Puan Maharani Kembali Terpilih Sebagai Ketua DPR 2024-2029, Janji Tingkatkan Partisipasi Publik

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pada 1 Oktober 2024, dalam suasana khidmat di Ruang Sidang Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Puan Maharani secara resmi kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 2024-2029. Terpilihnya Puan untuk masa jabatan kedua ini menegaskan dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai peraih kursi terbanyak dalam pemilu legislatif 2024, yang merupakan dasar dari penunjukan Ketua DPR sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam pidatonya yang disampaikan sesaat setelah pelantikannya, Puan menyampaikan komitmen kuat untuk memimpin DPR dengan semangat kerja kolektif dan partisipatif. Ia menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjalankan fungsi DPR, baik dalam legislasi, pengawasan, maupun diplomasi. Puan menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan, unsur pimpinan DPR akan memimpin dengan mengutamakan kerja sama lintas fraksi, lintas komisi, dan alat kelengkapan dewan (AKD). Menurutnya, keberhasilan dalam menjalankan tugas DPR sangat tergantung pada komunikasi yang kuat antara anggota dewan dan rakyat yang diwakilinya.

Kebersamaan sebagai Kunci Kepemimpinan DPR

Salah satu poin utama yang disampaikan Puan dalam pidatonya adalah pentingnya semangat kebersamaan dalam memimpin DPR. Menurutnya, kebersamaan bukan berarti harus menyamakan semua pandangan atau pendapat, tetapi lebih kepada mencari titik temu yang bisa menguntungkan kepentingan bangsa dan negara. “Kebersamaan, bukan berarti semua serba sama. Akan tetapi, titik temu yang sama bagi mewujudkan kepentingan bangsa dan negara. Kita tidak mungkin bekerja sendiri. Pengambilan keputusan kebijakan negara tidak mungkin diputuskan sendiri,” ujar Puan dalam pidato pertamanya.

Semangat kebersamaan ini, menurut Puan, akan tercermin dalam mekanisme kerja di setiap AKD DPR, di mana musyawarah mufakat akan menjadi prinsip utama dalam menetapkan kebijakan negara. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang efektif, baik antara pimpinan dan anggota, maupun antara DPR dan mitra kerjanya, menjadi elemen kunci untuk menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi bangsa.

Dalam masa jabatan ini, Puan juga mengundang seluruh komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan masukan dan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang akan diambil oleh DPR. “Berikanlah pandangan, saran, dan kritik yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,” seru Puan, mengisyaratkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Menurutnya, DPR harus menjadi lembaga yang aspiratif, yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan mampu memperjuangkan aspirasi mereka.

DPR sebagai Rumah Rakyat

Puan menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, DPR akan terus berupaya menjadi “rumah rakyat” yang sesungguhnya. Ia berkomitmen untuk menjadikan DPR sebagai lembaga yang modern, terbuka, dan aspiratif, di mana rakyat dapat melihat DPR bekerja dengan transparan dan efektif. “Kami berupaya menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya,” kata Puan dengan tegas. Pernyataan ini mencerminkan visi Puan yang ingin membawa DPR menjadi lebih dekat dengan rakyat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan umum.

Selain itu, Puan juga mengingatkan bahwa DPR adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitusional yang besar. Oleh karena itu, DPR akan selalu menjadi sorotan rakyat, baik dalam sidang-sidang resmi maupun dalam kegiatan anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing. Ia menekankan bahwa sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus selalu mawas diri dan peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. “DPR dituntut dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. Kita harus dapat menempatkan diri dengan memperhatikan kepantasan sosial. Kita harus selalu mawas diri dalam menjalankan jabatan sebagai wakil rakyat,” kata Puan.

Dalam hal ini, Puan menggarisbawahi pentingnya sikap empati dan kepedulian dari para anggota DPR terhadap permasalahan rakyat. Ia menekankan bahwa DPR harus bekerja dengan hati dan penuh rasa tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan sosial dapat terwujud di seluruh pelosok negeri.

Baca juga : Politik Uang Makin Menggila: Janji Kampanye Jadi Dagangan, Siapa Bayar, Dia Menang!

Partisipasi Publik yang Bermakna

Salah satu janji utama Puan dalam periode keduanya sebagai Ketua DPR adalah untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan bermakna. Dalam pidatonya, ia mengundang berbagai elemen masyarakat, termasuk media, akademisi, intelektual, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat, untuk memberikan pandangan, kritik, serta masukan yang membangun. Puan menyadari bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga kualitas kebijakan negara yang dihasilkan oleh DPR.

Dalam lima tahun terakhir, proses legislasi dan pengawasan di DPR sering kali mendapat sorotan negatif dari publik. Kritik tentang kurangnya transparansi dan minimnya partisipasi publik dalam pembahasan undang-undang kerap mencuat, terutama dalam isu-isu penting seperti pembahasan RUU Cipta Kerja. Pengalaman ini diakui oleh Puan sebagai pelajaran berharga untuk perbaikan di masa mendatang. Ia berjanji akan memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses legislasi benar-benar bermakna dan bukan sekadar formalitas.

Pakar hukum tata negara, Umbu Rauta, dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, menyampaikan harapannya agar terpilihnya anggota DPR, DPD, dan MPR yang baru menjadi momentum untuk refleksi dan proyeksi perbaikan kinerja ke depan. Menurutnya, penting bagi lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk menjaga independensi dan memastikan fungsi checks and balances terhadap pemerintah berjalan dengan baik. “Kedudukan dan peran lembaga negara harus dijaga dan dijamin independensinya sebagaimana semangat dan hakikat pembagian kekuasaan dalam UUD 1945,” ujar Umbu.

Umbu juga menyoroti pentingnya koalisi partai politik pendukung pemerintah untuk tidak menggerogoti independensi DPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, khususnya dalam bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ia mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah dan DPR harus didasarkan pada prinsip checks and balances, bukan dominasi satu pihak atas pihak lain.

Koalisi dan Tantangan Kepemimpinan DPR

Sementara itu, dalam pandangan banyak pengamat, salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi Puan dalam masa kepemimpinannya adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan partai politik koalisi pendukung pemerintah dengan tugas DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Puan dihadapkan pada situasi di mana koalisi pendukung pemerintah memiliki mayoritas besar di parlemen, yang dapat berpotensi mengurangi efektivitas fungsi pengawasan DPR.

Umbu Rauta memperingatkan bahwa bagi-bagi kekuasaan di antara partai-partai politik pendukung pemerintah tidak boleh menafikan peran DPR sebagai lembaga yang melakukan checks and balances terhadap presiden. “Jangan sampai pemerintah melalui koalisi yang dibangun justru ’mengebiri’ DPR melalui relasi khusus dengan pimpinan parpol. Sudah menjadi rahasia umum bahwa anggota DPR sangat bergantung pada kebijakan fraksi, yang merupakan kepanjangan tangan partai,” ujar Umbu.

Dalam menghadapi tantangan ini, Puan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan partai politik dan tanggung jawab konstitusional DPR. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka DPR akan dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR untuk periode kedua menandai momentum penting bagi parlemen Indonesia. Dengan janji untuk memperkuat partisipasi publik, menjaga kebersamaan, dan mengutamakan musyawarah mufakat, Puan berkomitmen untuk membawa DPR menjadi lembaga yang lebih dekat dengan rakyat dan aspiratif. Tantangan utama bagi Puan adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan tugas konstitusional DPR, serta memastikan bahwa suara rakyat tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang dihasilkan. Dengan kepemimpinan yang kuat dan inklusif, Puan diharapkan mampu memimpin DPR ke arah yang lebih baik, dengan memastikan bahwa lembaga ini benar-benar menjadi rumah rakyat yang sesungguhnya. *Mukroni

Foto Kompas