Dubes Suriah: Peralihan Kekuasaan Assad Kehendak Rakyat

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Duta Besar Suriah untuk Indonesia, Abdul Monem Annan, dalam sebuah wawancara eksklusif menegaskan bahwa setiap peralihan kekuasaan di Suriah adalah dan harus menjadi hasil kehendak rakyat Suriah sendiri, tanpa campur tangan asing. Pernyataan ini datang di tengah perdebatan internasional yang terus berlangsung mengenai peran kekuatan luar dalam konflik berkepanjangan di negara tersebut.

Posisi Suriah terhadap Isu Kedaulatan Nasional

Annan menjelaskan bahwa prinsip kedaulatan nasional adalah hal yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, Suriah adalah negara yang berdaulat dan memiliki hak penuh untuk menentukan masa depannya sendiri, termasuk dalam hal kepemimpinan politik. “Kami menolak segala bentuk intervensi asing, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui dukungan terhadap kelompok-kelompok tertentu di Suriah,” tegas Annan.

Ia juga mengkritik negara-negara yang, menurutnya, menggunakan isu demokrasi dan hak asasi manusia sebagai alasan untuk mencampuri urusan dalam negeri Suriah. “Tidak ada negara yang memiliki hak untuk mendikte apa yang harus dilakukan oleh rakyat Suriah,” tambahnya.

Konflik Suriah dan Kompleksitasnya

Sejak meletusnya konflik pada tahun 2011, Suriah telah menjadi ajang pertempuran berbagai kepentingan internasional. Banyak pihak yang menuding adanya intervensi asing, baik dalam bentuk dukungan militer maupun politik, untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Namun, Annan menegaskan bahwa pemerintahan Assad tetap kokoh berkat dukungan mayoritas rakyat Suriah.

“Ada narasi yang salah di dunia internasional bahwa pemerintah Suriah kehilangan legitimasi. Faktanya, dalam pemilu terakhir yang diawasi oleh berbagai pihak independen, Presiden Assad mendapatkan dukungan signifikan dari rakyat,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa keberlanjutan pemerintahan Assad mencerminkan kehendak rakyat yang mendambakan stabilitas setelah bertahun-tahun dilanda kekacauan.

Peran Aktor Asing dalam Konflik Suriah

Meski Annan menegaskan tidak ada intervensi asing dalam peralihan kekuasaan di Suriah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai aktor asing memiliki pengaruh besar dalam dinamika konflik. Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan Turki adalah beberapa negara yang terlibat secara langsung atau tidak langsung melalui dukungan militer, finansial, atau politik terhadap kelompok tertentu.

Annan menuduh beberapa negara Barat sengaja mempersenjatai oposisi untuk melemahkan pemerintah yang sah. “Ini adalah bentuk neokolonialisme. Mereka ingin memaksakan agenda mereka dengan membiayai kelompok-kelompok bersenjata yang menghancurkan infrastruktur negara kami,” ujarnya. Ia juga menyinggung peran negara-negara Teluk yang diduga memberikan dukungan logistik kepada pemberontak.

Namun, Annan mengapresiasi peran Rusia dan Iran yang disebutnya sebagai sekutu strategis Suriah dalam melawan terorisme dan mempertahankan integritas wilayah negara. “Kerjasama kami dengan Rusia dan Iran didasarkan pada kesepakatan bilateral yang sah. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan beberapa negara lain yang mendukung kelompok teroris di Suriah,” katanya.

Pandangan tentang Proses Politik di Suriah

Dubes Annan juga menyoroti pentingnya proses politik yang inklusif untuk mengakhiri konflik di Suriah. Ia mengatakan bahwa pemerintah Suriah telah berkomitmen pada dialog nasional yang melibatkan semua pihak, termasuk oposisi yang tidak terlibat dalam aksi terorisme. “Kami membuka pintu untuk semua elemen masyarakat Suriah yang ingin berkontribusi dalam membangun kembali negara ini,” jelasnya.

Menurut Annan, pemilu yang adil dan transparan adalah mekanisme terbaik untuk menentukan masa depan politik Suriah. Ia menyebut bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan partisipasi rakyat dalam proses politik. Namun, ia juga menekankan bahwa pemilu tersebut harus bebas dari tekanan dan pengaruh asing.

Rekonstruksi Pasca-Konflik

Di tengah konflik yang masih berlangsung, pemerintah Suriah mulai merancang langkah-langkah rekonstruksi untuk memulihkan negara. Annan mengatakan bahwa rekonstruksi ini adalah prioritas utama pemerintah Assad, meskipun tantangan besar tetap ada, terutama terkait sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat.

“Sanksi ini tidak hanya menargetkan pemerintah, tetapi juga rakyat Suriah yang kini menghadapi kesulitan ekonomi. Ini adalah tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum internasional,” kritik Annan. Ia menyerukan kepada komunitas internasional untuk mencabut sanksi tersebut demi mempercepat proses pemulihan.

Annan juga menyoroti peran negara-negara sahabat, termasuk Indonesia, dalam mendukung proses rekonstruksi di Suriah. “Kami sangat menghargai solidaritas dan dukungan yang diberikan oleh Indonesia. Ini adalah bukti bahwa hubungan kami didasarkan pada prinsip saling menghormati dan persahabatan sejati,” katanya.

Harapan untuk Masa Depan Suriah

Di akhir wawancara, Annan menyampaikan harapannya untuk masa depan Suriah. Ia optimistis bahwa negara tersebut dapat bangkit kembali dengan dukungan rakyatnya sendiri. “Kami telah melalui masa-masa sulit, tetapi kami tidak akan menyerah. Suriah akan menjadi lebih kuat dan lebih mandiri,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Ia juga menekankan pentingnya persatuan di antara rakyat Suriah untuk menghadapi tantangan ke depan. “Hanya dengan bersatu, kita dapat mengatasi semua rintangan dan membangun Suriah yang damai, sejahtera, dan berdaulat,” pungkasnya.

Pernyataan Annan ini mencerminkan semangat perjuangan rakyat Suriah yang ingin lepas dari belenggu konflik dan campur tangan asing. Meski jalan menuju perdamaian dan stabilitas masih panjang, tekad untuk mempertahankan kedaulatan nasional tetap menjadi pijakan utama dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik bagi Suriah. By Mukroni

Foto Kompas