MK Hapus Presidential Threshold: Era Baru Politik Tanpa Batas Dimulai!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Dalam sebuah langkah yang mengejutkan sekaligus bersejarah, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold. Keputusan ini dipandang oleh banyak pihak sebagai tonggak baru dalam demokrasi Indonesia, membawa peluang dan tantangan bagi konfigurasi politik nasional.

Apa Itu Presidential Threshold?

Sebelum kita mendalami implikasi dari keputusan ini, penting untuk memahami apa itu Presidential Threshold. Ketentuan ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden jika memiliki paling sedikit 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Aturan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pencalonan presiden dan mencegah terlalu banyak kandidat yang maju, namun selama bertahun-tahun, ketentuan ini menuai kritik. Banyak pihak menilai bahwa aturan tersebut justru menghambat munculnya alternatif kandidat pemimpin, mempersempit demokrasi, dan memperkuat oligarki politik.

Putusan MK dan Alasan di Baliknya

Pada sidang yang digelar pekan ini, MK memutuskan bahwa Presidential Threshold bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Dalam amar putusannya, Ketua MK menegaskan bahwa pembatasan tersebut menciptakan ketimpangan kesempatan bagi partai-partai politik baru dan independen untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik nasional.

“Demokrasi harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk berpartisipasi. Ketentuan Presidential Threshold justru menjadi penghalang bagi keterbukaan dan persaingan sehat dalam pemilihan presiden,” ujar Ketua MK dalam sidang terbuka.

Putusan ini sekaligus menanggapi serangkaian uji materi yang diajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan partai-partai kecil yang merasa dirugikan oleh aturan tersebut.

Reaksi Beragam dari Berbagai Kalangan

Keputusan MK ini menuai reaksi yang beragam. Sebagian besar aktivis demokrasi, organisasi masyarakat sipil, dan partai-partai kecil menyambutnya dengan antusias. Mereka menganggap putusan ini sebagai kemenangan rakyat dan langkah maju untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif.

“Ini adalah kemenangan besar bagi demokrasi kita. Tidak ada lagi monopoli politik oleh partai-partai besar. Setiap partai, terlepas dari besar kecilnya, kini memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan presiden,” kata Dian Saputra, pengamat politik dari Universitas Indonesia.

Namun, di sisi lain, partai-partai besar justru menanggapi putusan ini dengan skeptis. Beberapa elite politik mengkhawatirkan bahwa penghapusan ambang batas ini akan memunculkan terlalu banyak kandidat, yang pada akhirnya dapat memecah suara dan menyulitkan proses konsolidasi politik.

“Kita harus berhati-hati. Terlalu banyak kandidat bisa menyebabkan fragmentasi politik dan mengurangi stabilitas pemerintahan ke depan,” ujar salah satu petinggi partai besar yang enggan disebutkan namanya.

Dampak Terhadap Konstelasi Politik Nasional

Penghapusan Presidential Threshold diprediksi akan membawa dampak signifikan terhadap lanskap politik Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak utama yang diantisipasi:

Meningkatnya Jumlah Kandidat Presiden Dengan dihapusnya batas minimal pencalonan, hampir semua partai politik kini memiliki kesempatan untuk mengusung calon presiden. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah kandidat secara drastis, memberikan masyarakat lebih banyak pilihan tetapi juga berpotensi memecah suara.
Munculnya Figur Baru dalam Politik Nasional Tanpa batasan threshold, figur-figur non-partai atau tokoh-tokoh independen yang sebelumnya sulit masuk dalam pencalonan kini memiliki peluang lebih besar. Ini membuka jalan bagi kandidat yang membawa visi baru dan berbeda dari status quo.
Pergeseran Strategi Partai Politik Partai-partai kecil yang sebelumnya hanya menjadi pendukung kini memiliki kesempatan untuk memainkan peran utama. Sementara itu, partai besar harus beradaptasi dengan realitas baru di mana dominasi mereka mungkin tidak lagi semudah dulu.
Potensi Koalisi Baru Dalam sistem yang lebih terbuka, pola koalisi partai politik kemungkinan akan berubah. Aliansi strategis dapat terjadi secara lebih dinamis karena tidak ada lagi tekanan untuk memenuhi syarat threshold tertentu.

Tantangan yang Muncul

Meski membuka banyak peluang, keputusan ini juga menghadirkan tantangan. Beberapa di antaranya adalah:

Risiko Fragmentasi Politik: Dengan lebih banyak kandidat, ada risiko terpecahnya suara sehingga sulit untuk mendapatkan mayoritas mutlak. Hal ini dapat mempersulit proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.
Peningkatan Biaya Pemilu: Lebih banyak kandidat berarti kampanye yang lebih intens dan kompleks. Biaya penyelenggaraan pemilu juga diperkirakan meningkat, baik bagi negara maupun kandidat.
Kualitas Kandidat: Tanpa filter threshold, ada kekhawatiran bahwa kandidat yang maju tidak semuanya memiliki kapasitas atau rekam jejak yang memadai untuk memimpin negara.

Pandangan Ke Depan

Putusan MK ini akan segera diikuti dengan revisi undang-undang pemilu oleh DPR untuk menyesuaikan regulasi yang ada. Sementara itu, masyarakat akan menunggu bagaimana dinamika politik baru ini akan terwujud dalam Pemilu 2029 mendatang.

Bagi Indonesia, keputusan ini adalah momentum untuk merenungkan kembali arah demokrasi. Dengan peluang yang terbuka lebar, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah apakah sistem politik dapat tetap menjaga stabilitas dan integritas di tengah kebebasan yang lebih luas.

“Demokrasi adalah perjalanan panjang. Keputusan ini hanyalah salah satu langkah kecil menuju demokrasi yang lebih baik. Tantangan terbesar kita adalah memastikan bahwa kebebasan ini benar-benar digunakan untuk kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan segelintir pihak,” pungkas Dian Saputra.

Dengan dihapuskannya Presidential Threshold, era baru politik Indonesia telah dimulai. Ke depan, rakyat memiliki lebih banyak pilihan, partai-partai kecil dapat lebih berperan, dan sistem politik menjadi lebih dinamis. Namun, sebagaimana dengan setiap perubahan besar, era baru ini juga membawa tantangan yang harus dihadapi bersama oleh seluruh elemen bangsa. By Mukroni

Foto Kowantaranews