Krisis Politik Korea Selatan: Drama Pemakzulan yang Mengguncang Negeri Ginseng

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Krisis politik besar sedang melanda Korea Selatan, menyusul kegagalan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol pada 7 Desember 2024. Upaya tersebut dilakukan oleh oposisi yang menuding Yoon bertanggung jawab atas deklarasi darurat militer pada 3 Desember, yang mengguncang negara itu dan memunculkan kembali trauma kolektif dari era pemerintahan militer di masa lalu. Dalam putaran terbaru ini, Presiden Yoon berhasil bertahan, tetapi bayang-bayang ketidakstabilan politik terus menghantui pemerintahannya.

Latar Belakang Krisis

Drama politik ini berawal pada malam 3 Desember 2024, ketika Presiden Yoon secara tiba-tiba mengumumkan keadaan darurat militer. Langkah drastis ini diduga sebagai respons terhadap situasi politik yang memanas, termasuk upaya oposisi untuk menggulingkan pejabat-pejabat kunci dalam pemerintahannya. Deklarasi tersebut hanya berlangsung selama enam jam sebelum akhirnya dicabut, tetapi sudah cukup untuk memicu gelombang kemarahan publik dan protes besar-besaran di seluruh negeri.

Bagi banyak warga Korea Selatan, deklarasi ini mengingatkan kembali pada masa kelam pemerintahan militer di negara tersebut. Peristiwa Gwangju pada Mei 1980, di mana lebih dari seribu orang tewas dalam pemberontakan melawan darurat militer, kembali menjadi luka yang tergores. Tidak heran, keputusan Yoon memicu kemarahan luas, tidak hanya dari oposisi tetapi juga dari kalangan masyarakat sipil, aktivis, dan akademisi.

Upaya Pemakzulan yang Gagal

Blok oposisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat Korea (DPK) segera merespons dengan mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Oposisi, yang menguasai 192 kursi di Majelis Nasional, membutuhkan dukungan setidaknya delapan anggota dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa untuk mencapai ambang batas 200 suara. Namun, pada pemungutan suara 7 Desember, mosi ini gagal dengan hasil 195 suara mendukung, 1 suara menolak, dan sisanya abstain.

Sebagian besar anggota parlemen PPP memboikot pemungutan suara tersebut, meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk perlawanan. Hanya tiga anggota PPP yang kembali ke sidang atas desakan Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, tetapi satu di antaranya tetap memilih menolak mosi pemakzulan sesuai garis partai.

Ketua Woo, yang tampak frustrasi, mengecam tindakan PPP sebagai penghinaan terhadap proses demokrasi dan rakyat Korea Selatan. Ia mengingatkan mereka akan penghakiman sejarah, dunia, dan rakyat atas keputusan untuk menghindar dari isu penting ini.

Reaksi Publik yang Meledak-ledak

Kegagalan mosi pemakzulan memicu kemarahan di kalangan oposisi dan masyarakat luas. Sekitar 150.000 warga yang memadati jalanan di depan Majelis Nasional meneriakkan tuntutan pemakzulan dan penangkapan Presiden Yoon. Di berbagai kota besar, seperti Gwangju, protes serupa juga terjadi, menandakan tingkat ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintah.

Di sisi lain, sekitar 20.000 pendukung PPP menggelar aksi tandingan di Gwanghwamun, pusat Seoul, untuk mendukung Presiden Yoon dan menentang pemakzulan. Aksi ini mencerminkan polarisasi politik yang semakin tajam di Korea Selatan, dengan kedua kubu saling bertentangan dalam pandangan mereka terhadap masa depan negara.

Krisis Kepercayaan terhadap Pemerintah

Kepemimpinan Presiden Yoon, yang sudah terguncang oleh berbagai skandal, kini berada di titik terendah. Selain deklarasi darurat militer, oposisi juga menyoroti dugaan korupsi yang melibatkan Ibu Negara Kim Keon Hee. Dalam tiga kesempatan sebelumnya, oposisi telah mendorong penyelidikan khusus terhadap dugaan manipulasi saham, intervensi pemilu, dan pembocoran informasi rahasia oleh Kim, tetapi semuanya diveto oleh Presiden Yoon.

Penyelidikan terhadap Kim kembali diajukan bersamaan dengan mosi pemakzulan, tetapi gagal disetujui oleh parlemen dengan selisih dua suara. Langkah ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa pemerintah Yoon berusaha melindungi kepentingan pribadi di atas kepentingan negara.

Dalam sebuah survei opini publik yang dirilis pada 6 Desember, tingkat dukungan terhadap Presiden Yoon telah anjlok ke angka terendah sepanjang masa, hanya 18 persen. Di sisi lain, pemimpin oposisi Lee Jae-myung menjadi kandidat paling populer dengan dukungan 29 persen. Namun, Lee menghadapi ancaman diskualifikasi sebagai calon presiden akibat hukuman yang dijatuhkan kepadanya pada November atas tuduhan memberikan pernyataan palsu selama kampanye 2022.

Permintaan Maaf yang Tak Memadai

Pada pagi hari 7 Desember, Presiden Yoon akhirnya muncul di televisi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Korea Selatan. Ia mengakui bahwa ia telah mengambil langkah yang ekstrem dan meminta maaf atas keterkejutan yang dirasakan masyarakat. Namun, pidato singkat selama dua menit ini dianggap tidak tulus dan hanya upaya untuk meredakan kemarahan publik.

Dr. Bong Young-shik, seorang analis politik dari Universitas Yonsei, menyebut permintaan maaf tersebut “lebih pendek dari waktu yang diperlukan untuk memasak ramyeon.” Ia juga mengkritik Yoon karena hanya menyebutkan akan bekerja sama dengan partainya sendiri tanpa melibatkan Majelis Nasional atau oposisi, yang merupakan pemangku kepentingan utama dalam proses pembuatan kebijakan.

Masa Depan Politik Korea Selatan

Kegagalan mosi pemakzulan tidak berarti akhir dari perjuangan oposisi. Ketua oposisi Lee Jae-myung berjanji akan terus mengajukan mosi pemakzulan hingga berhasil. Dengan mayoritas oposisi di parlemen, mereka memiliki kemampuan untuk terus menekan pemerintah.

Namun, waktu tidak berpihak kepada Lee. Jika putusan pengadilan tinggi atas kasusnya tetap bersalah, ia akan dilarang mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya. Hal ini memberikan peluang kepada PPP untuk merebut kembali dukungan publik dengan mengajukan calon yang lebih kuat seperti Han Dong-hoon, pemimpin PPP, yang saat ini mengantongi dukungan 11 persen dalam survei.

Ketegangan politik yang berkepanjangan ini tidak hanya memperburuk polarisasi di masyarakat tetapi juga berpotensi merusak ekonomi negara. Ketidakstabilan politik membuat investor asing ragu, dan kebuntuan legislatif menghambat reformasi yang sangat dibutuhkan.

Harapan pada Kekuatan Rakyat

Meski situasi politik tampak suram, banyak pengamat percaya bahwa kekuatan rakyat akan membawa perubahan. Profesor Ahn Byong-jin dari Universitas Kyung Hee, yang ikut serta dalam protes di Majelis Nasional, mencatat bahwa semangat generasi muda untuk perubahan sangat kuat. Ia membandingkan protes ini dengan demonstrasi besar-besaran pada 2016 yang berhasil melengserkan Presiden Park Geun-hye.

“Generasi muda sangat marah, dan mereka tidak akan menyerah dengan mudah,” kata Prof. Ahn. “Pada akhirnya, Yoon dan faksinya akan menghadapi hukuman berat, tetapi sampai saat itu, kita akan melalui masa yang sangat sulit.”

Krisis ini menandai salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah politik Korea Selatan. Dengan oposisi yang bersumpah untuk tidak menyerah dan dukungan publik yang semakin besar untuk perubahan, babak berikutnya dari drama ini kemungkinan akan menentukan arah masa depan negara ini. Namun satu hal yang pasti: Negeri Ginseng sedang berada di persimpangan jalan sejarah. By Mukroni

Foto Liputan6