Senator AS Lindsey Graham Kritik Permintaan Surat Perintah Penangkapan ICC terhadap Pejabat Israel, Khawatir AS Menjadi Target Berikutnya

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pada hari Selasa, Senator Lindsey Graham menyuarakan kekhawatirannya mengenai permohonan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat senior Israel. Graham mengungkapkan bahwa langkah ini bukan hanya ancaman bagi Israel tetapi juga bagi Amerika Serikat. Dalam sidang subkomite alokasi dana di Senat, Graham mengatakan, “Jika mereka melakukan ini terhadap Israel, kitalah yang berikutnya.” Pernyataan ini menunjukkan kecemasan bahwa tindakan serupa bisa dilakukan terhadap pejabat AS di masa depan.

Graham menambahkan bahwa dia berharap Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi terhadap ICC sebagai respons atas permintaan ini. Menurutnya, tindakan ini tidak hanya akan membantu melindungi teman-teman AS di Israel tetapi juga akan melindungi kepentingan nasional AS dalam jangka panjang. Dalam dialog tersebut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga memberikan kesaksian dan menanggapi kekhawatiran Graham dengan menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri akan bekerja sama dengan Kongres untuk mengembangkan “respon yang tepat” terhadap langkah ICC ini. Blinken menekankan pentingnya pendekatan bipartisan untuk menangani situasi ini.

Konteks dan Reaksi Pemerintah AS

Komentar Blinken menandai sinyal perubahan dalam pemerintahan Biden setelah sebelumnya, pada tanggal 30 April, Gedung Putih menolak ancaman dari beberapa anggota parlemen AS untuk melakukan pembalasan terhadap pejabat ICC, keluarga mereka, dan rekan-rekan mereka jika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel. Sikap pemerintah AS menunjukkan penolakan terhadap yurisdiksi ICC atas Israel, dengan alasan bahwa Israel bukan penandatangan Statuta Roma, dokumen pendirian ICC. Meskipun demikian, Palestina menyetujui Statuta Roma pada tahun 2015, yang menurut ICC memberi mereka yurisdiksi atas wilayah Palestina yang diduduki.

Pemerintahan Biden, meski menolak yurisdiksi ICC atas Israel, sebelumnya memuji keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pejabat senior Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, terkait perang Rusia di Ukraina. Sama seperti Israel, Rusia juga bukan penandatangan Statuta Roma, yang menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan AS terhadap yurisdiksi ICC.

Reaksi Senator dan Dampaknya

Senator Graham, seorang Republikan dari Carolina Selatan, telah lama dikenal sebagai pendukung kuat Israel. Dalam pernyataannya, Graham menekankan pentingnya AS mempertahankan aliansi strategisnya dengan Israel. Dia juga menyoroti kekhawatirannya bahwa langkah-langkah hukum yang diambil ICC terhadap pejabat Israel bisa menjadi preseden yang membahayakan pejabat AS di masa depan. Graham menganggap bahwa tindakan semacam ini dapat mengarah pada penargetan pejabat AS oleh ICC, yang menurutnya bisa menimbulkan risiko signifikan bagi kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional AS.

Blinken, dalam tanggapannya, menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri akan bekerja sama dengan Kongres untuk merespons situasi ini dengan cara yang sesuai. Dia menyebutkan pentingnya mencari solusi bipartisan dan menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan anggota parlemen dari kedua partai untuk menemukan tanggapan yang tepat. Blinken juga menyatakan bahwa detail dari tanggapan ini akan dibahas lebih lanjut untuk memastikan bahwa kepentingan AS dan sekutunya terlindungi.

Implikasi Hukum dan Politik

Permintaan surat perintah penangkapan dari ICC terhadap pejabat senior Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, menimbulkan pertanyaan tentang yurisdiksi dan legitimasi ICC. Israel telah menolak yurisdiksi ICC, dengan alasan bahwa mereka bukan penandatangan Statuta Roma. Namun, Palestina menyetujui Statuta Roma pada tahun 2015 dan mengklaim bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang yang diduga terjadi di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Dalam konteks ini, AS telah mendukung Israel dengan menyatakan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Israel. Namun, keputusan AS untuk mendukung surat perintah penangkapan ICC terhadap pejabat Rusia menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan AS terhadap ICC. Kritik dari Graham dan senator lainnya mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang bagaimana yurisdiksi internasional dapat mempengaruhi kebijakan domestik dan luar negeri AS.

Respons Internasional dan Aliansi

Reaksi internasional terhadap permintaan ICC ini bervariasi. Beberapa negara mendukung langkah ICC sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan hukum internasional dan menuntut pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan perang. Namun, negara-negara lain, termasuk sekutu dekat Israel seperti AS, mengkritik langkah ini sebagai tindakan politis yang bisa mengganggu upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, hubungan antara AS dan ICC telah lama tegang. AS belum pernah menjadi penandatangan Statuta Roma dan telah mengkritik yurisdiksi ICC dalam berbagai kesempatan. Namun, AS juga telah mendukung beberapa tindakan ICC ketika sesuai dengan kepentingan nasionalnya, seperti dalam kasus Rusia. Kontradiksi ini mencerminkan kompleksitas kebijakan luar negeri AS yang harus menyeimbangkan antara prinsip-prinsip hukum internasional dan kepentingan nasional yang praktis.

Pernyataan Senator Lindsey Graham tentang permintaan surat perintah penangkapan ICC terhadap pejabat Israel menyoroti kekhawatiran mendalam tentang implikasi langkah-langkah hukum internasional terhadap kebijakan domestik dan luar negeri AS. Kekhawatiran bahwa tindakan terhadap Israel bisa menjadi preseden untuk tindakan serupa terhadap AS mencerminkan ketegangan yang mendalam antara prinsip-prinsip hukum internasional dan kepentingan nasional.

Respons pemerintah AS, khususnya melalui pernyataan Antony Blinken, menunjukkan upaya untuk mencari solusi yang seimbang dan bipartisan dalam menghadapi situasi ini. Kerjasama dengan Kongres untuk mengembangkan respon yang tepat mencerminkan kebutuhan untuk mempertahankan aliansi strategis sambil melindungi kepentingan nasional AS.

Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara AS dan ICC serta tantangan dalam menavigasi hukum internasional dalam konteks geopolitik yang dinamis. Meskipun ada dukungan untuk penegakan hukum internasional, AS juga harus berhati-hati dalam melindungi pejabatnya dari potensi risiko hukum yang dapat timbul dari yurisdiksi internasional yang diterapkan secara selektif. *Roni

Senator AS Lindsey Graham Kritik Permintaan Surat Perintah Penangkapan ICC terhadap Pejabat Israel, Khawatir AS Menjadi Target Berikutnya

ByAdmin

By Admin

Related Post

Khamenei: Serangan ke Israel Sah, Musuh Muslim Harus Bersatu Melawan Agresi

Kekejaman Israel: Serangan yang Memporak-porandakan Lebanon

Konspirasi Gelap Israel: Mossad Hancurkan Hezbollah dan Guncang Iran dari Dalam

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Kai Havertz: Raja Emirates yang Tak Terbendung, Pemecah Kutukan Gol di Arsenal!

Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran, Petinggi Gerindra Susun Super Kabinet di Tengah Rapat Maraton!

Pangan Indonesia di Ujung Tanduk: Fase Krusial Beras dan Gula Menuju Krisis!

Khamenei: Serangan ke Israel Sah, Musuh Muslim Harus Bersatu Melawan Agresi