ANCAMAN TARIF TRUMP LEBIH DAHSYAT DARI COVID-19 ? STABILITAS EKONOMI RI DIAMBANG KRISIS, DIPLOMASI HARUS 'SEMBURKAN LAHAR'?

Sharing is caring

Ledakan Kebijakan Trump yang Mengguncang Pasar Global

Jakarta, Kowantaranews.com -Pada 3 April 2025 pukul 03.00 WIB, dunia bisnis internasional tersentak. Presiden AS ke-47 Donald Trump, dengan gaya khasnya, mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang disebutnya “Hari Pembebasan“. Dalam pidato berapi-api di Mar-a-Lago, Trump menyebut tarif impor untuk Indonesia akan melonjak tiga kali lipat—dari 10% menjadi 32%—mulai 9 April 2025. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai “pembalasan atas ketidakadilan perdagangan”, langsung memicu kekacauan di pasar saham Asia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 4,2% hanya dalam sehari, sementara rupiah terperosok ke level Rp 16.800 per dolar AS, terlemah sejak krisis 1998.

“Ini bukan sekadar perang dagang, ini tsunami ekonomi yang bisa menghancurkan fondasi ekspor Indonesia,” tegas Eisha Maghfiruha Rachbini, Direktur Program Indef, dalam wawancara darurat dengan Kompas. “Jika tidak direspons dengan strategi luar biasa, Indonesia bisa terjebak dalam krisis multidimensi.”

Babak I: “Tarif 32% vs Pandemi COVID-19—Mana Lebih Mematikan?”

Pemerintah Indonesia kini menghadapi ancaman yang bahkan lebih kompleks daripada dampak pandemi COVID-19. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, ekspor Indonesia ke AS pada 2024 mencapai US28,3 milyar (3228,3 miliar dengan kontribusi terbesar dari tekstil (325,6–7 miliar. Angka ini hampir menyamai kerugian ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19 pada 2020 (US$7,2 miliar).

Namun, bedanya, krisis kali ini tidak datang dari virus tak kasatmata, melainkan dari keputusan politik yang disengaja. “COVID-19 adalah bencana alam, tapi tarif Trump adalah serangan terstruktur yang menarget jantung ekonomi Indonesia,“ ujar Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho di Jakarta

Sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki diperkirakan menjadi korban pertama. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memprediksi 250.000 pekerja terancam PHK jika tarif berlaku permanen. “Ini seperti memotong urat nadi industri yang sudah sekarat karena kenaikan harga energi,” keluh Ade Sudrajat, Ketua API.

Babak II: “Di Balik Skema Trump: Diplomasi atau Perang?”

Kebijakan Trump ini bukan tanpa alasan. AS menuding Indonesia melakukan praktik “dumping” di sektor baja dan alumunium, serta menghambat masuknya produk farmasi AS dengan regulasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang ketat. “AS ingin Indonesia membuka pasar lebih lebar, terutama di sektor digital dan energi,“ papar Lana Soelistianingsih, ekonom senior INDEF.

Namun, Trump juga punya agenda politik: memenangkan dukungan kelas pekerja AS jelang Pemilu 2026. Dengan menaikkan tarif, ia berharap industri manufaktur AS bangkit dan menciptakan lapangan kerja. “Indonesia hanya collateral damage dalam permainan politik Trump,“ sindir Dinna Prapto Raharja, pakar hubungan internasional.

Di tengah tekanan ini, diplomasi Indonesia diuji. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disebut sedang menyiapkan “diplomasi lahar”—istilah metaforis untuk strategi agresif menggabungkan tekanan bilateral dan multilateral. “Kami tak bisa hanya mengeluh di WTO. Saatnya gunakan semua leverage, dari kerja sama mineral kritikal hingga isu HAM Papua,” ujar sumber internal Kemlu yang enggan disebutkan namanya.

Babak III: “Skenario Terburuk: Rupiah Rp 20.000 dan Defisit Perdagangan”

Analisis Bank Indonesia (BI) mengungkap skenario terburuk: jika tarif 32% bertahan hingga akhir 2025, cadangan devisa Indonesia (kini US165 (165miliar)bisa tergerus US12–15 miliar akibat penurunan ekspor dan pelarian modal asing. Nilai tukar rupiah berpotensi menyentuh Rp 18.500–20.000 per dolar AS, memicu inflasi di atas 8%.

Sektor keuangan juga terancam. “Kenaikan tarif akan mengurangi kepercayaan investor. Kami sudah melihat tanda-tanda capital outflow dari pasar obligasi pemerintah,“ kata Perry Warjiyo, Gubernur BI, dalam rapat terbatas dengan DPR.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek domino ke sektor lain. Penurunan ekspor ke AS bisa membanjiri pasar domestik dengan barang murah, memicu perang harga yang mematikan UMKM. “Ini seperti COVID-19 versi 2.0: lockdown ekonomi yang dipaksakan AS,” tukas Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira di Jakarta

Babak IV: “Senjata Rahasia Indonesia: BRICS, ASEAN, dan Diplomasi Energi Hijau”

Di tengah kepungan Trump, Indonesia masih punya senjata. Pertama, keanggotaan di BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) yang resmi berlaku 2024. “Kami sedang mempercepat kerja sama perdagangan dengan China dan India untuk mengkompensasi kerugian di AS,” ujar Mantan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Kedua, diplomasi energi hijau. AS sangat bergantung pada nikel Indonesia untuk baterai kendaraan listrik. “Kami siap pakai nikel sebagai alat tawar. Jika AS tidak fleksibel, ekspor nikel mentah akan dialihkan ke Eropa dan Korea Selatan,” ancam Arsjad Rasjid, Mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

Ketiga, memperkuat pasar domestik melalui program “Bangga Buatan Indonesia” yang diakselerasi. Pemerintah mengalokasikan Rp 10 triliun untuk subsidi industri kreatif dan digital. “Ini saatnya mengurangi ketergantungan pada AS. Kita harus jadi bangsa mandiri,” seru kata Kepala Subdirektorat Investasi BUMN, Kementerian Keuangan, Achmad Syaiful Mujab

Babak V: “Misi 100 Hari: Dari Jakarta ke Washington”

Tim khusus gabungan Kemenlu, Kemendag, dan Kemko Ekonomi diberi mandat 100 hari untuk menyelamatkan ekspor. Agenda utamanya:

Lobi Kongres AS: Menekan senator pro-perdagangan bebas seperti Mitt Romney untuk meredam kebijakan Trump.

Gunakan ASEAN: Menggalang dukungan kolektif ASEAN dalam pertemuan darurat di Singapura, 15 April 2025.

Tawaran Win-Win: Menegosiasikan kerja sama energi terbarukan sebagai ganti keringanan tarif.

Epilog: “Peringatan Sejarah: Jangan Ulangi Tragedi 1998”

Sejarawan ekonomi Thee Kian Wie mengingatkan: “Krisis 1998 dimulai dari gelembung utang dan mata uang. Sekarang, pemicunya adalah perang dagang. Jika salah langkah, kita bisa jatuh ke lubang yang sama.”

Masyarakat diminta tetap tenang namun waspada. Pemerintah menjamin stok pangan aman dan APBN masih mampu memberi stimulus Rp 50 triliun untuk sektor terdampak. “Kami tak akan biarkan rakyat jadi korban perang Trump. Ini ujian terbesar bagi diplomasi Indonesia,” kata Kepala Subdirektorat Investasi BUMN, Kementerian Keuangan, Achmad Syaiful Mujab

“Lahar Diplomasi atau Kehancuran?”

Indonesia berada di persimpangan sejarah. Tarif Trump bukan hanya ujian ekonomi, tapi juga ujian martabat bangsa. Diplomasi harus “menyemburkan lahar”—agresif, tak kenal kompromi, dan memanfaatkan semua celah hukum internasional. Jika gagal, Indonesia akan menjadi korban berikutnya dalam daftar “pembantaian ekonomi” Trump. Namun, jika berhasil, ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi berbasis kemandirian. By Mukroni

Foto Kowantaranews