Knesset Israel Setujui Undang-Undang Kontroversial Wajib Militer Ultra-Ortodoks di Tengah Konflik Gaza

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pada 11 Juni 2024, Knesset Israel, parlemen negara tersebut, menghidupkan kembali rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengakhiri pengecualian wajib militer bagi pelajar agama ultra-Ortodoks. Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara yang menghasilkan 63 suara mendukung dan 57 suara menolak. Undang-undang tersebut sekarang akan ditinjau oleh komite khusus. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan militer Israel dan telah memicu perdebatan sengit serta protes dari berbagai kalangan, terutama komunitas ultra-Ortodoks.

Latar Belakang dan Isi Undang-Undang

Selama beberapa dekade, pelajar agama ultra-Ortodoks di Israel menikmati pengecualian dari wajib militer untuk memungkinkan mereka mengabdikan diri pada studi Taurat. Kebijakan ini telah menjadi sumber kontroversi yang berkepanjangan, dengan pendukungnya berargumen bahwa studi agama adalah pilar penting dalam kehidupan dan budaya Yahudi, sementara penentangnya menganggap pengecualian ini tidak adil bagi warga negara lain yang harus menjalani wajib militer.

Undang-undang yang baru disetujui ini bertujuan untuk meningkatkan secara bertahap jumlah ultra-Ortodoks yang menjalani wajib militer. Salah satu aspek yang paling kontroversial adalah penurunan usia pengecualian dari 26 tahun menjadi 21 tahun. Hal ini berarti lebih banyak pelajar agama yang akan dipanggil untuk bertugas pada usia yang lebih muda, membatasi jumlah mereka yang bisa menghindari wajib militer sepenuhnya.

Dukungan dan Penolakan

Faksi-faksi sayap kanan dan agama di Knesset, yang merupakan pendukung utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mendukung undang-undang ini. Mereka berargumen bahwa undang-undang ini merupakan kompromi yang seimbang yang memungkinkan peningkatan partisipasi militer di kalangan ultra-Ortodoks sambil tetap menghormati pentingnya studi agama. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, seorang tokoh utama dalam faksi sayap kanan, menyatakan bahwa masyarakat ultra-Ortodoks tidak boleh dipojokkan dan bahwa undang-undang ini adalah langkah penting menuju integrasi yang lebih besar dalam masyarakat Israel.

Namun, undang-undang ini juga menghadapi penentangan keras. Menteri Pertahanan Yoav Gallant memberikan suara menentang RUU tersebut, dengan menyebutnya sebagai langkah yang mencampurkan “politik kecil-kecilan dengan mengorbankan” militer Israel. Gallant dan tokoh-tokoh militer lainnya berpendapat bahwa undang-undang ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan militer Israel, terutama di tengah situasi keamanan yang semakin genting.

Pemimpin oposisi Yair Lapid juga mengecam undang-undang ini dengan keras. Dalam sebuah postingan di media sosial X, ia menyebut pemungutan suara ini sebagai “salah satu momen penghinaan paling tercela terhadap Knesset Israel” dan menggambarkan undang-undang tersebut sebagai “hukum penghindaran dan pembangkangan.” Lapid dan anggota faksi tengah lainnya percaya bahwa undang-undang ini tidak cukup untuk memastikan keadilan dan pemerataan dalam wajib militer.

Protes dan Ketegangan

Keputusan Knesset ini memicu gelombang protes di kalangan komunitas ultra-Ortodoks. Pada 1 April 2024, sebelum pemungutan suara, ribuan orang Yahudi ultra-Ortodoks memblokir jalan raya di Bnei Brak untuk memprotes wajib militer. Mereka menegaskan bahwa pengecualian dari wajib militer adalah bagian penting dari identitas mereka dan bahwa memaksa mereka untuk bertugas di militer akan mengganggu kehidupan religius mereka.

Protes ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara komunitas ultra-Ortodoks dan masyarakat Israel yang lebih sekuler. Bagi banyak ultra-Ortodoks, studi agama adalah panggilan hidup yang harus dipertahankan dengan segala cara. Mereka merasa bahwa kewajiban militer akan mengganggu komitmen religius mereka dan merusak komunitas mereka. Sebaliknya, banyak warga Israel lainnya merasa bahwa semua warga negara harus berkontribusi secara setara dalam pertahanan negara, terutama mengingat ancaman keamanan yang terus-menerus.

Konteks Perang dan Kebutuhan Militer

Pergeseran kebijakan wajib militer ini terjadi pada saat yang sangat genting bagi Israel. Negara ini sedang berperang dengan Hamas di Gaza, dan juga menghadapi konflik yang meluas dengan Hizbullah di Lebanon serta kekuatan lain yang terkait dengan Iran di seluruh wilayah. Situasi ini menambah urgensi bagi militer Israel untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup personel untuk menghadapi berbagai ancaman.

Pada hari yang sama dengan pemungutan suara, mantan jenderal dan menteri kabinet perang Benny Gantz dan mantan panglima militer Gadi Eisenkot mengundurkan diri dari pemerintahan koalisi darurat karena perbedaan besar dalam mengelola perang dan merencanakan masa depan Jalur Gaza. Gantz, yang awalnya mengajukan RUU ini pada tahun 2022, kini menentangnya dengan alasan bahwa undang-undang tersebut tidak memadai dalam menanggapi kebutuhan militer Israel saat ini.

Reaksi Internasional dan Dampak Jangka Panjang

Keputusan Knesset ini juga menarik perhatian internasional. Israel selalu berada di bawah pengawasan ketat dari komunitas internasional terkait kebijakan militernya, terutama dalam konteks konflik dengan Palestina dan negara-negara tetangga. Perubahan kebijakan wajib militer ini dapat mempengaruhi hubungan diplomatik Israel dengan sekutu-sekutunya serta memperkuat atau melemahkan posisi negosiasinya di arena internasional.

Dalam jangka panjang, undang-undang ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan politik Israel. Integrasi yang lebih besar dari komunitas ultra-Ortodoks ke dalam militer dapat membantu mengurangi ketegangan antara kelompok ini dengan masyarakat yang lebih sekuler. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan resistensi dan konflik internal yang lebih besar jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Undang-undang wajib militer ultra-Ortodoks yang baru disetujui oleh Knesset Israel adalah langkah penting dan kontroversial dalam sejarah negara tersebut. Di satu sisi, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa lebih banyak warga negara berkontribusi dalam pertahanan nasional pada saat yang sangat kritis. Di sisi lain, undang-undang ini menghadapi penolakan keras dari komunitas ultra-Ortodoks dan tokoh-tokoh militer yang merasa bahwa langkah ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak militer Israel.

Protes dan ketegangan yang muncul menunjukkan betapa kompleksnya isu ini, mencerminkan perpecahan mendalam dalam masyarakat Israel mengenai peran agama, kewarganegaraan, dan keamanan nasional. Bagaimana pemerintah Israel dan masyarakatnya mengelola perubahan ini akan menentukan masa depan hubungan antara kelompok ultra-Ortodoks dan negara serta kemampuan Israel untuk menghadapi tantangan keamanan yang berkelanjutan. *Mukroni

Sumber aljazeera.com