Demokrasi di Ujung Tanduk: Drama Darurat Militer Yoon Suk Yeol Mengguncang Korea Selatan

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Krisis politik yang mengguncang Korea Selatan pada Desember 2024 telah menciptakan gelombang besar di panggung nasional dan internasional. Presiden Yoon Suk Yeol, yang pernah dipandang sebagai pemimpin pro-demokrasi dan sekutu strategis bagi Barat, kini berada di ambang pemakzulan setelah langkah kontroversialnya mendeklarasikan darurat militer. Keputusan mendadak ini, yang hanya berlangsung beberapa jam sebelum dicabut, memicu protes besar-besaran, perlawanan dari parlemen, dan krisis kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di salah satu negara demokrasi terkemuka di Asia.

Awal Mula Drama: Deklarasi Darurat Militer

Pada malam tanggal 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol membuat pengumuman mengejutkan di siaran televisi nasional: Korea Selatan berada dalam bahaya dari “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara,” dan untuk melindungi konstitusi negara, ia merasa perlu memberlakukan darurat militer. Keputusan ini mencakup larangan aktivitas politik, penyensoran media, dan pengerahan pasukan bersenjata di berbagai titik strategis, termasuk gedung parlemen di Seoul.

Namun, deklarasi ini dilakukan tanpa adanya ancaman spesifik yang dapat dijelaskan oleh pemerintah. Bahkan sekutu utama Korea Selatan, Amerika Serikat, tidak diberi pemberitahuan sebelumnya. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan keterkejutannya dan menegaskan akan segera berbicara dengan mitra Korea Selatan untuk meminta klarifikasi.

Di dalam negeri, reaksi langsung penuh dengan kejutan dan kemarahan. Parlemen, yang memiliki mayoritas oposisi, langsung menolak keputusan tersebut. Dalam salah satu adegan dramatis, staf parlemen menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mencegah pasukan bersenjata masuk ke gedung Majelis Nasional. Protes besar pun segera pecah di luar gedung, dengan ribuan warga turun ke jalan menyerukan pencabutan darurat militer.

Kemarahan Rakyat dan Pencabutan Darurat Militer

Dalam waktu kurang dari enam jam setelah deklarasi, tekanan dari parlemen dan protes publik memaksa Presiden Yoon mencabut darurat militer. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen hadir dalam sesi darurat tengah malam dan dengan suara bulat menolak keputusan tersebut. Bahkan beberapa anggota partai Yoon sendiri, Partai Kekuatan Rakyat, ikut menentang langkah ini.

Ketika pengumuman pencabutan darurat militer disiarkan, massa di luar gedung parlemen menyambut dengan sorakan dan tepuk tangan. “Kami menang!” teriak seorang pengunjuk rasa sambil memukul drum. Namun, perasaan lega ini segera berubah menjadi kemarahan atas tindakan Presiden yang dianggap melampaui batas.

Reaksi Politik dan Ekonomi

Langkah Yoon tidak hanya mengguncang stabilitas politik dalam negeri, tetapi juga berdampak signifikan pada ekonomi dan hubungan internasional Korea Selatan. Pasar saham Korea Selatan, KOSPI, anjlok 1,4% ke level terendah tahun ini, menjadikannya salah satu pasar saham dengan kinerja terburuk di Asia. Mata uang won hampir menyentuh level terendah dalam dua tahun, meskipun ada intervensi yang dicurigai dari pihak berwenang untuk menstabilkannya.

Menteri Keuangan Choi Sang-mok segera mengirim pesan kepada para pemimpin keuangan global dan lembaga pemeringkat kredit, meyakinkan bahwa pasar masih berfungsi secara normal meskipun ada turbulensi politik. Namun, kerusakan reputasi Korea Selatan di mata investor global sudah terjadi, dan ini bisa memiliki dampak jangka panjang.

Secara politik, enam partai oposisi di parlemen langsung bergerak mengajukan rancangan undang-undang pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Sidang pleno untuk membahas pemakzulan dijadwalkan berlangsung hanya beberapa hari setelah insiden ini. Di sisi lain, tekanan juga datang dari dalam partainya sendiri. Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat menyerukan agar Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan seluruh kabinet mengundurkan diri, dengan Kim sudah menyatakan kesediaannya untuk mundur.

Sejarah Berulang: Bayangan Masa Lalu

Krisis ini membawa ingatan publik Korea Selatan kembali ke masa-masa gelap pemerintahan otoriter dan tragedi politik sebelumnya. Pada tahun 2017, demonstrasi lilin yang masif berhasil memakzulkan Presiden Park Geun-hye setelah skandal korupsi besar. Situasi saat ini memiliki kesamaan yang mencolok: rakyat Korea Selatan sekali lagi menunjukkan kekuatan demokrasi mereka dengan menolak langkah otoriter dari pemimpin yang terpilih secara demokratis.

Namun, perbedaan signifikan adalah bahwa langkah Yoon kali ini lebih mirip dengan tindakan pemerintahan militer di masa lalu yang berusaha memusatkan kekuasaan di tengah ancaman yang samar atau dibuat-buat. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen Presiden terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar kemajuan Korea Selatan selama beberapa dekade terakhir.

Tantangan Ke Depan

Pemakzulan Presiden Yoon, jika disetujui oleh parlemen, akan menjadi pukulan besar bagi karier politiknya dan bisa menciptakan ketidakstabilan lebih lanjut di dalam negeri. Namun, banyak pihak melihat langkah ini sebagai keharusan untuk menjaga supremasi hukum dan demokrasi di Korea Selatan.

Bagi rakyat, insiden ini juga menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan pengawasan yang ketat dan keterlibatan aktif dari masyarakat. Protes damai, seperti aksi lilin di pusat kota Seoul, menunjukkan kekuatan kolektif rakyat untuk melawan kebijakan yang dianggap melanggar konstitusi.

Dampaknya juga akan dirasakan di arena internasional. Sebagai sekutu penting Amerika Serikat di Asia Timur dan mitra strategis dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara dan China, krisis politik ini dapat mengurangi kredibilitas Korea Selatan sebagai negara yang stabil dan dapat diandalkan.

Pelajaran dari Krisis

Drama politik yang melibatkan darurat militer Yoon Suk Yeol ini adalah pengingat bahwa demokrasi, tidak peduli seberapa kuatnya, tetap rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Korea Selatan, dengan sejarah panjang perjuangannya melawan otoritarianisme, kini berada di persimpangan jalan. Pilihan yang diambil oleh para pemimpin politik, masyarakat, dan lembaga-lembaga negara dalam beberapa minggu ke depan akan menentukan arah masa depan negara ini.

Bagi dunia, peristiwa ini adalah pengingat bahwa nilai-nilai demokrasi harus terus dijaga, terutama di tengah meningkatnya tekanan dari otoritarianisme global. Korea Selatan telah menunjukkan bahwa rakyat memiliki suara yang kuat dalam menjaga demokrasi mereka. Namun, upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi mungkin membutuhkan waktu dan dedikasi yang panjang. By Kowantara

Foto businesslive