Mengoyak Batas: Israel Menerobos Jantung Suriah di Tengah Kekosongan Kekuasaan

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya setelah kejatuhan Presiden Bashar al-Assad, yang menandai akhir dari lima dekade kekuasaan Partai Baath di Suriah. Kejatuhan ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh Israel untuk memperluas pengaruh militernya jauh melampaui perbatasan yang diakui secara internasional. Langkah Israel tidak hanya memicu kontroversi global tetapi juga membangkitkan kembali kekhawatiran lama tentang pelanggaran hukum internasional dan aneksasi wilayah yang disengketakan.

Dataran Tinggi Golan: Awal dari Ekspansi

Dataran Tinggi Golan, yang secara resmi diakui sebagai bagian dari Suriah oleh komunitas internasional, telah berada di bawah kendali Israel sejak Perang Enam Hari 1967. Aneksasi wilayah ini tidak pernah diakui secara global, meskipun Israel telah membangun infrastruktur militer dan permukiman di sana. Dalam konflik terbaru ini, Israel mengambil langkah yang lebih agresif dengan mengerahkan tank dan kendaraan lapis baja hingga 25 kilometer dari Damaskus, ibu kota Suriah.

Langkah ini menunjukkan bahwa Israel tidak lagi puas dengan kendali atas Dataran Tinggi Golan. Pengerahan militer hingga sedekat itu ke Damaskus dianggap sebagai indikasi niat Israel untuk memperluas kendali atas wilayah Suriah di luar zona penyangga yang ditetapkan oleh PBB pada 1974.

Zona Penyangga yang Dilanggar

Pada 1974, pasca Perang Yom Kippur, PBB menetapkan zona demiliterisasi seluas 235 kilometer persegi di perbatasan Suriah-Israel. Zona ini dimaksudkan untuk mencegah bentrokan langsung antara kedua negara dengan mengosongkannya dari keberadaan militer, baik dari Israel maupun Suriah. Namun, kejatuhan rezim Assad tampaknya memberikan alasan bagi Israel untuk merevisi interpretasi atas kesepakatan ini.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menginstruksikan militer untuk menduduki zona penyangga, yang oleh Israel diklaim sebagai langkah sementara untuk menanggapi ketidakstabilan di Suriah. Pernyataan ini bertolak belakang dengan pengakuan internasional bahwa zona tersebut harus tetap bebas dari aktivitas militer.

“Kesepakatan 1974 dibuat dengan pemerintah Suriah yang sekarang telah runtuh,” ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi pers. “Dengan kekosongan kekuasaan ini, kami memiliki hak untuk memastikan keamanan wilayah kami.”

Namun, pernyataan ini tidak diterima oleh komunitas internasional. Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, menegaskan bahwa “tidak boleh ada aktivitas militer di zona penyangga.”

Operasi Udara dan Serangan Strategis

Selain pengerahan pasukan darat, Israel juga melancarkan lebih dari 300 serangan udara ke berbagai target di Suriah. Serangan ini menargetkan pangkalan udara, fasilitas militer, dan pusat penelitian strategis, termasuk Pusat Riset dan Pengetahuan Suriah (SSRC) di Barzeh, yang selama ini dicurigai sebagai lokasi pengembangan senjata.

Tidak hanya itu, Israel juga menggunakan kapal perang untuk menghancurkan pangkalan laut Suriah, termasuk sejumlah kapal perang yang sedang berlabuh. Serangan ini menunjukkan kesiapan Israel untuk memanfaatkan superioritas militernya di kawasan.

Menurut juru bicara militer Israel (Tzahal), operasi ini bertujuan untuk menghancurkan potensi ancaman yang mungkin muncul dari kekacauan di Suriah. Namun, para pengamat menilai serangan ini lebih dari sekadar langkah defensif. “Ini adalah langkah agresif untuk memperluas pengaruh strategis Israel di kawasan,” kata seorang analis Timur Tengah.

Respons Internasional: Kutukan dan Kekhawatiran

Langkah-langkah Israel memicu kritik keras dari berbagai negara di kawasan, termasuk Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Irak. Mesir, melalui Kementerian Luar Negerinya, menuduh Israel memanfaatkan situasi untuk memperluas pendudukan ilegalnya atas wilayah Suriah.

“Ini adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan mengancam stabilitas kawasan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir.

Arab Saudi menyebut tindakan Israel sebagai upaya untuk “menghancurkan peluang Suriah memulihkan keamanan dan kedaulatannya.” Sementara itu, Qatar menyatakan bahwa serangan Israel adalah “perkembangan berbahaya yang mengancam persatuan dan integritas wilayah Suriah.”

Kritik serupa juga datang dari Iran, sekutu dekat Suriah, yang melihat kejatuhan Assad sebagai pukulan telak bagi pengaruhnya di kawasan. “Israel mencoba mengukuhkan hegemoninya di Timur Tengah dengan menghancurkan semua potensi ancaman dari Suriah,” ujar seorang pejabat tinggi Iran.

Konteks Geopolitik: Strategi Israel

Bagi Israel, kekosongan kekuasaan di Suriah bukan hanya peluang tetapi juga tantangan. Kejatuhan Assad membuka jalan bagi kelompok-kelompok oposisi dan pemberontak yang beragam, termasuk beberapa yang didukung oleh negara-negara Teluk. Namun, Israel tampaknya lebih khawatir tentang pengaruh Iran dan kelompok-kelompok yang bersekutu dengannya, seperti Hizbullah, di kawasan tersebut.

Pengerahan militer Israel hingga ke pinggiran Damaskus dianggap sebagai upaya untuk memastikan bahwa pengaruh Iran di Suriah tidak tumbuh lebih besar pasca kejatuhan Assad. Dengan menghancurkan infrastruktur strategis Suriah, Israel berharap dapat mengurangi kemampuan kelompok-kelompok pro-Iran untuk mengkonsolidasikan kekuatan di kawasan tersebut.

Dukungan dan Tantangan Domestik

Di dalam negeri, langkah agresif ini mendapat dukungan luas, terutama di kalangan sayap kanan Israel yang selama ini mendukung kebijakan keras terhadap Suriah. Namun, ada juga suara-suara kritis yang memperingatkan risiko dari langkah ini.

“Pendudukan zona penyangga dapat meningkatkan ketegangan dengan komunitas internasional dan membawa Israel ke dalam konflik yang lebih luas,” kata seorang anggota parlemen oposisi.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa langkah ini dapat memperburuk hubungan Israel dengan negara-negara tetangganya, yang selama ini telah berada dalam kondisi yang rapuh.

Masa Depan Konflik

Eskalasi ini menambah kompleksitas konflik di Timur Tengah, yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Dengan Israel yang semakin agresif dalam memperluas pengaruhnya, Suriah yang terpecah belah, dan komunitas internasional yang tampaknya tidak mampu menghentikan pelanggaran hukum internasional, masa depan kawasan ini menjadi semakin tidak pasti.

Bagi banyak pengamat, tindakan Israel adalah peringatan bahwa konflik di Timur Tengah belum mendekati penyelesaian. Sebaliknya, kekosongan kekuasaan dan ambisi geopolitik terus mendorong kawasan ini ke arah ketidakstabilan yang lebih besar.

Dalam konteks ini, komunitas internasional menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan antara menegakkan hukum internasional dan menghadapi realitas politik dan militer yang terus berkembang di kawasan tersebut. Sementara itu, rakyat Suriah yang telah menderita selama lebih dari satu dekade konflik tetap menjadi pihak yang paling dirugikan dalam permainan geopolitik ini. By Mukroni

Foto Kowantaranews