Pertemuan Sejarah di Kairo: Fatah dan Hamas Bersatu Demi Masa Depan Gaza yang Tak Tergoyahkan

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pada tanggal 9 Oktober 2024, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Palestina kembali terjadi. Fatah dan Hamas, dua faksi politik terbesar dan paling berpengaruh di Palestina, bertemu di Kairo, Mesir, dalam perundingan yang membawa harapan baru bagi masa depan Gaza dan seluruh wilayah Palestina. Meski konflik berkepanjangan dengan Israel masih membayangi, pertemuan ini digadang-gadang sebagai langkah monumental menuju persatuan yang tak tergoyahkan bagi rakyat Palestina.

Pertemuan ini berlangsung di tengah situasi penuh ketidakpastian setelah serangkaian konflik mematikan antara Hamas dan Israel yang semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza. Hamas, kelompok yang selama ini memegang kendali di Jalur Gaza, telah lama menjadi duri dalam upaya perdamaian antara Palestina dan Israel. Sementara Fatah, faksi yang mendominasi pemerintahan Otoritas Palestina di Tepi Barat, berusaha mencari jalan keluar bagi konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membicarakan pengelolaan Gaza pascaperang, sekaligus memperkuat visi persatuan Palestina yang selama ini terkendala oleh perbedaan ideologi dan pendekatan politik.

Latar Belakang Konflik Hamas dan Fatah

Sejak kemenangan Hamas dalam pemilihan umum Palestina tahun 2006, hubungan antara kedua kelompok ini mengalami pasang surut yang diselingi oleh berbagai konflik dan pertempuran. Hamas, yang dianggap oleh Israel dan Amerika Serikat sebagai kelompok teroris, berjuang untuk mempertahankan kendalinya di Jalur Gaza, sementara Fatah, yang dianggap lebih moderat dan didukung oleh komunitas internasional, mengelola Tepi Barat melalui Otoritas Palestina.

Namun, perbedaan pandangan politik antara kedua faksi ini tidak hanya menjadi penghalang bagi persatuan Palestina, tetapi juga merusak upaya perdamaian di kawasan. Hamas, yang dikenal dengan pendekatannya yang militan terhadap Israel, telah lama menolak negosiasi dengan negara Yahudi tersebut, sementara Fatah di bawah pimpinan Mahmoud Abbas lebih terbuka terhadap solusi dua negara, sebuah ide yang didukung oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

Dengan latar belakang yang sarat ketegangan ini, pertemuan di Kairo menjadi penting. Bukan hanya sebagai simbol persatuan, tetapi juga sebagai peluang emas untuk memulai kembali dialog di antara kelompok-kelompok Palestina yang selama ini terpecah belah.

Kairo Sebagai Mediator Utama

Mesir, sejak dahulu kala, memegang peran penting dalam proses mediasi konflik Palestina. Negara ini telah menjadi penengah yang netral, berusaha menyatukan faksi-faksi Palestina dalam satu visi yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Di tengah konflik berkepanjangan antara Hamas dan Israel, Mesir bersama Qatar dan Amerika Serikat menjadi mediator perundingan gencatan senjata yang beberapa kali berhasil menurunkan eskalasi kekerasan di Gaza.

Namun, kali ini peran Mesir lebih besar daripada sekadar memfasilitasi gencatan senjata. Pertemuan di Kairo diharapkan menghasilkan kesepakatan konkret tentang pengelolaan Gaza pascaperang. Bagi Mesir, persatuan Palestina bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi juga tentang stabilitas regional. Jika Palestina bersatu, ada harapan bahwa pengakuan kedaulatan internasional akan lebih mudah tercapai, membuka jalan bagi Palestina untuk mendirikan negara yang diakui penuh oleh komunitas dunia.

Dalam pertemuan ini, delegasi Fatah dipimpin oleh Mahmoud Al-Aloul, Wakil Ketua Komite Pusat Fatah, sementara Hamas diwakili oleh Khalil Al-Hayya, salah satu pemimpin senior dan juru runding Hamas. Kedua pihak, dengan dukungan penuh Mesir, berusaha merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk membangun masa depan Gaza yang lebih stabil dan sejahtera.

Isu Utama: Pengelolaan Gerbang Rafah dan Pemerintahan Bersatu

Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah pengelolaan Gerbang Rafah, satu-satunya titik perbatasan Palestina yang tidak berbatasan langsung dengan Israel. Gerbang ini terletak di perbatasan Gaza-Mesir dan menjadi pintu vital bagi pasokan bantuan sosial serta kebutuhan sehari-hari warga Gaza. Sejak Mei 2024, Gerbang Rafah telah ditutup, memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza yang sudah berlangsung sejak bertahun-tahun. Dalam perundingan ini, Mesir mengusulkan pembentukan komite gabungan antara Fatah dan Hamas untuk mengelola Gerbang Rafah. Usulan ini diterima oleh Fatah, namun masih ada perbedaan pandangan terkait bagaimana pemerintahan di Gaza pascaperang seharusnya dikelola.

Fatah, yang menguasai Tepi Barat dan memimpin Otoritas Palestina, menginginkan agar pemerintahan Otoritas Palestina dapat berperan lebih besar dalam pengelolaan Gaza. Ini dianggap sebagai solusi untuk menciptakan pemerintahan yang diakui oleh dunia internasional. Namun, Hamas menolak gagasan ini dan lebih memilih untuk membentuk pemerintahan teknokrat independen, tanpa campur tangan Israel maupun Amerika Serikat. Bagi Hamas, gagasan ini merupakan cara untuk menegaskan kedaulatan Palestina dan menolak upaya Israel memisahkan Jalur Gaza dari Tepi Barat.

Persoalan pengelolaan Gaza ini menjadi isu yang sangat rumit karena melibatkan kepentingan berbagai pihak, baik di dalam Palestina sendiri maupun di kancah internasional. Israel, yang terus-menerus berusaha menghancurkan Hamas melalui serangan militer, menolak keras pelibatan Hamas dalam pemerintahan Gaza. Di sisi lain, Amerika Serikat, meskipun mendukung solusi dua negara, menentang keikutsertaan Hamas dalam proses pembentukan negara Palestina. Bagi AS dan Israel, Hamas tetap dianggap sebagai ancaman keamanan utama yang tidak dapat diajak bekerja sama.

Tantangan Menuju Persatuan Palestina

Meski pertemuan ini membawa secercah harapan, tantangan menuju persatuan Palestina masih sangat besar. Selain tekanan internasional, baik Fatah maupun Hamas menghadapi tantangan dari dalam negeri. Hamas, yang telah lama menguasai Gaza, memiliki pendukung kuat di kalangan rakyat Gaza yang merasa kecewa dengan pendekatan diplomasi yang diusung oleh Fatah. Sementara itu, Fatah harus berhadapan dengan kenyataan bahwa otoritasnya di Tepi Barat tidak selalu diterima oleh seluruh rakyat Palestina, terutama oleh kelompok-kelompok yang lebih radikal.

Keberhasilan perundingan di Kairo ini sangat tergantung pada kemampuan kedua pihak untuk menemukan titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing, sekaligus menjawab aspirasi rakyat Palestina. Dalam konteks yang lebih luas, persatuan Palestina menjadi kunci untuk melanjutkan dialog perdamaian dengan Israel dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Palestina.

Harapan Baru di Tengah Ketidakpastian

Pertemuan di Kairo ini tidak hanya penting karena menjadi langkah awal menuju persatuan Palestina, tetapi juga karena mencerminkan tekad Fatah dan Hamas untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Meski jalan menuju perdamaian dan stabilitas masih panjang dan penuh tantangan, pertemuan ini menandai babak baru dalam perjuangan Palestina untuk mencapai kedaulatan dan kemerdekaan yang diakui secara internasional.

Bagi rakyat Palestina, khususnya mereka yang tinggal di Gaza, pertemuan ini membawa harapan baru. Harapan bahwa, di tengah penderitaan yang terus berlangsung akibat konflik berkepanjangan, akan ada cahaya di ujung terowongan. Gaza, yang telah lama menjadi simbol perjuangan dan perlawanan, kini menjadi pusat dari upaya besar untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh Palestina.

Dalam perundingan yang digelar di bawah pengawasan ketat Mesir dan melibatkan berbagai elemen dari kedua faksi, langkah-langkah yang diambil di Kairo hari ini bisa menjadi fondasi bagi masa depan Palestina yang lebih bersatu dan tak tergoyahkan. *Mukroni

Foto Kompas