Negeri Kaya SDA, Tapi Cintanya Nggak Pasti

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Indonesia adalah negeri yang dikaruniai kekayaan alam luar biasa. Dari tambang emas di Papua, batu bara di Kalimantan, sampai nikel dan timah di Sulawesi dan Bangka Belitung, semuanya ada. Belum lagi hutan tropis yang luas, lautan yang kaya hasil tangkapan, dan tanah yang subur sepanjang garis khatulistiwa. Jika kekayaan sumber daya alam bisa menjamin kemakmuran, seharusnya Indonesia sudah jadi negara superpower. Tapi kenyataannya, investor asing sering kali hanya mampir sebentar sebelum akhirnya pergi tanpa pamit. Kenapa bisa begitu? Jawabannya: karena cintanya—baca: kepastian hukum dan iklim investasi—nggak pasti.

Dalam dunia percintaan, komitmen dan kejelasan arah hubungan adalah segalanya. Hal serupa berlaku dalam dunia investasi. Investor butuh kepastian hukum, kejelasan regulasi, dan birokrasi yang tidak berbelit-belit. Namun di Indonesia, justru hal-hal inilah yang jadi batu sandungan. Sumber daya alam memang menggoda, tapi jika dibarengi dengan peraturan yang berubah-ubah, proses perizinan yang panjang dan mahal, serta pungutan liar di sana-sini, siapa yang betah?

Menurut laporan UNCTAD 2024, Indonesia berada di peringkat kedua penerima investasi asing langsung (FDI) di Asia Tenggara, di bawah Singapura dan sedikit di atas Vietnam. Namun angka tersebut belum mencerminkan potensi riil yang dimiliki Indonesia. Sebab, jika dilihat dari sisi kemudahan berbisnis dan kelancaran investasi, Indonesia masih kalah telak dari Vietnam, yang menjadi primadona baru di mata investor global.

“Masalah utama kita itu bukan kekurangan daya tarik, tapi terlalu banyak drama,” ujar Bhima Yudhistira, Direktur Celios. Ia menyebutkan bahwa biaya produksi di Indonesia membengkak karena adanya biaya siluman dan ketidakefisienan birokrasi. Di atas kertas, upah buruh Indonesia memang rendah, tapi produktivitas juga rendah. Ditambah dengan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang mencapai 6,33—artinya untuk menghasilkan satu unit output, diperlukan lebih dari enam unit modal—membuat Indonesia tidak kompetitif.

Sementara itu, di Vietnam, Malaysia, dan Thailand, ICOR hanya berkisar 4–5. Artinya, mereka bisa menghasilkan barang dengan modal lebih kecil. Bagi investor, tentu ini jadi pertimbangan penting. Mereka tidak sekadar melihat berapa besar upah, tapi seberapa besar hasil yang bisa diperoleh dari setiap rupiah yang ditanamkan.

Tak hanya itu, inkonsistensi kebijakan juga menjadi momok. Tahun 2024, pemerintah sempat mengusulkan kenaikan tarif PPN jadi 12 persen, lalu membatalkannya tanpa kejelasan. Februari 2025, muncul revisi UU BUMN yang mengubah banyak aturan fundamental. Kebijakan yang berubah-ubah seperti ini membuat investor bingung dan cenderung menunda atau bahkan membatalkan rencana investasinya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menambahkan bahwa koordinasi antar-lembaga pemerintahan masih lemah. Kebijakan di pusat tidak selalu sinkron dengan implementasi di daerah. Akibatnya, izin usaha bisa terhambat hanya karena interpretasi aturan yang berbeda antarinstansi. Ini belum termasuk praktik korupsi, pungli, dan premanisme yang kerap membayangi dunia usaha di lapangan.

“Investor juga manusia, mereka punya perasaan. Kalau terus dikecewakan, ya mereka cari yang lain,” ujar Shinta dengan nada setengah berseloroh.

Masalah lain yang kerap luput dari perhatian adalah transparansi dan akuntabilitas. Menurut Heber Simbolon dari Asosiasi Produktivitas Indonesia, investor tidak hanya takut pada korupsi, tetapi juga pada ketidakpastian sosial dan politik. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, maka stabilitas negara pun dipertanyakan. Dan bagi investor, stabilitas adalah pondasi.

Ada juga aspek pasar domestik. Sering kali pemerintah mengandalkan besarnya jumlah penduduk sebagai daya tarik pasar. Tapi realitanya, daya beli masyarakat menurun. Kelas menengah turun 16 persen dalam lima tahun terakhir. Jumlah penduduk memang besar, tapi tanpa daya beli yang kuat, pasar hanya jadi angka tanpa makna.

Meski demikian, Indonesia masih punya harapan. Bonus demografi, transformasi digital, dan potensi hilirisasi industri masih menjadi kartu truf jika dikelola dengan baik. Untuk itu, pemerintah perlu fokus pada pembenahan birokrasi, penyederhanaan regulasi, pemberantasan korupsi, serta pembangunan SDM yang kompeten dan produktif.

Sebagaimana dalam hubungan asmara, jika Indonesia ingin mempertahankan investor, maka harus bisa memberi kepastian. Kepastian hukum, kepastian kebijakan, dan kepastian perlakuan. Jangan sampai Indonesia hanya jadi tempat singgah, bukan tempat berlabuh.

Cinta sejati butuh komitmen dan kejujuran. Dan dalam dunia investasi, komitmen itu bernama regulasi yang jelas, birokrasi yang efisien, serta hukum yang ditegakkan secara adil dan konsisten. Jika semua itu bisa diwujudkan, maka kekayaan alam Indonesia tidak lagi hanya jadi pujian kosong, tetapi jadi magnet kuat yang mengundang investor untuk datang dan tinggal.

Negeri Kaya SDA, Tapi Cintanya Nggak Pasti

ByAdmin

By Admin

Related Post

Gula Manis di 2025: Warteg Senyum, Harga Tetap, Tapi Gula Ilegal Bikin Was-was!

TikTok Beli Tokopedia: KPPU Kasih PR Biar Gak Jadi ‘Raja Monopoli’ di Warteg Digital!

Dari Karyawan Kena PHK ke Ojol TikTok: Ngegas di Jalan, Ngevlog di Layar, Makan di Warteg!

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

SEBARAN RIBUAN WARTEG-WARTEG SE JADEBOTABEKA

MERAJUT PASEDULURAN DALAM BINGKAI HALAL BIHALAL KOWANTARA DI DESA SIDAPURNA KABUPATEN TEGAL, 2013

KORAN TEMPO MENULIS ACARA GEBYAR DANGDUT WARTEG PPWJ DI KARAWANG di TAHUN 2003

WARTEG DAN PILIHAN POLITIK DI PILPRES TAHUN 2009, PASANGAN JUSUF KALLA – WIRANTO