Brutalitas Perang: Israel Gunakan Warga Sipil Palestina sebagai Tameng Hidup

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Perang yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza telah lama menjadi sorotan dunia, dengan kedua belah pihak mengalami penderitaan yang luar biasa. Namun, baru-baru ini, perhatian internasional semakin tertuju pada taktik kejam yang digunakan oleh pasukan militer Israel. Dalam sebuah laporan investigatif oleh The New York Times, terungkap bahwa Israel sering menggunakan warga sipil Palestina sebagai tameng hidup dalam operasi militer mereka, sebuah praktik yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan kemanusiaan.

Taktik Tameng Hidup dalam Perang

Laporan ini mengungkapkan bahwa selama operasi militer di Gaza, khususnya saat menelusuri jaringan terowongan Hamas, pasukan Israel kerap memaksa warga sipil Palestina yang ditangkap untuk berjalan di depan mereka. Warga sipil ini, yang tak jarang terdiri dari pria, wanita, bahkan anak-anak, dijadikan alat untuk mendeteksi jebakan bahan peledak (booby trap) yang mungkin dipasang oleh Hamas. Tindakan ini menempatkan mereka dalam bahaya besar, sementara tentara Israel yang berada di belakang mereka terlindung dari kemungkinan ancaman.

Praktik ini bukan hanya dilarang oleh hukum internasional, tetapi juga bertentangan dengan hukum Israel itu sendiri. Mahkamah Agung Israel telah melarang penggunaan warga sipil sebagai tameng hidup sejak 2005. Meskipun demikian, laporan menunjukkan bahwa taktik ini terus digunakan oleh militer Israel selama operasi militer mereka, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Jalur Gaza.

Salah satu korban dari praktik ini adalah Mohammed Shubeir, seorang siswa SMA dari kota Khan Younis, Jalur Gaza selatan. Pada Maret 2024, Shubeir sedang bersembunyi bersama keluarganya ketika dia ditangkap oleh tentara Israel dan dipaksa berjalan di depan pasukan tersebut. Ia dipaksa untuk memasuki reruntuhan bangunan, membuka jalan bagi tentara Israel yang sedang mencari jebakan bahan peledak. Shubeir menggambarkan pengalamannya sebagai saat di mana ia merasa bahwa hidupnya mungkin berakhir kapan saja. “Saya merasa seperti anjing pelacak yang disuruh masuk ke gedung penuh bahan peledak,” katanya. “Itu hari di mana saya pikir hidup saya akan berakhir.”

Penggunaan Warga Sipil sebagai “Panah”

Dalam terminologi militer Israel, warga sipil yang dijadikan tameng hidup sering disebut sebagai “panah”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang yang dipaksa bergerak di depan pasukan agar risiko kematian di pihak militer Israel dapat diminimalkan. Para prajurit yang diwawancarai oleh The New York Times mengakui bahwa penggunaan “panah” ini dilakukan dengan sepengetahuan atasan mereka, dan sering kali melibatkan unit-unit intelijen militer yang bertugas di wilayah pertempuran.

Praktik ini telah menjadi bagian dari strategi militer Israel dalam menghadapi kelompok perlawanan Palestina, seperti Hamas, yang terkenal karena menggunakan taktik perang gerilya di daerah perkotaan yang padat. Jaringan terowongan Hamas, yang digunakan untuk menyelundupkan persenjataan dan pejuang, menjadi sasaran utama operasi militer Israel. Namun, risiko yang ditimbulkan oleh jebakan peledak yang dipasang di sepanjang rute terowongan membuat pasukan Israel memilih untuk menggunakan warga sipil sebagai pelindung.

The New York Times melaporkan bahwa setidaknya 11 unit militer Israel terlibat dalam operasi seperti ini di lima kota di Jalur Gaza. Sejauh ini, tidak diketahui secara pasti berapa banyak warga sipil yang telah dipaksa menjadi tameng hidup oleh militer Israel. Namun, fakta bahwa praktik ini terus terjadi, meski ada larangan dari Mahkamah Agung Israel, menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah menjadi bagian dari strategi militer yang lebih luas.

Kisah-kisah Korban Tameng Hidup

Selain Mohammed Shubeir, beberapa warga Palestina lainnya juga berbagi kisah kelam mereka. Jehad Siam, seorang perancang grafis berusia 31 tahun, menceritakan bagaimana dirinya dipaksa oleh tentara Israel untuk berjalan di depan mereka bersama sekelompok pengungsi Palestina lainnya. Mereka digunakan sebagai tameng saat pasukan Israel bergerak di kota Gaza. “Mereka memaksa kami berjalan di depan mereka, sehingga mereka tidak ditembak oleh Hamas,” kenang Siam. Setelah operasi selesai, para pengungsi ini dilepaskan tanpa bekal atau kompensasi.

Kisah serupa datang dari Basheer al-Dalou, seorang ahli farmasi berusia 43 tahun dari kota Gaza. Pada 13 November 2023, Dalou ditangkap oleh tentara Israel saat dia kembali ke rumahnya yang hancur untuk mencari barang-barang yang tersisa. Setelah ditangkap, dia dipaksa untuk berjalan di depan tiga tentara bersenjata, memasuki sebuah gedung lima lantai yang diduga memiliki terowongan Hamas di bawahnya. Tentara Israel takut bahwa gedung itu mungkin penuh dengan jebakan, jadi mereka memaksa Dalou untuk membuka jalan bagi mereka. Dalou menggambarkan rasa takut yang mencekam saat dia berjalan ke gedung tersebut, menyadari bahwa setiap langkah bisa menjadi yang terakhir baginya.

Konfirmasi dari Intelijen Israel

Mayor Jenderal Tamir Hayman, mantan Direktur Intelijen Militer Israel, mengakui dalam sebuah wawancara dengan The New York Times bahwa penggunaan warga sipil sebagai tameng hidup memang terjadi dalam operasi militer Israel. Menurut Hayman, para tawanan Palestina sering kali dipaksa untuk memasuki terowongan Hamas, terkadang dengan iming-iming keuntungan tertentu dari militer Israel. Namun, dia menegaskan bahwa tidak semua warga sipil dipaksa; beberapa di antaranya diduga menawarkan diri secara sukarela.

Namun, klaim “sukarela” ini banyak dipertanyakan oleh para ahli hukum dan kelompok HAM. Lawrence Hilla-Cawthorne, seorang Guru Besar Hukum Perang di Universitas Bristol, Inggris, menyatakan bahwa situasi di mana warga sipil dipaksa berjalan di depan prajurit bersenjata bukanlah tindakan sukarela. “Tidak ada yang bisa dianggap sebagai sukarela ketika ada ketidakseimbangan kekuatan sebesar ini,” katanya.

Reaksi Internasional dan Pelanggaran Hukum

Penggunaan warga sipil sebagai tameng hidup oleh militer Israel telah menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa, dengan tegas melarang penggunaan warga sipil dalam operasi militer. Warga sipil tidak boleh ditempatkan di posisi yang berbahaya, apalagi dipaksa untuk melakukan tindakan yang membahayakan nyawa mereka.

Selain itu, hukum Israel sendiri melarang tindakan tersebut. Pada 2005, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa penggunaan warga sipil sebagai tameng hidup dalam operasi militer tidak dapat diterima dalam kondisi apapun. Meskipun demikian, laporan investigatif menunjukkan bahwa praktik ini tetap dilakukan dengan sistematis, terutama dalam konflik terbaru antara Israel dan Hamas yang dimulai pada Oktober 2023.

Para pengamat internasional menyatakan bahwa praktik semacam ini adalah bentuk kejahatan perang. Sejarawan militer Michael N. Schmitt dari Akademi Militer West Point, Amerika Serikat, mengatakan bahwa penggunaan tameng hidup merupakan salah satu bentuk kejahatan perang yang paling jelas. “Ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun, apalagi dalam konteks perang yang melibatkan warga sipil yang tidak bersalah,” kata Schmitt.

Dampak bagi Palestina

Selain ancaman fisik langsung, warga Palestina yang dijadikan tameng hidup juga mengalami trauma psikologis yang mendalam. Mereka tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga dipaksa untuk menanggung beban psikologis akibat dihadapkan pada ancaman kematian yang nyata. Trauma ini diperburuk oleh kenyataan bahwa mereka sering kali dipaksa untuk terlibat dalam konflik yang tidak mereka pilih, menjadi alat dalam permainan politik dan militer yang lebih besar.

Seiring berlanjutnya perang di Jalur Gaza, penggunaan warga sipil sebagai tameng hidup oleh militer Israel menambah lapisan penderitaan bagi warga Palestina yang telah lama terperangkap dalam konflik yang tampaknya tidak ada akhirnya. Konflik ini, yang berakar pada pengusiran besar-besaran warga Palestina pada tahun 1948 (Nakba), terus menciptakan lingkaran kekerasan yang semakin sulit dihentikan.

Penggunaan warga sipil Palestina sebagai tameng hidup oleh militer Israel adalah contoh nyata dari kebrutalan yang terjadi dalam perang antara Israel dan Palestina. Meskipun dilarang oleh hukum internasional dan Israel, praktik ini terus dilakukan, menciptakan penderitaan tambahan bagi warga sipil yang sudah terjebak dalam kekerasan yang berkepanjangan.

Dengan semakin meningkatnya tekanan internasional dan sorotan terhadap kejahatan perang ini, komunitas global memiliki tanggung jawab untuk menuntut akuntabilitas dan mendorong penghentian praktik-praktik semacam itu. Sebab, di tengah kengerian perang, warga sipil tidak boleh menjadi korban tambahan dari kebrutalan militer. *Mukroni

Foto Kowantaranews