Politik Uang Makin Menggila: Janji Kampanye Jadi Dagangan, Siapa Bayar, Dia Menang!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Menjelang Pilkada 2024, suasana politik di berbagai wilayah Indonesia semakin memanas, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, di balik gemuruh kampanye dan janji-janji yang diucapkan para calon, fenomena yang semakin mengkhawatirkan muncul di tengah masyarakat: politik uang. Di tengah kekecewaan mendalam terhadap janji-janji kampanye yang kerap tidak ditepati, politik uang telah menjadi praktik yang semakin biasa, bahkan diterima oleh masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah janji kampanye benar-benar menjadi sekadar dagangan yang bisa dibeli dengan uang?

Obrolan Rakyat: Janji Kosong dan Ketidakpercayaan

Di sebuah tempat cukur sederhana di Jalan Amabi, Kota Kupang, NTT, percakapan seputar politik menjadi topik yang hangat dibicarakan. Polce, seorang pemilik tempat cukur, berbincang dengan pelanggannya tentang Pilkada yang tengah berlangsung. Di sana, janji-janji calon kepala daerah yang kerap terdengar di kampanye dibahas dengan nada sinis. Nelson, salah satu pelanggan, bercerita tentang seorang calon yang berjanji membangun jalan di lingkungan mereka. Namun, Nelson merasa skeptis, karena janji serupa sudah sering ia dengar pada pemilu sebelumnya, tanpa ada realisasi.

Sentimen yang sama diutarakan oleh Mandus, pelanggan lain, yang menyoroti janji pendidikan gratis dari para calon. Faktanya, orang tua tetap harus membayar uang sekolah, biaya seragam, dan berbagai biaya lainnya. Ia juga kecewa dengan sistem penerimaan siswa baru di sekolah favorit, yang menurutnya diisi oleh anak-anak dari keluarga pejabat dan kalangan elit. Semua ini membuatnya semakin malas mendengarkan kampanye yang menurutnya penuh kebohongan.

Isu kesehatan juga tidak luput dari perbincangan. Beberapa pasien dengan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merasa tidak diperlakukan sebaik pasien umum. Ini menjadi bukti lain dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dihasilkan dari pilkada sebelumnya. Pada akhirnya, percakapan itu sampai pada kesimpulan yang mengkhawatirkan: materi kampanye hanyalah janji-janji yang tidak dapat dipercaya, dan politik uang menjadi solusi instan bagi para pemilih.

Politik Uang: Menguat di Tengah Ketidakpercayaan

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji-janji kampanye ini membuka ruang lebar bagi praktik politik uang. Fenomena ini semakin terlihat masif, terutama di daerah-daerah dengan kondisi ekonomi yang sulit. Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Eusabius Saperera Niron, mengatakan bahwa praktik politik uang telah mencapai tingkat yang memprihatinkan, terutama ketika masyarakat merasa frustrasi terhadap kondisi ekonomi mereka yang terus memburuk.

Di tengah kemiskinan yang masih merajalela—angka kemiskinan di NTT mencapai 19 persen—politik uang menjadi jalan pintas yang menggoda, baik bagi para calon maupun masyarakat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pada Pemilu Legislatif 2024, sejumlah calon legislatif membayar hingga Rp 350.000 per pemilih. Niron juga menekankan bahwa dalam banyak kasus, politik uang tidak hanya didorong oleh calon, tetapi juga karena tuntutan dari pemilih yang sudah jenuh dengan janji politik.

Politik Uang di Pilkada: Transaksi yang Mengkhianati Masa Depan

Fenomena ini jelas mengkhianati esensi demokrasi. Pilkada seharusnya menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata bagi daerah. Namun, ketika politik uang menjadi bagian integral dari proses tersebut, relasi antara pemilih dan calon berubah menjadi transaksional semata. Polce, yang menjadi tokoh dalam cerita tempat cukur tadi, dengan gamblang mengatakan, “Saya tunggu saja, siapa yang bayar, itu yang saya pilih.”

Praktik ini tentu saja memiliki konsekuensi jangka panjang yang merugikan masyarakat. Saat pemilih tergoda dengan uang, mereka sesungguhnya telah mengorbankan masa depan daerah mereka. Seperti yang diungkapkan oleh pengamat politik lainnya, begitu relasi antara pemilih dan calon berakhir di TPS (tempat pemungutan suara), calon yang terpilih tidak lagi merasa memiliki kewajiban moral untuk menepati janji-janji mereka. Setelah mendapat kursi kekuasaan, perhatian mereka sering kali beralih dari kepentingan rakyat menuju kepentingan pribadi atau kelompok.

Upaya Menghentikan Politik Uang

Dalam menghadapi fenomena yang semakin mengkhawatirkan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil sikap tegas. Magdalena Yuanita Wake, komisioner Bawaslu NTT, mengingatkan bahwa politik uang bisa berujung pada pidana, bahkan kemenangan seorang calon bisa dibatalkan jika terbukti adanya praktik tersebut yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif dalam melaporkan kasus politik uang, karena dengan jumlah petugas yang terbatas, Bawaslu tidak bisa mengawasi seluruh TPS di NTT.

Meski demikian, tantangan besar tetap ada. Politik uang tidak hanya menyebar karena niat calon, tetapi juga karena tuntutan dari pemilih itu sendiri. Saat kemiskinan dan tekanan ekonomi mencekik, uang yang diberikan oleh calon saat kampanye dianggap sebagai solusi instan untuk meringankan beban hidup, meski hanya sementara. Dalam kondisi seperti ini, sulit bagi masyarakat untuk menolak godaan tersebut dan memilih berdasarkan visi serta integritas calon.

Harapan untuk Masa Depan: Perubahan Nyata

Di tengah maraknya politik uang, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa perubahan nyata hanya dapat terjadi jika pemilih memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan komitmen mereka, bukan berdasarkan iming-iming uang. Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa pemimpin yang dipilih karena politik uang sering kali gagal memenuhi harapan masyarakat setelah terpilih. Di sisi lain, pemimpin yang benar-benar berkomitmen pada perubahan dapat membawa dampak positif yang signifikan, seperti yang terjadi di Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok, yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berintegritas, mampu menghadirkan perubahan dalam hal pengelolaan banjir, kemacetan, dan pembangunan infrastruktur kota dalam waktu singkat.

Niron menekankan pentingnya narasi tentang pemilu sebagai momentum perubahan, bukan sekadar transaksi politik. Pemilih harus sadar bahwa dengan menerima uang dari calon, mereka pada dasarnya telah menjual masa depan daerah mereka. Untuk itu, pemilu 2024 harus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar peduli pada kepentingan publik dan mampu membawa perubahan yang dibutuhkan.

Membangun Kesadaran untuk Pemilu yang Bersih

Fenomena politik uang di NTT mencerminkan masalah yang lebih luas di Indonesia. Politik uang tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga membahayakan masa depan daerah yang membutuhkan pemimpin yang dapat membawa perubahan. Jika masyarakat terus terjebak dalam pola pikir transaksional, maka masa depan daerah ini akan terus terabaikan.

Diperlukan kesadaran bersama bahwa politik bukanlah soal siapa yang membayar lebih, tetapi soal siapa yang memiliki visi dan integritas untuk memimpin dengan baik. Tanpa kesadaran ini, Pilkada 2024 akan berakhir sebagai ajang dagang janji, di mana janji kampanye menjadi sekadar barang dagangan yang bisa dibeli dengan uang. *Mukroni

Foto Kompas