Lautan Tangis di Perbatasan: Saat Diplomasi Maritim Gagal Melindungi

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Perairan Natuna dan sekitar Kepulauan Riau kembali menjadi panggung perseteruan yang memilukan, terutama bagi para nelayan Indonesia. Sepanjang tahun 2024, sudah 31 nelayan Indonesia, terutama dari Kepulauan Riau, ditangkap aparat Malaysia saat menangkap ikan di wilayah perbatasan yang masih menjadi zona abu-abu. Insiden terakhir terjadi Sabtu malam lalu ketika tiga nelayan asal Natuna ditahan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Di tengah luasnya laut dan beratnya kehidupan nelayan, masalah ini menunjukkan kelemahan diplomasi maritim Indonesia dalam melindungi warganya.

Masalah ini tidak berdiri sendiri. Insiden-insiden penangkapan ini berulang setiap tahun, dan para nelayan terjebak dalam situasi yang memprihatinkan. Kebijakan diplomatik yang ada hingga kini ternyata belum cukup tangguh dalam memberikan perlindungan bagi mereka yang mencari nafkah di lautan. Hal ini menjadi dilema serius bagi pemerintah Indonesia dan menuntut tindakan tegas agar insiden serupa tidak lagi berulang.

Zona Abu-abu di Laut Perbatasan

Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di perairan Natuna dan Sarawak memiliki banyak titik yang belum sepenuhnya terdefinisi. Ada klaim tumpang tindih atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah tersebut. Para nelayan yang beroperasi di perairan ini sering kali terjebak di zona abu-abu, wilayah yang tidak jelas batasnya, sehingga rentan ditangkap ketika melaut.

Menurut Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Hendri, ketiga nelayan yang ditahan, yaitu Adiyurdani, Dedi, dan Zulkafli, hanya menggunakan alat tangkap tradisional, pancing rawai, dan pancing ulur. Hendri mengungkapkan, “Mereka bukan penjahat atau penyelundup, hanya mencari ikan untuk menghidupi keluarga.” Namun, nelayan ini justru diperlakukan seperti pelaku kejahatan lintas batas, menambah ketidakadilan yang mereka rasakan.

MOU yang Tak Dihormati

Pada tahun 2012, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) yang mengatur bahwa nelayan yang memasuki wilayah perbatasan tanpa sengaja tidak akan langsung ditangkap. Berdasarkan MOU tersebut, APMM dan Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) hanya boleh mengusir nelayan yang melanggar batas, bukan menangkapnya, kecuali ada pelanggaran berat seperti penyelundupan narkoba atau perdagangan manusia. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan ini seringkali diabaikan.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (CMRH), Abdul Halim, menyebutkan bahwa penangkapan nelayan ini merupakan bentuk pelanggaran diplomatik yang tidak bisa dibiarkan. Menurutnya, pemerintah Indonesia seharusnya memanggil Duta Besar Malaysia untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini. “MOU ini dibuat untuk memberikan rasa aman kepada para nelayan yang sering beroperasi di perairan perbatasan. Kalau tidak dipatuhi, apa gunanya?” ungkap Halim.

Sanksi dan Denda yang Memberatkan

Jika tertangkap, nasib para nelayan Indonesia sungguh memilukan. Mereka biasanya menghadapi denda yang sangat besar. Menurut Hendri, nakhoda kapal dikenai denda sekitar Rp3 miliar, sementara anak buah kapal (ABK) masing-masing dikenai denda sekitar Rp1 miliar. Bagi para nelayan tradisional, jumlah ini sangat tidak masuk akal dan jelas tidak mungkin mereka bayar. Jika denda tidak dapat dibayar, mereka harus menerima tambahan hukuman kurungan.

Selain denda, para nelayan biasanya dipenjara selama beberapa bulan sebelum diperbolehkan pulang. Mereka terjebak dalam keadaan tak berdaya, jauh dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka, hanya karena berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan ini menciptakan trauma, terutama bagi mereka yang sudah pernah ditahan. Banyak dari mereka yang enggan kembali melaut meski itu adalah satu-satunya cara mereka mencari nafkah.

Diplomasi Maritim yang Lemah

Dalam banyak kasus, pemerintah Indonesia hanya memberikan bantuan hukum kepada para nelayan yang ditangkap. Konsulat Jenderal RI di Kuching, misalnya, sedang berkoordinasi dengan APMM untuk menyelesaikan kasus tiga nelayan yang baru-baru ini ditahan. Namun, bantuan hukum hanyalah solusi jangka pendek. Masalah utama ada pada lemahnya diplomasi maritim yang tidak mampu melindungi dan membebaskan nelayan dari ancaman ini.

Pemerintah Indonesia, terutama dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, diharapkan mampu mengambil langkah lebih tegas untuk menyelesaikan masalah perbatasan ini. Dengan ketegasan, diplomasi yang solid, dan negosiasi yang lebih kuat, diharapkan nelayan Indonesia tidak lagi menjadi korban dari sengketa yang berlarut-larut di wilayah perbatasan.

Apa yang Bisa Dilakukan?

Pakar maritim menyarankan beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperkuat diplomasi maritim dan melindungi nelayan Indonesia:

Peningkatan Keamanan Perbatasan
Menguatkan patroli laut di wilayah-wilayah perbatasan dapat mencegah insiden penangkapan. Keberadaan kapal patroli Indonesia di sekitar perbatasan dapat menekan aksi sepihak dari aparat negara tetangga.
Penguatan Kerja Sama Diplomatik
Menggandeng Malaysia untuk meninjau ulang MOU 2012 serta memperbarui perjanjian yang menguntungkan kedua negara. Dengan komitmen yang lebih kuat dari kedua belah pihak, perjanjian ini diharapkan dapat lebih efektif mencegah penangkapan nelayan tradisional.
Pemanggilan Duta Besar Malaysia
Pemerintah bisa memanggil Duta Besar Malaysia untuk menyampaikan protes atas pelanggaran MOU yang terjadi. Hal ini dapat menekankan bahwa Indonesia tidak akan mentoleransi tindakan sepihak yang merugikan rakyatnya.
Konsolidasi dengan Organisasi Maritim Internasional
Indonesia bisa membawa masalah ini ke organisasi maritim internasional untuk menyoroti tindakan yang tidak sesuai dari negara tetangga, sekaligus membangun dukungan internasional agar masalah ini cepat terselesaikan.
Perlindungan Hukum yang Lebih Efektif
Bantuan hukum harus disertai dengan dukungan finansial untuk meringankan beban keluarga nelayan yang sedang menghadapi proses hukum di negara lain.
Negosiasi Batas Perairan yang Lebih Jelas
Dengan menyelesaikan negosiasi batas perairan, baik di ZEE maupun wilayah perbatasan lainnya, Indonesia bisa memberikan rasa aman kepada nelayan tradisional sehingga mereka tidak perlu khawatir melewati batas wilayah tanpa sengaja.

Mimpi Akan Lautan yang Aman

Di mata nelayan, lautan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas dan jati diri mereka. Kehilangan akses ke lautan sama dengan kehilangan sebagian dari hidup mereka. Seperti diungkapkan oleh Hendri, Ketua Aliansi Nelayan Natuna, mereka hanya berharap bisa melaut dengan aman tanpa takut ditangkap oleh aparat asing.

“Ini bukan hanya soal ikan atau uang, tapi ini tentang martabat kami sebagai orang Indonesia yang hidup dari laut. Kami hanya ingin melaut dengan tenang, mencari ikan untuk keluarga,” tutur Hendri dengan suara getir.

Perairan Indonesia, terutama di wilayah perbatasan, memang penuh tantangan. Namun, di situlah nilai strategis dan diplomatis Indonesia dipertaruhkan. Laut yang aman bagi nelayan Indonesia tidak hanya melambangkan kedaulatan, tetapi juga bentuk keberanian bangsa dalam melindungi warganya. Pemerintah perlu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan berdiam diri ketika hak-hak rakyatnya terlanggar di lautan perbatasan.

Dalam kepemimpinan baru, rakyat berharap bahwa Indonesia akan lebih berani menegakkan kedaulatan lautnya. Untuk nelayan-nelayan kecil di Natuna, perlindungan ini adalah harapan untuk melaut dengan tenang dan untuk tidak lagi merasa menjadi korban diplomasi yang lemah. Perjalanan menuju perbatasan yang aman mungkin masih panjang, tetapi langkah-langkah tegas dapat memastikan bahwa lautan Indonesia adalah lautan yang bebas dari tangisan nelayan yang merasa terabaikan. *Mukroni

Foto Kowantaranews