Deregulasi Bikin Impor Melaju, Industri Lokal Teriak: 'Warteg Aja Lebih Terlindungi!'

Sharing is caring

Jakarta, Kowantarnews.com – Dunia perdagangan Indonesia sedang berada di persimpangan yang menarik sekaligus menantang. Di satu sisi, kunjungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ke Amerika Serikat (AS) baru-baru ini membuka peluang emas untuk kerja sama di sektor alas kaki, garmen, elektronik, hingga mineral kritis. Di sisi lain, ambisi memperluas akses pasar ini memunculkan dilema klasik: bagaimana menyeimbangkan deregulasi untuk memperlancar perdagangan dengan proteksi untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan impor? Pelaku industri lokal bahkan mulai bergurau, “Warteg aja lebih terlindungi dari persaingan ketimbang kita!” Artikel ini mengupas tuntas dinamika tersebut dengan sedikit bumbu humor, tapi tetap berpijak pada fakta.

Deregulasi: Jalan Tol untuk Impor atau Jebakan Birokrasi?

Hambatan nontarif (NTB) selama ini menjadi duri dalam hubungan dagang Indonesia-AS. Pelaku usaha AS mengeluhkan proses birokrasi yang berbelit-belit, mulai dari asesmen produk susu yang bisa memakan waktu hingga tiga tahun, sertifikasi halal untuk daging yang bikin pusing, hingga aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang membuat raksasa teknologi seperti Apple mengernyitkan dahi. “Bayangkan, untuk masuk pasar Indonesia, kami harus lulus ujian birokrasi yang lebih sulit daripada tes masuk Harvard,” keluh seorang pengusaha AS dalam forum bisnis di Washington, seperti dikutip dari laporan Kadin.

Menjawab keluhan ini, pemerintah Indonesia membentuk Satgas Deregulasi, sebuah tim superhero birokrasi yang bertugas menyapu bersih aturan tumpang tindih dan mempercepat perizinan. Langkah konkretnya termasuk audit regulasi di sektor perdagangan dan penghapusan kuota impor untuk komoditas strategis seperti daging. Hasilnya? Proses perizinan yang dulu terasa seperti maraton kini mulai menyerupai lari estafet—masih melelahkan, tapi setidaknya lebih cepat.

Namun, deregulasi ini ibarat membuka pintu tol untuk impor. Produk asing kini melaju kencang ke pasar domestik, mulai dari elektronik canggih hingga tekstil murah. Pelaku industri lokal, terutama di sektor tekstil dan baja, mulai gelisah. “Kami mendukung kemudahan berusaha, tapi kalau impor bebas begini, industri lokal cuma jadi penonton,” ujar Budi, seorang pengusaha tekstil dari Bandung, sambil menyeruput kopi di sela rapat asosiasi. Ia menambahkan dengan nada bercanda, “Warteg di kampungku saja lebih terlindungi dari saingan, karena pelanggan setia sama nasi rames!”

Proteksi Industri: Warteg Lokal vs. Restoran Cepat Saji Global

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia ternyata cukup “polos” dalam urusan proteksi industri. Data menunjukkan Indonesia hanya memiliki 370 NTB/NTM (Non-Tariff Barriers/Measures), jauh di bawah Tiongkok (2.800), India (2.500), atau bahkan Malaysia dan Thailand yang masing-masing punya lebih dari 1.000. Ketimpangan ini membuat pasar domestik Indonesia bagaikan warteg yang ramah tamu: semua boleh masuk, tapi pelaku lokal kesulitan bersaing dengan “restoran cepat saji global” yang punya modal besar dan teknologi canggih.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya menutup celah ini dengan memperkuat NTB di sektor strategis seperti tekstil, kimia, baja, elektronik, dan otomotif. Tujuannya mulia: melindungi tenaga kerja lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, upaya ini tidak boleh melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang ibarat wasit ketat di lapangan perdagangan global. “Kami ingin industri lokal kuat, tapi kalau proteksi kebablasan, nanti kami yang kena kartu merah dari WTO,” ujar seorang pejabat Kemenperin, sambil tersenyum kecut.

Pelajaran dari masa lalu juga jadi pengingat. Pada era 2000-an, proteksi beras yang berlebihan tanpa disertai peningkatan produktivitas justru menciptakan distorsi pasar, membuat harga melambung dan petani tetap merana. “Jangan sampai kebijakan proteksi kita kayak warteg yang cuma kasih porsi kecil dengan harga selangit,” canda Tauhid Ahmad, ekonom dari Indef, dalam sebuah diskusi daring.

Tantangan: Birokrasi Berantakan, Industri Lokal Keteteran

Di balik ambisi besar perdagangan dua arah senilai US$80–120 miliar dengan AS dalam 2–4 tahun, ada tantangan besar: sistem NTB Indonesia masih amburadul. Regulasi tidak terintegrasi, dengan proses perizinan yang melibatkan banyak kementerian—mulai dari lisensi impor, sertifikasi halal, hingga standar sanitasi dan fitosanitasi (SPS). “Ini seperti memesan makanan di warteg, tapi harus antre di lima loket berbeda untuk nasi, lauk, sayur, sambal, dan teh manis,” keluh seorang eksportir elektronik.

Implementasi yang tidak konsisten juga jadi masalah. Dibandingkan Vietnam atau Thailand, yang punya NTB lebih terstruktur, Indonesia masih tertinggal. Vietnam, misalnya, berhasil menerapkan standar teknis yang ketat untuk melindungi industri lokal sambil tetap menarik investasi asing. “Kami butuh sistem single window yang transparan, bukan single window yang cuma bikin kami pusing,” tegas Tauhid.

Strategi: Dari Warteg Lokal ke Restoran Bintang Lima

Untuk menyeimbangkan deregulasi dan proteksi, Indonesia perlu strategi jitu. Pertama, kolaborasi lintas sektor harus digalakkan. Satgas Deregulasi tidak bisa jalan sendiri; mereka harus menggandeng kementerian, pelaku usaha, dan akademisi untuk merumuskan kebijakan yang realistis. “Jangan sampai deregulasi cuma jadi slogan, tapi di lapangan masih macet,” ujar seorang pengamat perdagangan.

Kedua, diplomasi ekonomi harus diperkuat. Kerja sama dengan AS di sektor energi terbarukan, mineral kritis, dan transfer teknologi bisa menjadi pintu masuk untuk memperluas akses pasar. Misalnya, Indonesia bisa memanfaatkan kebutuhan AS akan nikel untuk baterai kendaraan listrik sebagai bargaining chip. “Kalau AS mau nikel kami, ya mereka harus buka pasar untuk elektronik dan garmen kami,” ujar seorang diplomat senior, setengah bercanda.

Ketiga, diversifikasi ekspor adalah kunci. Indonesia harus berhenti bergantung pada komoditas mentah dan beralih ke produk manufaktur bernilai tambah tinggi, seperti elektronik dan farmasi. “Warteg kami harus upgrade menu, dari nasi rames biasa jadi fusion cuisine yang mendunia,” canda seorang eksportir.

Implikasi Global: Warteg Indonesia di Panggung Dunia

Di tengah tekanan proteksionisme AS dan dinamika WTO, Indonesia harus cerdas bermain. Kebijakan proteksi selektif untuk industri strategis perlu disertai insentif inovasi, agar industri lokal tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Pemberdayaan UMKM juga krusial. Dengan deregulasi prosedur ekspor dan pelatihan berbasis teknologi, UMKM bisa jadi “warteg kecil” yang go international, bersaing di platform seperti Amazon atau Alibaba.

Digitalisasi birokrasi adalah keharusan. Platform terintegrasi untuk perizinan bisa memangkas inefisiensi, seperti yang sudah dilakukan Singapura dengan TradeNet-nya. “Kalau Singapura bisa, masa warteg kita kalah canggih?” tanya seorang pelaku startup logistik.

Warteg yang Tangguh di Era Global

Deregulasi dan proteksi industri bukanlah musuh, melainkan dua sisi mata uang untuk membangun daya saing. Indonesia harus pintar menyederhanakan regulasi tanpa membiarkan pasar domestik jadi “jajahan” impor. Di saat yang sama, proteksi harus dilakukan dengan cerdas, fokus pada industri strategis dan disertai inovasi. Momentum kerja sama dengan AS adalah kesempatan emas untuk mentransformasi industri lokal, dari “warteg sederhana” menjadi “restoran bintang lima” di panggung global.

Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan diplomasi ekonomi akan menentukan apakah Indonesia bisa jadi pemain kunci dalam perdagangan internasional tanpa mengorbankan industri dalam negeri. Seperti kata seorang pengusaha lokal sambil tertawa, “Kalau warteg saja bisa bertahan dari gempuran kafe kekinian, masa industri kita nggak bisa bersaing dengan impor? Ayo, kasih bumbu inovasi dan kita rebut pasar dunia!” By Mukroni

Foto Kowantaranews