Planet di Ujung Tanduk: Krisis Iklim Memuncak di Tengah Naiknya Trump ke Kursi Presiden!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Dengan semakin mendekatnya tahun-tahun penuh krisis yang diprediksi para ilmuwan, Konferensi Perubahan Iklim COP ke-29 di Baku, Azerbaijan, diselimuti oleh awan ketidakpastian yang semakin gelap. Pemilihan ulang Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada November 2024—setelah pertarungan sengit melawan Kamala Harris—membawa kekhawatiran besar bagi komunitas internasional yang peduli pada upaya penanggulangan perubahan iklim. Kembalinya Trump ke kursi kepresidenan dikhawatirkan tidak hanya menghambat komitmen AS terhadap isu perubahan iklim, tetapi juga berpotensi menarik AS dari berbagai perjanjian lingkungan yang telah dijalin sebelumnya. Langkah ini bisa mengakibatkan dampak signifikan terhadap pendanaan dan kolaborasi global, memperparah upaya penyelamatan planet yang tengah berada di ujung tanduk.

Suhu Memecahkan Rekor di Tengah Kekacauan Politik

Tahun 2024 mencatat rekor baru dalam catatan suhu global. Selama sepuluh bulan pertama, laporan Layanan Perubahan Iklim Copernicus (C3S) menyebutkan bahwa suhu rata-rata global sudah mencapai 1,55 derajat Celsius lebih tinggi dari masa pra-industri. Ini merupakan titik kritis yang pertama kali dilampaui sejak dimulainya komitmen Persetujuan Paris untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius. Mengingat proyeksi suhu global yang semakin meningkat, para ilmuwan memperingatkan bahwa bumi kita menuju kondisi darurat iklim yang lebih mengancam.

Selain itu, pertemuan COP-29 ini juga akan membahas tingkat gas rumah kaca yang mencapai rekor tertinggi pada akhir Oktober 2024, menurut Buletin Gas Rumah Kaca tahunan dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO). Ketika penyerapan karbon oleh hutan menurun akibat kebakaran hutan yang meluas, suhu ekstrem diperkirakan akan semakin sering terjadi di masa depan. Bahkan, jika tidak ada upaya global yang lebih serius untuk mengurangi emisi, dunia diperkirakan akan mengalami pemanasan lebih dari 2,7 derajat Celsius pada akhir abad ini.

Kemenangan Trump: Awal Baru bagi Krisis Iklim Global?

Masyarakat sipil di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, mengkhawatirkan dampak dari kembalinya Trump ke Gedung Putih. Pengalaman periode pertama Trump yang sempat mengeluarkan AS dari Persetujuan Paris menjadi salah satu alasan utama kekhawatiran tersebut. Trump juga secara terbuka meragukan keberadaan perubahan iklim, menggambarkannya sebagai “hoaks” dan sering menyebut tindakan iklim sebagai “penyebab penghambat ekonomi.” Sekarang, dalam pernyataannya setelah menang pemilihan, Trump kembali menyatakan keinginannya untuk menarik AS dari Persetujuan Paris, serta kemungkinan melepaskan AS dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang selama ini menjadi landasan kebijakan iklim global.

Dampak keputusan ini bisa sangat besar. Amerika Serikat adalah salah satu negara penghasil emisi terbesar, dan tanpa komitmen dari negara adidaya ini, upaya global untuk menahan laju perubahan iklim akan semakin sulit. Selain itu, Amerika Serikat telah menjadi salah satu penyedia dana terbesar bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jika AS benar-benar menarik dukungan finansialnya, krisis pendanaan iklim akan semakin parah, terutama bagi negara-negara yang paling rentan dan membutuhkan dukungan untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Aliansi Indonesia dan BRICS: Mencari Alternatif Pendanaan Iklim

Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mempertimbangkan opsi yang tidak lagi mengandalkan sepenuhnya pada negara-negara Barat, terutama setelah hasil pemilihan di AS. Indonesia telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan BRICS—aliansi ekonomi negara-negara berkembang yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dalam konteks perubahan iklim, negara-negara BRICS mulai mempertimbangkan pembentukan sistem keuangan global yang lebih mandiri dari dominasi Barat, sehingga mereka dapat menggalang dana yang lebih besar untuk tujuan iklim.

Bagi Indonesia, dukungan dari aliansi BRICS bisa menjadi alternatif penting, terutama jika AS benar-benar menarik diri dari berbagai skema pendanaan iklim internasional. Selain itu, BRICS bisa menjadi jaringan yang penting bagi Indonesia untuk membangun strategi iklim yang tidak hanya mengandalkan dana dari negara-negara Barat, tetapi juga mempertimbangkan manfaat ekonomi dari kerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya.

Direktur Perubahan Iklim Kemitraan, Eka Melisa, mengatakan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan jaringan ekonomi dengan negara-negara BRICS untuk memenuhi kebutuhan pendanaan iklim. Dengan kebutuhan pendanaan yang kian membengkak, Indonesia mungkin dapat memperoleh dukungan dalam membiayai program-program yang penting, mulai dari mitigasi hingga adaptasi dan penanganan kerugian akibat kerusakan lingkungan.

Tantangan Pendanaan Iklim yang Meningkat Drastis

Dalam diskusi di Jakarta, Tory Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, menyampaikan bahwa perubahan iklim dunia membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan Standing Committee, pendanaan iklim global harus mencapai sekitar 8 triliun dolar AS per tahun hingga tahun 2030. Ini merupakan peningkatan signifikan dari target 100 miliar dolar AS per tahun yang sebelumnya disepakati dalam COP15 di Kopenhagen pada 2009. Angka yang semakin besar ini mencakup berbagai kebutuhan, seperti mitigasi, adaptasi, serta penanganan dampak kehilangan dan kerusakan yang diakibatkan oleh pemanasan global.

Sementara itu, program berbasis alam, seperti solusi berbasis alam (nature-based solutions), juga membutuhkan perhatian besar. Data dari Program Lingkungan PBB (UNEP) menunjukkan bahwa investasi untuk proyek berbasis alam hanya sekitar 200 juta dolar AS, jauh tertinggal dibandingkan dengan investasi senilai 7 triliun dolar AS dalam proyek-proyek yang justru merusak lingkungan. Tory Kuswardono menekankan bahwa setiap negara perlu lebih berhati-hati dalam menerima investasi yang merusak alam demi mencegah peningkatan krisis iklim yang lebih parah.

Masa Depan Kontribusi Emisi: Harapan atau Krisis?

COP-29 ini diharapkan akan menghasilkan komitmen yang lebih besar dari negara-negara untuk memperbaharui kontribusi penurunan emisi (Nationally Determined Contributions/NDC) masing-masing. Berdasarkan kalkulasi terbaru, target Persetujuan Paris untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius sepertinya tidak akan tercapai tanpa langkah yang lebih agresif. Oleh karena itu, negara-negara diminta untuk meningkatkan ambisi iklim mereka, bahkan dengan resiko besar pada ekonomi nasional.

Di Indonesia, revisi dokumen NDC kedua sedang dalam proses untuk memenuhi tenggat akhir 2024. NDC ini menetapkan komitmen pengurangan emisi sebesar 915 juta ton setara CO₂ atau 31,89 persen dari total proyeksi emisi karbon pada tahun 2030. Jika mendapat dukungan internasional, komitmen ini bisa mencapai 1.240 juta ton atau 43,2 persen dari total emisi yang diproyeksikan. Namun, tantangan terbesar dalam mencapai target ini adalah menemukan dukungan finansial dan teknologi dari negara-negara maju.

Masyarakat Rentan: Fokus atau Sekadar Wacana?

Isu penting lainnya dalam dokumen NDC Indonesia adalah pendefinisian “masyarakat rentan.” Sebanyak 64 organisasi telah menyuarakan pentingnya pengakuan yang jelas terhadap kelompok-kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim, termasuk masyarakat adat, perempuan, anak-anak, petani, nelayan, dan kelompok disabilitas. Menurut Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, menyebutkan bahwa masyarakat rentan harus didefinisikan secara tegas dalam NDC agar kebijakan yang dihasilkan berdampak langsung pada kelompok tersebut.

Menuju Masa Depan: COP-29 di Tengah Tantangan Besar

Pertemuan COP-29 ini akan menjadi titik penentu dalam melihat seberapa jauh komunitas internasional benar-benar berkomitmen untuk menyelamatkan planet ini. Dampak kebijakan AS di bawah kepemimpinan Trump mungkin akan mengubah arah kebijakan iklim global. Langkah AS yang kontroversial akan menguji kekuatan aliansi negara-negara dalam memperjuangkan kebijakan yang berfokus pada iklim.

Di tengah ketidakpastian ini, COP-29 tetap menjadi kesempatan bagi negara-negara untuk berkolaborasi dalam menahan laju pemanasan global. Krisis iklim kini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah hak asasi manusia, kesetaraan ekonomi, dan keberlanjutan umat manusia. Di tengah berbagai kekhawatiran dan tantangan, dunia hanya dapat berharap bahwa COP-29 dapat menghasilkan komitmen konkret yang akan menyelamatkan masa depan generasi mendatang dari krisis iklim yang kian memburuk. *Mukroni

Foto Kompas