Politik Perang Netanyahu: Kekuasaan di Atas Penderitaan Rakyat!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Di balik hingar-bingar konflik dan seruan kebangsaan yang lantang, sering kali tersimpan dinamika politik yang licik dan tak terlihat. Salah satu figur yang kerap menjadi sorotan dalam perbincangan ini adalah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Selama bertahun-tahun, Netanyahu, yang dikenal sebagai seorang pemimpin keras, telah menavigasi lanskap politik domestik dan internasional dengan kecerdasan yang luar biasa. Namun, ada sebuah pertanyaan yang menghantui banyak pengamat: apakah dia menggunakan kekuatan militer dan perang untuk memperkokoh kekuasaannya, meski harus mengorbankan nyawa dan penderitaan rakyatnya sendiri?

Netanyahu dan Warisan Konflik

Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah berulang kali terlibat dalam berbagai konflik bersenjata, baik dengan negara-negara tetangga maupun kelompok-kelompok bersenjata di kawasan seperti Hamas dan Hezbollah. Konflik-konflik ini sering kali dimulai dengan dalih menjaga keamanan nasional Israel dari ancaman eksternal. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, banyak analis yang menyoroti adanya motif politik di balik kebijakan-kebijakan perang Netanyahu.

Perang Lebanon, khususnya, menjadi salah satu contoh nyata dari dinamika ini. Pada tahun 2006, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Hezbollah di Lebanon. Konflik yang berlangsung selama lebih dari sebulan ini menewaskan ribuan orang, menghancurkan infrastruktur Lebanon, dan mengakibatkan krisis kemanusiaan yang mendalam. Di sisi lain, meski Israel juga mengalami kerugian, Netanyahu dan partai politiknya meraup keuntungan politis yang signifikan dari peristiwa tersebut.

Manuver Politik dalam Konflik

Ketika Netanyahu terlibat dalam kampanye militer, retorika politiknya sering kali sarat dengan nuansa patriotisme dan ketakutan. Dengan menyebut kelompok-kelompok bersenjata seperti Hezbollah dan Hamas sebagai ancaman eksistensial bagi Israel, ia berhasil membangkitkan rasa nasionalisme dan solidaritas di kalangan rakyat Israel. Strategi ini memberikan dukungan politik yang kuat, terutama di kalangan sayap kanan Israel yang memang cenderung mendukung pendekatan keras terhadap Palestina dan negara-negara tetangga.

Namun, apakah strategi ini murni untuk melindungi kepentingan nasional Israel? Banyak kritikus yang berpendapat sebaliknya. Mereka melihat bahwa Netanyahu kerap menggunakan konflik bersenjata sebagai alat untuk memperkuat posisinya di dalam negeri. Setiap kali posisi politiknya goyah atau popularitasnya menurun, ada kecenderungan munculnya eskalasi militer. Dalam konteks politik Israel yang sangat kompetitif, perang sering kali menjadi alat yang efektif untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah domestik seperti korupsi, ketidakadilan sosial, atau bahkan investigasi hukum yang menjeratnya.

Penderitaan Rakyat sebagai Harga yang Dibayar

Di balik setiap keputusan politik dan strategi militer, ada harga yang harus dibayar. Bagi Netanyahu, harga tersebut sering kali berupa nyawa manusia. Setiap konflik yang dipicu oleh kebijakannya tidak hanya menyebabkan kematian dan kehancuran di pihak lawan, tetapi juga mengorbankan nyawa rakyat Israel sendiri. Sejak tahun 2006, ratusan tentara dan warga sipil Israel tewas dalam berbagai konflik dengan Hezbollah, Hamas, maupun negara-negara lain di kawasan Timur Tengah.

Namun, dampak yang lebih luas dirasakan oleh warga sipil di pihak lawan, khususnya di Palestina dan Lebanon. Serangan udara Israel sering kali menghantam wilayah pemukiman, sekolah, dan rumah sakit, mengakibatkan ribuan korban jiwa yang sebagian besar adalah warga sipil. Di Lebanon, misalnya, perang tahun 2006 meninggalkan luka yang dalam bagi masyarakat. Infrastruktur yang porak-poranda, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, dan perekonomian yang lumpuh menjadi warisan dari kebijakan militer Netanyahu.

Banyak organisasi hak asasi manusia dan lembaga internasional yang mengutuk tindakan Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak proporsional dan melanggar hukum internasional. Meskipun demikian, Netanyahu tetap teguh dengan kebijakannya, sering kali menekankan bahwa semua tindakan militer yang dilakukan adalah demi kepentingan keamanan nasional Israel.

Politik Kekuasaan: Menunggangi Krisis

Ketika rakyat tengah dilanda ketakutan dan ketidakpastian akibat perang, pemimpin politik yang berhasil memproyeksikan dirinya sebagai pelindung akan mendapatkan dukungan yang besar. Netanyahu tampaknya memahami hal ini dengan sangat baik. Dalam setiap kesempatan, dia memposisikan dirinya sebagai figur yang tak kenal takut dalam menghadapi musuh-musuh Israel. Retorikanya tentang perlindungan terhadap “tanah air Yahudi” dan “melawan terorisme” mampu memikat basis pemilih konservatif yang setia.

Namun, dalam beberapa kesempatan, terlihat jelas bagaimana Netanyahu menggunakan situasi konflik untuk menutupi masalah-masalah domestik. Di saat skandal korupsi yang melibatkan dirinya mulai mencuat, atau ketika partainya menghadapi tantangan politik di dalam negeri, konflik eksternal kerap kali muncul. Hal ini menciptakan persepsi bahwa Netanyahu sengaja memanfaatkan ketegangan militer untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah domestik yang lebih mendesak.

Sebagai contoh, saat menghadapi ancaman pengadilan terkait tuduhan korupsi, Netanyahu kerap mengarahkan fokus pada ancaman eksternal seperti Iran atau Hamas. Setiap kali ketegangan meningkat, media nasional dan internasional cenderung mengalihkan perhatian dari masalah hukum yang dihadapi Netanyahu dan lebih menyoroti kebijakan militernya.

Dilema Etika dan Masa Depan Israel

Kebijakan militer Netanyahu membawa Israel ke dalam dilema etika yang mendalam. Di satu sisi, sebagai negara yang dikelilingi oleh musuh-musuh yang secara terbuka menyerukan penghancurannya, Israel memang perlu mempertahankan kekuatan militernya. Namun di sisi lain, kebijakan perang yang terus menerus tanpa adanya solusi damai jangka panjang hanya akan memperpanjang siklus kekerasan yang tidak berujung.

Banyak warga Israel yang mulai mempertanyakan kebijakan keras Netanyahu, terutama generasi muda yang tumbuh di tengah-tengah ketegangan dan konflik. Mereka merindukan perdamaian dan stabilitas yang sejati, bukan siklus kekerasan yang berulang-ulang. Namun, selama Netanyahu masih berkuasa, tampaknya kebijakan militer akan tetap menjadi poros utama dari politik luar negeri Israel.

Kekuasaan Netanyahu yang dibangun di atas penderitaan dan konflik terus memperpanjang situasi ini. Rakyat Israel, Palestina, dan Lebanon semua menjadi korban dari dinamika politik yang menempatkan kekuasaan pribadi di atas kesejahteraan kolektif. Saat dunia terus menyaksikan, pertanyaan yang tersisa adalah: sampai kapan politik perang Netanyahu akan berlangsung, dan berapa banyak lagi nyawa yang harus dikorbankan demi mempertahankan kekuasaannya?. *Mukroni

Foto Kowantaranews