Drama Pemakzulan: Presiden Yoon Suk Yeol Dikepung Oposisi dan Rakyat Korea Selatan

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Korea Selatan kembali dihadapkan pada krisis politik yang mengguncang fondasi demokrasinya. Proses pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, yang diajukan oleh partai oposisi di Majelis Nasional, menjadi puncak dari ketegangan yang telah memanas dalam beberapa bulan terakhir. Dekrit darurat militer yang dikeluarkan Yoon menjadi pemantik utama, memicu kecaman luas dari oposisi dan memobilisasi rakyat untuk menuntut tanggung jawab.

Dini hari Kamis, 191 anggota parlemen, termasuk satu independen, mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Tindakan ini diambil setelah deklarasi darurat militer Yoon dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi negara.

Darurat Militer yang Menggegerkan
Deklarasi darurat militer yang diumumkan pada Selasa malam (3/12/2024) menjadi isu yang memecah belah negara. Presiden Yoon mengklaim langkah ini diperlukan untuk menanggulangi ancaman keamanan nasional, tetapi banyak pihak, terutama dari Partai Demokrat, melihatnya sebagai langkah otoriter yang merusak tatanan demokrasi.

Dekrit ini melarang pemogokan, demonstrasi, dan menempatkan media di bawah kendali penuh militer. Oposisi menuduh tindakan ini tidak hanya melanggar kebebasan sipil, tetapi juga membahayakan prinsip pemisahan kekuasaan yang diabadikan dalam konstitusi.

“Kebijakan ini telah menyebabkan kebingungan dan ketakutan yang besar di kalangan rakyat,” ujar Kim Seung-won, anggota Partai Demokrat, dalam sidang Majelis Nasional. “Kita harus segera menangguhkan wewenang Presiden Yoon untuk memulihkan stabilitas dan demokrasi di negara ini.” (Kompas.id, 05/12/2024)

Proses Pemakzulan di Majelis Nasional
Pemakzulan Presiden Yoon tidak bisa dilakukan dengan mudah. Oposisi membutuhkan dukungan dua pertiga dari total 300 anggota parlemen di Majelis Nasional untuk mengesahkan mosi ini. Dengan 191 anggota oposisi, mereka masih memerlukan dukungan setidaknya 8 anggota dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai yang berkuasa.

Namun, hingga Kamis pagi, tidak satu pun dari 108 anggota PPP hadir dalam pengajuan mosi tersebut. Meski begitu, internal PPP juga terlihat terpecah. Sebanyak 18 anggota PPP secara terbuka mengkritik dekrit darurat militer dan menyerukan pencabutannya.

Jika mosi ini disetujui, proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi yang memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah pemakzulan dapat disahkan. Jika setidaknya enam dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi mendukung, Presiden Yoon akan resmi diberhentikan dari jabatannya, dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

Drama di Gedung Parlemen
Ketegangan semakin meningkat sejak Selasa malam, ketika ratusan anggota parlemen berusaha berkumpul di gedung parlemen untuk memulai proses pembatalan dekrit darurat militer. Adegan dramatis terjadi ketika anggota parlemen harus berhadapan dengan barikade keamanan yang ketat dan keberadaan militer di sekitar gedung.

Salah satu momen yang mencuri perhatian publik adalah siaran langsung oleh Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat yang pernah kalah tipis dari Yoon dalam pemilihan presiden 2022. Melalui platform media sosial, Lee mengajak warga Korea Selatan untuk mendukung upaya parlemen dengan datang ke gedung parlemen.

“Parlemen harus memberikan suara untuk mencabut darurat militer,” ujar Lee dalam siarannya. “Kami membutuhkan dukungan rakyat untuk melindungi demokrasi negara ini.”

Aksi Lee berhasil mengumpulkan ratusan warga yang berkumpul di sekitar gedung parlemen, meneriakkan tuntutan agar Yoon mengundurkan diri. Ketegangan meningkat ketika pasukan keamanan dan militer mencoba membatasi akses ke ruang utama parlemen, memicu bentrokan fisik antara anggota parlemen dan aparat keamanan.

Salah satu insiden yang paling mencolok terjadi ketika Ahn Gwi-ryeong, seorang mantan pembawa berita yang kini menjadi juru bicara Partai Demokrat, terlibat konfrontasi dengan seorang tentara. Dalam rekaman video yang viral, Ahn terlihat mencoba merampas senapan tentara tersebut sambil berteriak, “Apa kau tidak malu?”

Reaksi Internasional
Situasi di Korea Selatan ini tidak luput dari perhatian dunia internasional. Amerika Serikat, sekutu terdekat Korea Selatan, menyatakan keprihatinannya terhadap perkembangan tersebut. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang tengah berada di Brussels, menegaskan pentingnya penyelesaian krisis ini melalui jalur hukum dan damai.

“Demokrasi Korea Selatan adalah salah satu yang terkuat di dunia. Sangat penting bahwa setiap perbedaan politik diselesaikan secara damai sesuai dengan aturan hukum,” ujar Blinken.

Namun, pernyataan mengejutkan datang dari Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, yang mengaku bahwa Washington tidak diberitahu sebelumnya mengenai deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon.

“Kami mengetahui hal ini dari pemberitaan di televisi, sama seperti yang lain di seluruh dunia,” kata Sullivan.

Masa Depan Politik Korea Selatan
Krisis politik yang sedang berlangsung ini menempatkan Korea Selatan di persimpangan jalan. Bagi banyak pihak, langkah pemakzulan Presiden Yoon adalah ujian bagi kekuatan demokrasi negara tersebut.

Bagi oposisi, tindakan Yoon yang dianggap otoriter harus dihentikan untuk mencegah preseden buruk di masa depan. Namun, bagi pendukung Yoon, langkah darurat militer adalah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas di tengah ancaman yang semakin kompleks.

Meski belum ada keputusan akhir, situasi ini telah memperlihatkan betapa rentannya demokrasi, bahkan di negara dengan sejarah panjang perjuangan untuk kebebasan dan hak asasi manusia. Dengan rakyat yang semakin terpolarisasi dan institusi negara yang berada di bawah tekanan, masa depan Korea Selatan tetap menjadi tanda tanya besar.

Ketika seluruh dunia memperhatikan perkembangan ini, rakyat Korea Selatan menghadapi momen yang menentukan dalam sejarah demokrasi mereka. Apakah mereka akan menyaksikan pemakzulan seorang presiden, atau apakah Yoon akan mampu mempertahankan posisinya, hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti: krisis ini akan meninggalkan jejak yang mendalam dalam perjalanan politik Korea Selatan. By Mukroni

Foto Kowantaranews