Tegaskan Komitmen terhadap Palestina, PBNU Larang Kerja Sama dengan Lembaga Berafiliasi Israel

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan pernyataan tegas yang menegaskan larangan kerja sama dengan organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan Israel. Keputusan ini disampaikan dalam surat edaran bernomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang diterbitkan pada hari Jumat, 19 Juli 2024. Langkah ini merupakan bagian dari upaya PBNU untuk mempertahankan komitmennya terhadap hak-hak Palestina dan menegakkan prinsip-prinsip yang telah lama dipegang oleh organisasi ini.

Larangan tersebut dikeluarkan setelah munculnya kontroversi terkait pertemuan lima tokoh Nahdliyin dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Pertemuan tersebut menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat Indonesia dan memicu reaksi keras dari berbagai elemen Nahdlatul Ulama. Dalam surat edaran yang baru diterbitkan, PBNU menegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan semua bentuk kerja sama dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC) tidak hanya tetap berlaku tetapi juga diperkuat.

Konteks Kontroversi

Kontroversi ini bermula dari pertemuan yang dilakukan oleh lima tokoh Nahdliyin, yang meliputi Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmun, dan Izza Annafisah Dania, dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Pertemuan ini terjadi awal bulan Juli 2024 dan langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan umat Islam Indonesia dan pengurus NU. Para tokoh tersebut dikabarkan berangkat ke Israel atas nama pribadi dan difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat.

Masyarakat Indonesia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu Palestina, menanggapi pertemuan ini dengan keras. PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan salah satu penggerak utama solidaritas terhadap Palestina, segera memanggil kelima tokoh tersebut untuk memberikan klarifikasi.

Larangan Kerja Sama dan Penegasan PBNU

Dalam surat edaran yang diterbitkan, PBNU menyatakan bahwa larangan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Institut Leimena, IGE, dan AJC bukanlah hal baru. Larangan ini sebenarnya telah ada sejak era kepemimpinan Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU sebelum Yahya Cholil Staquf. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa instruksi ini tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini. Hal ini menegaskan komitmen PBNU untuk tidak terlibat dalam kerja sama dengan organisasi-organisasi yang dianggap berafiliasi dengan Israel.

Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya PBNU untuk menjaga konsistensi sikap dan prinsip yang telah lama dipegang oleh organisasi tersebut. “PBNU sekarang hanya menegaskan kembali, me-remind seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama, baik itu pengurus wilayah, pengurus cabang, sampai ke tingkat yang paling bawah, termasuk ke Banom dan lembaga-lembaga di lingkungan NU, termasuk perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren, atau madrasah lain. Semua masih terikat pada keputusan PBNU ini,” ujar Amin Said Husni.

Klarifikasi dan Tindakan Terhadap Tokoh NU

Setelah pertemuan tersebut terungkap, PBNU segera melakukan langkah-langkah untuk menyikapi situasi ini. Kelima tokoh yang terlibat dalam pertemuan dengan Presiden Israel telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa mereka berangkat ke Israel atas nama pribadi dan bukan sebagai perwakilan resmi PBNU.

Sekretaris Jenderal PBNU, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, menjelaskan bahwa PBNU telah memberikan dua opsi kepada lima orang tersebut: mundur dari kepengurusan atau diberhentikan. “PBNU meminta kepada lembaga dan banom di mana yang bersangkutan mengabdi untuk mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Mereka diberi dua pilihan, yaitu mengundurkan diri atau diberhentikan dari kepengurusan,” ucap Gus Ipul melalui keterangan tertulis.

Keputusan ini mencerminkan komitmen PBNU untuk menjaga integritas dan prinsip-prinsip yang selama ini dijunjung tinggi. PBNU ingin memastikan bahwa semua anggotanya memahami dan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan hubungan dengan Israel dan lembaga-lembaga yang dianggap terafiliasi dengan negara tersebut.

Komitmen PBNU Terhadap Palestina

Keputusan PBNU untuk melarang kerja sama dengan organisasi yang terafiliasi dengan Israel tidak terlepas dari komitmennya terhadap hak-hak Palestina. Sejak lama, PBNU telah menjadi salah satu suara utama dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menolak berbagai bentuk normalisasi hubungan dengan Israel.

Dalam berbagai forum dan pernyataan resmi, PBNU selalu menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan dan agresi yang dilakukan oleh Israel. Larangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan Israel merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut.

Reaksi dan Dampak

Langkah PBNU ini disambut dengan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Di kalangan internal NU, keputusan ini dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menjaga kehormatan dan prinsip organisasi. Banyak anggota NU yang merasa lega dengan adanya penegasan kembali terhadap larangan kerja sama ini, karena dianggap akan mencegah potensi kerusakan terhadap citra dan komitmen PBNU.

Di sisi lain, keputusan ini juga mendapat perhatian dari masyarakat umum dan media. Banyak pihak yang melihat langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab PBNU dalam menjaga konsistensi sikapnya terhadap isu Palestina. Ada juga yang menganggap keputusan ini sebagai upaya untuk meredam kontroversi yang timbul akibat pertemuan dengan Presiden Israel.

Namun, keputusan ini juga bisa berpotensi menimbulkan dampak terhadap hubungan PBNU dengan berbagai lembaga internasional yang mungkin memiliki hubungan atau afiliasi dengan Israel. PBNU harus siap menghadapi tantangan dan memastikan bahwa keputusan ini tidak mengganggu kerja sama yang konstruktif di tingkat internasional, terutama dalam konteks kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Larangan kerja sama dengan organisasi yang terafiliasi dengan Israel yang dikeluarkan oleh PBNU merupakan langkah penting dalam menegaskan komitmen organisasi ini terhadap hak-hak Palestina. Keputusan ini mencerminkan upaya PBNU untuk menjaga integritas dan prinsip-prinsip yang telah lama dipegangnya, serta untuk merespons kontroversi yang muncul akibat pertemuan lima tokoh Nahdliyin dengan Presiden Israel.

Dengan langkah ini, PBNU menunjukkan keseriusannya dalam mempertahankan posisi dan sikapnya terhadap isu Palestina, sambil terus menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan sosial lainnya. Ini juga menggarisbawahi pentingnya bagi organisasi besar seperti PBNU untuk tetap konsisten dalam sikap dan kebijakan yang diambil, terutama dalam isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia dan keadilan global. *Mukroni

Foto detiknews