Pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR 2024-2029: Sultan Najamudin Terpilih Sebagai Ketua DPD

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, menjadi saksi momen penting dalam perjalanan politik Indonesia. Pada hari ini, berlangsung pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029. Salah satu sorotan utama dalam pelantikan tersebut adalah terpilihnya Sultan Najamudin sebagai Ketua DPD. Dalam sidang paripurna DPD dengan agenda pemilihan pimpinan, Sultan yang merupakan anggota DPD dari Bengkulu berhasil terpilih setelah menyampaikan visi dan misi yang menggugah serta menawarkan arah baru bagi lembaga ini dalam lima tahun ke depan.

Perjalanan Politik Sultan Najamudin

Sultan Najamudin bukanlah sosok baru di kancah politik Indonesia, terutama di DPD. Sebagai seorang politisi yang telah menjalani tiga periode di DPD, ia memahami dinamika, tantangan, dan potensi lembaga yang sering kali dipandang sebagai representasi daerah ini. Keberhasilannya dalam menjalani karir di lembaga tersebut membuatnya dianggap sebagai salah satu figur yang paling memahami cara kerja DPD dan bagaimana memaksimalkan perannya dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Saat menyampaikan visi dan misinya, Sultan menekankan pentingnya DPD sebagai lembaga yang memiliki legitimasi besar dari masyarakat, terutama karena perannya sebagai wakil daerah. Namun, menurutnya, legitimasi ini belum sebanding dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPD. Meski begitu, Sultan mengaku optimistis bahwa lembaga ini dapat diperkuat melalui pengelolaan yang lebih baik, kolaboratif, dan inklusif. “Saya tidak pesimistis, saya optimistis. Kalau kita mampu mengorkrestasi lembaga ini, pasti DPD bisa menjadi lebih baik,” ujarnya dalam Sidang Paripurna tersebut.

Sultan juga menyinggung bagaimana selama tiga periode pengalamannya di DPD, ia telah melihat bagaimana lembaga ini bisa berkontribusi lebih besar jika diberikan ruang yang lebih luas. Menurutnya, DPD tidak seharusnya hanya menjadi “pelengkap” di dalam sistem legislatif Indonesia, melainkan bisa menjadi kekuatan politik tersendiri yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan daerah secara lebih efektif.

Visi untuk Masa Depan DPD

Dalam paparan visi dan misinya, Sultan menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga-lembaga negara, baik dengan DPR maupun dengan pemerintah. Ia berpendapat bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia ke depan adalah bagaimana menyelaraskan kepentingan pusat dan daerah, serta menjaga keseimbangan dalam pembangunan yang inklusif. Sultan percaya bahwa DPD bisa memainkan peran yang lebih besar dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus di pusat, tetapi juga merata di seluruh daerah.

Ia juga menyinggung soal pentingnya memperkuat peran perempuan dan representasi daerah-daerah terluar di DPD. Hal ini tercermin dalam paket kepemimpinannya yang ia sebut sebagai representasi dari keberagaman Indonesia. Bersama GKR Hemas, yang dikenal sebagai tokoh perempuan dan aktivis hak-hak perempuan, Yorrys Raweyai yang mewakili Papua, dan Tamsil Linrung, seorang tokoh agama yang dihormati, Sultan melihat bahwa kepemimpinan mereka mencerminkan komitmen untuk menjadikan DPD sebagai lembaga yang inklusif dan merepresentasikan seluruh elemen masyarakat Indonesia.

“Kami adalah representasi dari Indonesia yang beragam. Kami berkomitmen untuk menjadikan DPD lembaga yang kolaboratif dan bisa menjadi jembatan antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Diskusi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto

Dalam pidatonya, Sultan juga mengungkapkan bahwa ia bersama paket kepemimpinannya telah berdiskusi dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dalam diskusi tersebut, Prabowo menyampaikan pentingnya persatuan dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan ke depan. Sultan menilai bahwa kepemimpinan Prabowo sebagai presiden memberikan peluang besar bagi DPD untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan nasional.

“Kami berdiskusi dengan presiden terpilih beberapa hari lalu. Beliau menekankan bahwa Indonesia harus bersatu, kolaboratif, untuk bisa mengoptimalkan kekayaan yang kita miliki. Saya melihat ini sebagai kesempatan bagi DPD untuk memperkuat perannya dalam pembangunan nasional,” ungkapnya.

Sultan juga menyampaikan kepada Prabowo bahwa Presiden Joko Widodo telah meletakkan dasar-dasar infrastruktur yang kokoh selama dua periode pemerintahannya. Namun, ia menekankan pentingnya fokus pada rekonsiliasi nasional dalam pemerintahan ke depan. Menurutnya, rekonsiliasi nasional ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan, terutama di daerah-daerah yang selama ini merasa tertinggal.

“Presiden Jokowi telah membangun infrastruktur yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Namun ke depan, saya melihat perlu ada fokus lebih pada rekonsiliasi nasional, untuk memastikan bahwa seluruh elemen bangsa merasa dilibatkan dalam proses pembangunan ini,” katanya.

Baca juga : Politik Uang Makin Menggila: Janji Kampanye Jadi Dagangan, Siapa Bayar, Dia Menang!

Tantangan ke Depan bagi DPD

Terpilihnya Sultan Najamudin sebagai Ketua DPD datang dengan serangkaian tantangan yang tidak mudah. DPD selama ini kerap kali dianggap sebagai lembaga yang kurang memiliki kekuatan politik dibandingkan DPR. Salah satu isu yang sering diangkat adalah keterbatasan kewenangan DPD dalam proses legislasi, di mana DPD tidak memiliki hak yang sama dengan DPR dalam membuat undang-undang.

Namun, Sultan tampak tidak gentar menghadapi tantangan tersebut. Ia melihat bahwa peran DPD tidak harus terbatas pada proses legislasi, melainkan juga dapat memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Sultan juga menekankan bahwa DPD tidak perlu menjadi oposisi pemerintah, tetapi tetap harus menjaga daya kritisnya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

“DPD tidak harus menjadi oposisi, tetapi kami harus tetap kritis. Kami harus menjadi lembaga yang berbeda, yang mampu mewakili suara daerah dengan kuat,” tegasnya.

Harapan Masyarakat terhadap DPD

Pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029 ini tidak hanya menjadi momen penting bagi para anggota yang dilantik, tetapi juga menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah. Selama ini, banyak masyarakat yang berharap bahwa DPD dapat menjadi lembaga yang benar-benar memperjuangkan kepentingan daerah, dan bukan sekadar menjadi simbol representasi.

Dengan terpilihnya Sultan Najamudin sebagai Ketua DPD, harapan tersebut semakin besar. Sosok Sultan yang sudah lama berkecimpung di DPD, ditambah dengan paket kepemimpinan yang inklusif, memberikan optimisme baru bagi masa depan DPD. Ke depan, masyarakat berharap bahwa DPD tidak hanya sekadar menjadi lembaga pendukung, tetapi bisa tampil sebagai lembaga yang berpengaruh dalam proses politik dan pembangunan nasional.

Masyarakat di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah terpencil dan terluar, juga berharap bahwa DPD bisa lebih memperjuangkan hak-hak mereka. Tantangan yang dihadapi daerah-daerah ini, seperti keterbatasan akses infrastruktur, pelayanan publik yang kurang memadai, serta kesenjangan ekonomi, menjadi isu-isu yang harus diperjuangkan oleh DPD di bawah kepemimpinan Sultan Najamudin.

Terpilihnya Sultan Najamudin sebagai Ketua DPD periode 2024-2029 menandai babak baru dalam perjalanan lembaga ini. Dengan visi yang kuat, kepemimpinan yang inklusif, serta komitmen untuk memperkuat peran DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah, Sultan membawa harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Lima tahun ke depan akan menjadi ujian bagi DPD untuk menunjukkan bahwa lembaga ini bisa memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan bangsa, sekaligus menjadi suara yang kuat bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia. *Mukroni

Foto Kompas