Sheikh Hasina Kabur ke India: Protes Mahasiswa dan Kuota PNS Memanas di Bangladesh

Sharing is caring

Pada Senin, 5 Agustus 2024, Bangladesh mengalami krisis politik besar ketika Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri ke India. Langkah dramatis ini terjadi setelah berminggu-minggu protes dan kerusuhan yang dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) yang kontroversial di negara tersebut. Hasina, yang telah memimpin Bangladesh dalam dua periode berbeda, yaitu dari 1996 hingga 2001 dan dari 2009 hingga 2024, menghilang dari Istana Gono Bhaban di Dhaka dengan helikopter militer, membawa serta keluarganya ke Agartala, India.

Latar Belakang Kerusuhan

Kerusuhan di Bangladesh berakar pada ketidakpuasan yang mendalam terhadap sistem kuota dalam perekrutan PNS. Sistem ini telah berjalan selama puluhan tahun, memberikan jatah istimewa kepada anak-anak pejabat dan kroni mereka, serta kepada keturunan pejuang kemerdekaan. Para mahasiswa, yang menjadi ujung tombak protes ini, merasa bahwa sistem ini tidak adil dan menghalangi mereka mendapatkan pekerjaan meskipun memiliki kualifikasi yang tinggi.

Pada awalnya, Mahkamah Agung Bangladesh pada 2018 memutuskan untuk menghapus semua kuota dalam perekrutan PNS, sebuah langkah yang diterima baik oleh banyak pihak yang mendambakan meritokrasi. Namun, pada Juni 2024, mahkamah agung mengembalikan kuota sebesar 30 persen untuk anak cucu pejuang kemerdekaan, yang memicu kemarahan publik dan melahirkan protes besar-besaran.

Protes dan Eskalasi Kekerasan

Protes yang dimulai sebagai tuntutan untuk reformasi sistem kuota berkembang menjadi gerakan yang lebih luas menuntut pengunduran diri Sheikh Hasina. Demonstrasi mahasiswa yang awalnya damai berubah menjadi aksi kekerasan setelah bentrokan dengan aparat keamanan. Pembakaran toko-toko dan bangunan terjadi di beberapa bagian Dhaka, ibu kota Bangladesh, dan situasi semakin tidak terkendali.

Pada puncaknya, pada Minggu, 4 Agustus 2024, bentrokan tanpa henti antara pengunjuk rasa mahasiswa, pejabat keamanan, dan aktivis mahasiswa pro-pemerintah menyebabkan tewasnya sekitar 300 orang, termasuk 80 warga sipil dan 14 polisi. Militer, yang awalnya menjaga jarak, akhirnya harus turun tangan untuk meredakan situasi yang semakin memburuk.

Pengunduran Diri dan Pelarian Sheikh Hasina

Di tengah kekacauan tersebut, Sheikh Hasina memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Pada Senin pagi, 5 Agustus 2024, ia dan keluarganya dibawa keluar dari Istana Gono Bhaban dengan helikopter militer ke Agartala, India. Langkah ini diambil setelah pengunjuk rasa berhasil menyerbu rumah dinasnya, memaksa Hasina untuk meninggalkan negara dengan segera demi keselamatannya.

Menurut laporan surat kabar lokal, Daily Star, Sheikh Hasina yang berusia 76 tahun meninggalkan Istana Gono Bhaban bersama adik perempuannya, Sheikh Rehana Siddiq. Awalnya, Hasina berencana untuk merekam pidato pengunduran diri, namun situasi keamanan yang mendesak membuat rencana tersebut tidak terwujud.

Reaksi Militer dan Pemerintah Sementara

Setelah kepergian Hasina, militer Bangladesh mengumumkan pengunduran dirinya dan mulai mencari panduan untuk pembentukan pemerintahan sementara. KSAD Bangladesh, Jenderal Waker-uz-Zaman, menyatakan bahwa militer akan berbicara dengan semua partai politik kecuali Liga Awami yang dipimpin oleh Hasina. Ia mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan menghentikan kekerasan yang telah menelan banyak korban jiwa.

Namun, langkah militer ini tidak diterima oleh semua pihak. Putra Hasina, Sajeeb Wazed Joy, yang tinggal di Amerika Serikat, menyuarakan penolakannya terhadap gagasan pembentukan pemerintahan sementara. Dalam sebuah unggahan di media sosial, ia menekankan bahwa militer harus menjaga rakyat dan menerapkan konstitusi, bukan membiarkan pemerintahan yang tidak dipilih oleh rakyat mengambil alih kekuasaan.

Tuntutan Mahasiswa dan Reformasi Kuota

Tuntutan utama dari para mahasiswa adalah reformasi sistem kuota dalam perekrutan PNS. Selama bertahun-tahun, sistem kuota ini telah menjadi sumber ketidakpuasan, terutama bagi generasi muda yang merasa terhalang oleh praktik nepotisme dan kolusi. Dari seluruh lowongan PNS di Bangladesh, hanya 44 persen yang diisi melalui seleksi berdasarkan merit, sementara 56 persen diisi berdasarkan kuota. Dari 56 persen itu, 30 persen diberikan kepada keturunan pejuang kemerdekaan, 10 persen untuk putra daerah, dan sisanya untuk perempuan, penyandang disabilitas, dan etnis minoritas.

Mahasiswa menuntut penghapusan atau setidaknya pengurangan kuota bagi keturunan pejuang kemerdekaan, dari 30 persen menjadi 5 persen. Mereka juga mendesak agar kuota lebih diarahkan kepada kelompok yang memerlukan afirmasi seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan etnis minoritas. Tuntutan ini muncul setelah keputusan Mahkamah Agung pada Juni 2024 yang mengembalikan kuota 30 persen untuk keturunan pejuang kemerdekaan, yang dianggap sebagai langkah mundur dari meritokrasi.

Sejarah dan Warisan Politik Sheikh Hasina

Sheikh Hasina adalah putri dari Sheikh Mujibur Rahman, presiden pertama Bangladesh yang dikenal sebagai Bapak Bangsa. Liga Awami, partai yang didirikan oleh ayahnya, memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada 1971. Setelah kemerdekaan, kuota PNS untuk keluarga pejuang kemerdekaan diresmikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.

Namun, sistem ini sejak lama mendapat kritik karena dianggap sebagai bentuk nepotisme yang menghambat profesionalisme dan efisiensi dalam pemerintahan. Pada 1973, Komisi Reorganisasi Tata Usaha dan Pelayanan yang diketuai oleh Guru Besar Politik Universitas Dhaka Muzaffar Ahmed Chowdhury sudah merekomendasikan penghapusan kuota tersebut, tetapi usulannya ditolak oleh pemerintah.

Dampak dan Masa Depan Bangladesh

Pengunduran diri Sheikh Hasina menandai babak baru dalam sejarah politik Bangladesh. Krisis ini menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap sistem pemerintahan yang dianggap tidak adil dan korup. Reformasi sistem kuota dalam perekrutan PNS menjadi salah satu isu utama yang harus segera ditangani untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Militer kini menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan membentuk pemerintahan sementara yang dapat diterima oleh semua pihak. Keberhasilan dalam menangani krisis ini akan sangat menentukan masa depan politik Bangladesh.

Bangladesh telah mengalami berbagai gejolak politik dan konflik internal sejak kemerdekaannya. Namun, dengan semangat reformasi yang kuat dari generasi muda, ada harapan bahwa negara ini bisa melewati krisis ini dan bergerak menuju sistem pemerintahan yang lebih adil dan demokratis. Perjuangan untuk meritokrasi dan melawan nepotisme dalam perekrutan PNS adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik bagi semua warga Bangladesh. *Mukroni

Foto Kompas