LEBARAN 2025: ARMADA KOSONG, TIKET MENGUAP!

Sharing is caring

Krisis Mudik Terparah dalam Sejarah, Pemerintah Gagal Antisipasi Runtuhnya Daya Beli Masyarakat ?

Lebaran yang Suram di Tengah Kegelapan Ekonomi

Jakarta, Kowantaranews.com -Tahun 2025 akan dikenang sebagai Lebaran paling suram dalam sejarah mudik Indonesia. Sepekan jelang hari raya, suasana justru mirip kuburan: armada transportasi menganggur, tiket menguap tak laku, dan kepanikan melanda sektor pariwisata. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan perusahaan otobus (PO) menjerit. Data terbaru menunjukkan, lebih dari 2 juta kursi kereta dan bus kosong menganga seperti lubang hitam yang menelan harapan pulang kampung. Padahal, sebelumnya pemerintah menjanjikan “mudik aman dan lancar”. Nyatanya, gelombang mudik 2025 justru menjadi cermin runtuhnya daya beli masyarakat dan kegagalan kebijakan ekonomi.

“Ini bukan sekadar lesu, ini kiamat mudik!” sindir Pejabat KAI yang tidak mau disebut namanya, Sabtu (22/3/2025). Wajahnya pucat saat mengumumkan bahwa hanya 54,8% tiket kereta api yang terjual menjelang H-9 Lebaran. Di sektor bus, situasi lebih parah: tingkat keterisian 60%—angka yang biasanya hanya terjadi di hari-hari biasa, bukan di puncak arus mudik.

Babak I: Kereta Api yang Sunyi, Kursi-Kursi yang Mengutuk

Gambir, Stasiun Senen, Surabaya Pasar Turi—lokasi-lokasi yang biasanya riuh oleh calon pemudik—kini sunyi senyap. Di Stasiun Gambir, Jakarta, puluhan loket tiket tertutup. Hanya segelintir orang terlihat mondar-mandir, sebagian besar adalah petugas kebersihan atau petugas keamanan yang menguap lesu. “Sudah seminggu ini sepi. Kalau dulu, antrean sampai keluar stasiun. Sekarang? Tiket untuk Yogyakarta saja masih ada ribuan kursi kosong,” keluh Ahmad, petugas loket yang sudah 15 tahun bekerja di Gambir.

Data KAI per 22 Maret 2025 pukul 07.00 WIB mengonfirmasi keputusasaan ini:

Total kursi disediakan: 4.591.510 (3,4 juta jarak jauh, 1,1 juta lokal).

Tiket terjual: 2.517.296 (54,8%).

Sisa kursi: 2.074.214.

Sepuluh rute terpadat pun hanya terjual 60-70%. Contohnya, rute Gambir-Yogyakarta yang biasanya ludes dalam hitungan menit, kini masih menyisakan 40% kursi. “Masyarakat seperti kehilangan gairah mudik. Mereka lebih memilih di rumah atau menggunakan kendaraan pribadi, meski risiko macet tetap tinggi,” tambah Anne Purba.

Ironisnya, KAI justru menyiapkan 1.032 perjalanan kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Namun, dengan angka penjualan yang ambruk, sebagian besar kereta tambahan itu dipastikan beroperasi dengan kursi kosong. “Ini pemborosan anggaran yang tidak perlu. Tapi kami tidak bisa mengubah jadwal karena sudah diprogram jauh-jauh hari,” ujar Anne sambil menghela napas.

Babak II: Bus-Bus yang Menangis, PO yang Terancam Bangkrut

Nasib lebih tragis dialami perusahaan otobus (PO). Di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, puluhan bus antre menganggur. Supir-supir bermain kartu di emperan terminal, sementara petugas tiket menatap layar komputer dengan tatapan kosong. “Dari 20 armada, cuma 8 yang berangkat hari ini. Itu pun penumpangnya tidak sampai 50%,” ujar Sugeng, manajer PO di terminal itu.

Sekretaris Jenderal Organda, Ateng Aryono, membenarkan situasi ini. “Tingkat keterisian bus baru 60%. Padahal, tahun lalu di H-9 sudah 80-90%! Kami mengalami penurunan permintaan 25-30%,” katanya dengan suara serak. Faktanya, mayoritas PO belum menurunkan armada tambahan karena takut rugi besar. “Kalau dipaksakan, kami bisa kolaps. BBM mahal, perawatan bus mahal, tapi penumpang tidak ada,” keluh Ateng.

Beberapa PO kecil bahkan terpaksa mem-PHK sementara sopir dan kru karena tak sanggup membayar gaji. “Sudah dua minggu saya tidak dapat rute. Katanya nunggu sampai H-3, tapi saya tidak yakin,” ujar Dedi, sopir bus yang mengais penghasilan dengan menjadi ojek online.

Babak III: Masyarakat Memilih “Ngumpet” di Rumah

Di balik senyapnya terminal dan stasiun, ada gelombang keputusasaan yang menyebar di masyarakat. Warga kelas menengah ke bawah—yang biasanya menjadi tulang punggung pemudik—kini memilih “ngumpet” di rumah karena tak sanggup menanggung biaya mudik.

Seperti kisah Siti (38), ibu tiga anak asal Cilincing, Jakarta Utara. “Tahun lalu, kami mudik ke Brebes naik bus. Sekarang, uang segitu lebih baik untuk beli beras dan bayar listrik. Harga tiket naik 15%, sementara gaji suami tidak cukup,” katanya sambil menahan tangis.

Survei cepat Kompas di Jakarta, Bandung, dan Surabaya mengungkapkan:

65% responden membatalkan mudik karena biaya transportasi dan kebutuhan pokok yang melambung.

20% memilih mudik dengan kendaraan pribadi karena lebih “fleksibel”.

15% belum memutuskan, tetapi cenderung tidak mudik.

“Ini bukan sekadar masalah transportasi, ini krisis kepercayaan. Masyarakat merasa pemerintah tidak hadir saat mereka terjepit inflasi dan PHK massal,” tegas ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, dalam wawancara khusus.

Babak IV: Pemerintah Panik, Kebijakan Ambruk

Pemerintah pun panic dan menggelar rapat darurat dengan KAI, Organda, dan operator transportasi lainnya. “Kami akan evaluasi dan siapkan insentif,” janjinya di depan media. Namun, janji itu dianggap terlalu lateks.

Faktanya, pemangkasan anggaran subsidi transportasi pada APBN 2025 menjadi biang kerok. Subsidi untuk tiket mudik dipotong 30%, sementara kenaikan harga BBM dan komponen logistik membuat biaya operasional transportasi melonjak 25%. “Kami terjepit. Kalau tarif tiket tidak naik, PO dan KAI bangkrut. Tapi kalau naik, masyarakat tidak mampu beli,” ujar Ateng.

Di sisi lain, program “mudik gratis” pemerintah hanya menyediakan 50.000 kursi untuk 270 juta penduduk—angka yang disebut Faisal Basri sebagai “tindakan kosmetik, bukan solusi”.

Babak V: Dampak Rantai yang Mengancam

Krisis mudik ini bukan hanya soal transportasi. Ada efek domino yang mengancam perekonomian:

Sektor UMKM: Pedagang kaki lima di jalur mudik meratap. “Biasanya di H-7 sudah rame. Sekarang, dagangan saya tidak laku,” ujar Tarno, penjual bakso di Rest Area KM 58 Tol Cipali.

Pariwisata: Hotel dan penginapan di kota-kota tujuan mudik sepi peminat.

Logistik: Pengiriman barang via kereta dan bus terhambat karena armada menganggur.

“Jika tidak segera ditangani, ini bisa memicu resesi sektor transportasi dan pariwisata,” papar pengamat ekonomi dari INDEF, Bhima Yudhistira.

Lebaran di Ujung Tanduk

Lebaran 2025 mungkin akan tercatat sebagai tahun di mana tradisi mudik nyaris punah. Armada kosong dan tiket menguap bukan hanya sekadar angka—tapi jeritan masyarakat yang tercekik ekonomi. Pemerintah diingatkan: kebijakan setengah hati dan janji kosong hanya akan memperdalam luka.

“Mudik adalah napas budaya kita. Jika ini mati, maka mati pula sebagian identitas bangsa,” kata budayawan Radhar Panca Dahana. Namun, di tengah gurun ekonomi yang gersang, bisakah harapan itu tetap hidup?

Jawabannya, mungkin hanya ada di tangan waktu—dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. By Mukroni

Foto Media Indonesia