Pemerintahan Biden Siap Kerja Sama dengan Kongres untuk Potensi Sanksi terhadap ICC atas Permintaan Penangkapan Netanyahu

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pemerintahan Biden telah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Kongres dalam mempertimbangkan kemungkinan pemberian sanksi terhadap pejabat Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Langkah ini diambil setelah jaksa ICC, Karim Khan, meminta surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan beberapa pemimpin Israel lainnya terkait dengan dugaan kejahatan perang dalam konflik Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah sidang subkomite alokasi Senat yang diadakan baru-baru ini.

Senator Lindsey Graham dari Partai Republik menyampaikan kepada Blinken bahwa dia ingin melihat sanksi baru dikenakan terhadap ICC sebagai respons atas tindakan yang diambil oleh jaksa ICC. Graham menekankan bahwa sanksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap perlakuan ICC terhadap Israel, tetapi juga untuk melindungi kepentingan AS di masa depan. “Saya ingin mengambil tindakan, bukan hanya kata-kata,” kata Graham kepada Blinken. “Apakah Anda akan mendukung upaya bipartisan untuk memberikan sanksi kepada ICC, tidak hanya atas kemarahan terhadap Israel namun juga untuk melindungi, di masa depan, kepentingan kita sendiri?” Blinken menjawab, “Saya senang bekerja sama dengan Anda dalam hal ini.”

Dalam pengumumannya, Karim Khan menyatakan bahwa dia memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Netanyahu, kepala pertahanan Israel, dan tiga pemimpin Hamas “memikul tanggung jawab pidana” atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Langkah ini telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak di AS, termasuk dari Presiden Joe Biden dan lawan politiknya. Mereka berpendapat bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi atas konflik Gaza dan mengkhawatirkan implikasi dari proses yang dilakukan oleh ICC.

Amerika Serikat sendiri bukan anggota ICC, tetapi dalam beberapa kasus, AS mendukung penuntutan yang dilakukan oleh ICC, termasuk keputusan ICC tahun lalu yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas perang di Ukraina. Namun, pandangan AS terhadap ICC kerap kali bersifat ambigu, terutama ketika berhadapan dengan sekutunya atau kepentingan nasionalnya. Pada masa pemerintahan Trump, AS menuduh ICC melanggar kedaulatan nasional ketika lembaga tersebut mengizinkan penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan di Afghanistan. Akibatnya, AS menargetkan staf pengadilan, termasuk jaksa saat itu Fatou Bensouda, dengan pembekuan aset dan larangan bepergian. Setelah Biden menjabat, dia mencabut sanksi tersebut pada April 2021, dengan Blinken menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak tepat dan tidak efektif.

Namun, situasi berubah dengan permintaan baru dari ICC yang melibatkan para pemimpin Israel. Biden dan anggota Kongres dari Partai Republik sama-sama mengkritik langkah ICC ini, dengan alasan bahwa ini bisa memperburuk situasi di Timur Tengah dan mengganggu upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera dalam konflik Israel dengan Hamas. Pada sidang sebelumnya, Blinken menegaskan bahwa langkah ICC tersebut “sangat salah arah” dan akan mempersulit prospek mencapai kesepakatan damai.

Reaksi keras terhadap permintaan penangkapan Netanyahu ini juga mencerminkan sensitivitas politik yang tinggi terhadap isu-isu yang melibatkan Israel. Israel adalah salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat di Timur Tengah, dan dukungan politik terhadap Israel sangat kuat di Washington, baik dari Partai Demokrat maupun Republik. Langkah ICC ini dilihat sebagai ancaman terhadap hubungan dekat ini dan menimbulkan kekhawatiran bahwa langkah-langkah hukum internasional bisa digunakan untuk menyerang kepentingan sekutu AS.

Di sisi lain, keputusan untuk mempertimbangkan sanksi terhadap ICC juga tidak lepas dari dinamika politik domestik di AS. Partai Republik, yang saat ini berupaya meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Biden, melihat isu ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap Israel dan mengambil sikap keras terhadap badan internasional yang dianggap merugikan kepentingan nasional AS. Namun, untuk mewujudkan sanksi ini menjadi undang-undang, diperlukan dukungan dari Presiden Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat yang mengendalikan Senat.

Meskipun Blinken menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Kongres dalam masalah ini, proses legislasi untuk menerapkan sanksi baru terhadap ICC bisa jadi rumit dan penuh tantangan. Dukungan bipartisan diperlukan untuk mengesahkan undang-undang, dan meskipun ada kesepakatan di beberapa isu, perbedaan pandangan antara Demokrat dan Republik bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Blinken dan pemerintahan Biden harus menavigasi lanskap politik yang kompleks untuk mencapai konsensus yang diperlukan.

Di tingkat internasional, keputusan AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap ICC dapat mempengaruhi hubungan dengan negara-negara lain dan kredibilitasnya dalam mendukung hukum internasional dan hak asasi manusia. Sementara beberapa negara mungkin mendukung langkah AS sebagai bentuk solidaritas dengan Israel, yang lain mungkin melihatnya sebagai upaya melemahkan sistem hukum internasional yang dirancang untuk menegakkan keadilan global. Ini juga bisa mempengaruhi upaya AS untuk memobilisasi dukungan internasional dalam isu-isu lain yang melibatkan ICC, seperti penuntutan terhadap pemimpin otoriter atau pelaku kejahatan perang di negara-negara lain.

Keputusan Blinken untuk bekerja sama dengan Kongres dalam hal ini mencerminkan komitmen pemerintahan Biden untuk menyeimbangkan antara dukungan terhadap Israel dan penghormatan terhadap mekanisme internasional. Namun, langkah ini juga menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara hukum internasional dan politik domestik di AS. Bagaimana situasi ini berkembang akan sangat bergantung pada dinamika politik di Washington dan bagaimana pemerintahan Biden dapat mengelola tekanan dari sekutu politiknya serta tantangan dari badan internasional seperti ICC.

Sebagai kesimpulan, kesiapan pemerintahan Biden untuk bekerja sama dengan Kongres dalam mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat ICC atas permintaan penangkapan Netanyahu adalah sebuah langkah yang signifikan dan penuh implikasi. Ini mencerminkan kompleksitas hubungan internasional AS, terutama dalam konteks dukungan terhadap Israel dan komitmennya terhadap hukum internasional. Dengan berbagai faktor yang bermain, dari politik domestik hingga diplomasi internasional, hasil akhir dari upaya ini masih belum pasti dan akan terus diawasi oleh banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri. *Roni

Pemerintahan Biden Siap Kerja Sama dengan Kongres untuk Potensi Sanksi terhadap ICC atas Permintaan Penangkapan Netanyahu

ByAdmin

By Admin

Related Post

Israel Temukan Jenazah Enam Sandera di Terowongan Gaza: Hamas dan Israel Saling Menyalahkan

Noa Argamani Klarifikasi: ‘Saya Tidak Pernah Dipukuli Hamas Selama Penahanan di Gaza’

Kamala Harris Kehilangan Dukungan Penting di Konvensi Demokrat Karena Isu Palestina

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Kebakaran Tragis di Sekolah Dasar Kenya: 17 Anak Tewas, Investigasi Dilakukan

Tren Deflasi Berkelanjutan: Tanda Melemahnya Daya Beli Masyarakat

Mantan Wapres hingga Menteri Mengenang Faisal Basri: Ekonom Kritis yang Berpulang

INKOPPOL dan KOWANTARA Bersinergi: Pemasangan Stiker di Warteg Warmo untuk Optimalkan Distribusi dan Peningkatan Penjualan