INDONESIA DI AMBANG RESESI ? DAYA BELI RAKYAT HANCUR, KELAS MENENGAH PUNAH?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Perekonomian Indonesia sedang bergerak dalam kecepatan menuju jurang resesi. Data terbaru di awal 2025 mengonfirmasi kekhawatiran para ekonom: deflasi berkepanjangan, rupiah yang terkapar di level terendah sepanjang lima tahun terakhir, dan pasar saham yang ambles ke dasar jurang. Namun, yang paling mengiris hati adalah laporan tentang daya beli masyarakat yang hancur lebur, disertai fenomena “kepunahan” kelas menengah—kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah berusaha menampilkan wajah optimis, tetapi fakta di lapangan bicara lebih keras. Jika situasi ini tidak segera diatasi, Indonesia bisa menjadi cerita suram berikutnya dalam sejarah ekonomi global: negara dengan populasi keempat terbesar di dunia yang gagal menjaga stabilitas ekonominya sendiri.

Deflasi: Bukan Harga Turun, Tapi Daya Beli yang Mati Suri

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi selama dua bulan berturut-turut di Januari dan Februari 2025. Secara bulanan, Indeks Harga Konsumen (IHK) turun 0,76% di Januari dan 0,48% di Februari. Yang lebih mengkhawatirkan, deflasi tahunan di Februari 2025 tercatat -0,09%—pertama kali sejak Maret 2000.

Pemerintah bersikukuh bahwa deflasi ini adalah hasil kebijakan diskon harga listrik 50%, tarif tol, dan tiket transportasi. “Ini bukan karena permintaan rendah, tapi karena kebijakan administrasi harga,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (13/3/2025).

Namun, para ekonom menolak narasi itu. Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, menyatakan, “Deflasi ini cerminan permintaan yang lumpuh. Masyarakat tidak lagi mampu membeli, bahkan untuk kebutuhan dasar.” Data BPS menunjukkan, penurunan harga terjadi di hampir semua kelompok barang, mulai dari pangan, sandang, hingga perumahan. “Jika permintaan kuat, diskon kebijakan tidak akan menyebabkan deflasi berkepanjangan,” tambah Faisal.

Fakta di lapangan memperkuat analisis ini. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, seorang pedagang beras, Sutrisno (48), mengeluh, “Orang sekarang beli beras 2 kilogram saja mikir-mikir. Padahal sebelumnya 5 kilo langsung habis.” Fenomena serupa terjadi di sektor elektronik. Dian Sastri, manajer gerai ponsel di Bekasi, mengaku penjualan turun 40% sejak awal tahun. “Masyarakat lebih memilih memperbaiki HP lama daripada beli baru,” ujarnya.

Kelas Menengah Punah: Hilangnya Mesin Pertumbuhan Indonesia

Jika deflasi adalah gejala, maka akar penyakitnya adalah runtuhnya kelas menengah. Data terbaru CORE Indonesia menyebut, populasi kelas menengah Indonesia—yang berpenghasilan Rp 5-30 juta per bulan—turun dari 52% pada 2022 menjadi 43% di awal 2025. “Ini bukan penurunan, tapi kehancuran,” tegas Faisal.

Kelas menengah adalah kelompok yang selama dua dekade menjadi motor konsumsi domestik, penggerak UMKM, dan penopang pasar properti. Kini, mereka terjepit antara inflasi pasca-pandemi, kenaikan harga energi global, dan kebijakan fiskal yang tidak berpihak. Fithra Faisal Hastiadi, ekonom PT Samuel Sekuritas, menjelaskan, “Banyak keluarga kelas menengah yang terpaksa turun ke strata bawah karena penghasilan riil tergerus. Mereka yang dulu makan di restoran, sekarang beralih ke warteg. Yang dulu liburan ke Bali, sekarang cukup staycation di rumah.”

Kisah Andi Pratama (37), seorang karyawan swasta di Jakarta, mewakili realitas pahit ini. Gajinya yang Rp 12 juta per bulan kini tidak lagi cukup untuk membayar cicilan rumah, biaya sekolah anak, dan kebutuhan sehari-hari. “Saya sudah menjual motor dan berhenti langganan Netflix. Tapi tetap saja, setiap akhir bulan harus pinjam ke tetangga,” keluhnya.

Dampaknya terlihat jelas di sektor properti. Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia (APERSI) melaporkan, penjualan rumah subsidi turun 25% di kuartal pertama 2025. “Banyak calon pembeli yang gagal kredit karena bank ketat menilai kemampuan bayar,” kata Ketua APERSI, Budiarsa Suryadi.

Rupiah Tumbang, Pasar Saham Jadi Kuburan Investor

Tekanan ekonomi semakin menjadi-jadi dengan melemahnya rupiah ke level Rp 16.575 per dolar AS pada akhir Februari 2025—terburuk sejak krisis 2020. Depresiasi ini dipicu oleh pelarian modal asing (capital outflow) yang mencapai Rp 31 triliun dalam sebulan. “Investor asing kehilangan kepercayaan pada kemampuan Indonesia menjaga stabilitas fiskal,” kata Hosianna Situmorang, ekonom Bank Danamon.

Pasar saham pun tak luput dari badai. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke level 6.300—terendah sejak 2021—setelah terkoreksi 11% sejak awal tahun. Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa mengambil langkah darurat: menunda perdagangan short selling dan mempermudah buyback saham. “Ini situasi kritis. Jika tidak dikendalikan, IHSG bisa jatuh ke level 5.000,” kata seorang analis pasar modal yang enggan disebut namanya.

APBN 2025: Defisit Melejit, Pajak Anjlok, dan Utang Menjerat

Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN 2025 mencapai Rp 31,2 triliun (0,13% PDB) hanya dalam dua bulan pertama tahun ini—sebuah anomali mengingat biasanya APBN masih surplus di periode yang sama. Penyebab utamanya: penerimaan pajak yang anjlok 22% dibandingkan proyeksi.

Mundur-majunya kebijakan PPN dan kegagalan sistem Coretax disebut sebagai biang kerok. Padahal, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% di pertengahan tahun. “Ketidakpastian kebijakan ini membuat wajib pajak menunda transaksi. Hasilnya, penerimaan kolaps,” ujar Fithra.

Di sisi lain, belanja pemerintah justru membengkak, terutama untuk program sosial dan subsidi energi. Utang Indonesia pun terus menanjak, dengan rasio utang terhadap PDB diperkirakan mencapai 42% di akhir 2025—melampaui batas aman UU Keuangan Negara (40%). “Jika defisit tidak dikontrol, Indonesia bisa kehilangan investment grade-nya. Ini akan menjadi bencana,” tambah Hosianna.

Resesi di Depan Mata: Akankah Indonesia Mengulang Sejarah 1998?

Para ekonom kini ramai membandingkan situasi ini dengan krisis 1998. Meski skala dan konteksnya berbeda, kemiripannya terletak pada tiga faktor: melemahnya nilai tukar, hancurnya daya beli, dan kepercayaan investor yang runtuh.

Sri Mulyani berusaha meredakan kepanikan dengan menyoroti neraca perdagangan yang surplus $3,5 miliar di Januari 2025 dan masuknya investasi asing Rp 216 triliun sepanjang 2024. “Fundamental ekonomi Indonesia masih kuat,” tegasnya.

Namun, para pengamat skeptis. “Surplus perdagangan itu hanya karena impor yang turun drastis, bukan ekspor yang naik. Ini justru indikator resesi,” bantah Mohammad Faisal. Data BPS menunjukkan, impor barang konsumsi turun 18% di Januari 2025—tanda jelas masyarakat mengurangi belanja.

Jalan Keluar: Mampukah Pemerintah Menghindarkan Bencana?

Untuk mencegah resesi, pemerintah didesak mengambil langkah luar biasa:

Revitalisasi kebijakan fiskal dengan menggenjot penerimaan pajak melalui reformasi sistem dan penindakan korupsi.

Stimulus langsung ke masyarakat, seperti bantuan tunai bersyarat dan subsidi energi yang tepat sasaran.

Stabilisasi nilai tukar melalui kerja sama BI dan pemerintah untuk mencegah spekulasi.

Pemulihan kepercayaan investor dengan kebijakan yang konsisten dan transparan.

Namun, waktu semakin sempit. “Jika dalam 3 bulan ke depan tidak ada terobosan, resesi tidak bisa dihindari,” pungkas Fithra.

Epilog: Rakyat Menanti Kepastian di Tengah Kegelapan

Di sudut-sudut kota, rakyat kecil terus bergulat dengan harga sembako yang tak kunjung stabil. Sementara di gedung-gedung pencakar langit, investor asing sibuk memindahkan dananya ke negara lain. Pemerintah mungkin masih bisa tersenyum di depan kamera, tetapi di balik layar, alarm resesi sudah berbunyi nyaring. Pertanyaannya: akankah Indonesia bangkit dari tepi jurang—atau justru terjun bebas mengulang sejarah kelam? By Mukroni

Foto Kowantaranews