IKN: Kota Baru, Warteg Ditolak, Swasta Harus Cepu!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah menjadi sorotan nasional dan internasional sebagai proyek ambisius yang diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol kemajuan Indonesia yang inklusif, modern, dan berkelanjutan. Dengan visi menciptakan kota cerdas (smart city) yang ramah lingkungan, pemerintah Indonesia telah mengerahkan sumber daya besar, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun investasi swasta, untuk mewujudkan mimpi ini. Namun, di tengah gemerlap rencana megah tersebut, sebuah isu menarik perhatian publik: penolakan terhadap kehadiran warung tegal (warteg) di IKN, yang dianggap tidak sesuai dengan citra kota modern yang diinginkan. Artikel ini akan menyelami progres pembangunan IKN, strategi investasi swasta, kontroversi seputar warteg, serta tantangan dan peluang ke depan, dengan narasi yang kaya dan informatif.

Progres Pembangunan IKN: Fondasi Kota Masa Depan

Sejak resmi ditetapkan sebagai ibu kota baru pada 2019, IKN telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama pada tahap I (2022–2024). Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur dasar yang menjadi tulang punggung kota baru ini. Jalan tol, jaringan air bersih, 32 embung untuk pengelolaan air, serta konektivitas internet berkecepatan tinggi telah rampung, menciptakan fondasi kokoh untuk pengembangan lebih lanjut. Selain itu, bangunan strategis seperti 16 tower kementerian, Istana Kepresidenan, serta rusun untuk TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah berdiri tegak, menandakan komitmen serius pemerintah.

Otorita IKN, sebagai pengelola kawasan, juga berperan besar dalam memastikan pembangunan kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif berjalan sesuai rencana. Sementara itu, Kementerian PUPR bagian perumahan fokus membangun hunian, termasuk rumah subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Total dana yang digelontorkan dari APBN untuk tahap I mencapai Rp86 triliun, sebuah angka yang mencerminkan skala besar proyek ini.

Namun, yang membuat IKN berbeda dari proyek kota baru lainnya adalah keterlibatan sektor swasta yang signifikan. Dengan investasi swasta senilai Rp58 triliun pada tahap awal, berbagai proyek mulai bermunculan, mulai dari hotel bintang lima Swissotel oleh Konsorsium Nusantara hingga rencana pembangunan pusat perbelanjaan dan kebun binatang. Real Estate Indonesia (REI) juga tidak ketinggalan, dengan rencana membangun kantor DPP REI seluas 1 hektar, kawasan glamping 5 hektar, serta hunian komersial dan subsidi. Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu strategi utama untuk mengurangi ketergantungan pada APBN di tahap berikutnya, memungkinkan swasta mengambil peran lebih besar dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik.

Strategi Investasi Swasta: Insentif dan Peluang

Untuk menarik minat investor, pemerintah menawarkan berbagai insentif yang menggiurkan. Dari sisi fiskal, investor yang menanamkan modal di atas Rp10 miliar atau pelaku UMKM dapat menikmati tax holiday. Karyawan yang berdomisili di IKN juga dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) 21, sementara properti dan sewa properti di kawasan ini bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, kepastian hukum lahan menjadi daya tarik lain, dengan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diperpanjang hingga 160 tahun dan status lahan clean and clear untuk menghindari sengketa.

Insentif ini telah berhasil menarik perhatian pelaku bisnis, baik domestik maupun internasional. Konsorsium Nusantara, misalnya, tidak hanya berfokus pada pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan, tetapi juga proyek-proyek yang dapat meningkatkan daya tarik wisata, seperti kebun binatang. Sementara itu, REI melihat IKN sebagai peluang untuk memperluas portofolio properti mereka, dengan hunian subsidi sebagai bagian dari komitmen sosial mereka. Peluang pengembangan lifestyle hub—seperti pusat kuliner, ritel, dan hiburan—juga semakin terbuka, terutama setelah kunjungan 86.000 wisatawan selama Lebaran 2025 menunjukkan potensi IKN sebagai destinasi baru.

Namun, untuk memaksimalkan investasi swasta, pemerintah perlu terus berinovasi. Skema blended finance, yang menggabungkan dana publik, swasta, dan multilateral, dapat menjadi solusi untuk proyek-proyek besar seperti transportasi atau utilitas. Selain itu, promosi di forum investasi internasional dapat menjaring investor asing, terutama dari sektor teknologi dan energi hijau, yang sejalan dengan visi IKN sebagai smart city. Kolaborasi dengan negara seperti Singapura atau Jepang untuk transfer teknologi juga dapat mempercepat pembangunan, meskipun regulasi ketat diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional.

Kontroversi Warteg: Citra Modern vs. Realitas Sosial

Di tengah euforia pembangunan, muncul kontroversi yang mencuri perhatian: penolakan terhadap kehadiran warteg di IKN. Warteg, yang dikenal sebagai ikon kuliner rakyat dengan harga terjangkau, dianggap tidak sesuai dengan citra kota modern yang ingin dibangun oleh Otorita IKN. Sebuah unggahan di platform X pada Maret 2024 menyebutkan bahwa warteg dilarang karena dianggap “kotor,” memicu reaksi beragam dari masyarakat. Bagi sebagian pihak, keputusan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan IKN sebagai kota elit dengan standar estetika tinggi. Namun, bagi yang lain, ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap pelaku usaha kecil dan pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Warteg bukan sekadar tempat makan; ia adalah simbol inklusivitas dan keberagaman kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai kota besar telah mendukung perekonomian lokal, menyediakan lapangan kerja, dan menjadi solusi bagi pekerja dengan anggaran terbatas. Penolakan terhadap warteg di IKN menimbulkan pertanyaan: apakah kota baru ini hanya ditujukan untuk kalangan tertentu, atau dapat merangkul semua lapisan masyarakat? Untuk mengatasi kontroversi ini, pemerintah bisa mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif, seperti mengatur standar kebersihan dan desain warteg agar sesuai dengan estetika kota, tanpa menghilangkan identitasnya sebagai warisan kuliner rakyat.

Tantangan dan Solusi Strategis

Meskipun progres IKN menjanjikan, sejumlah tantangan masih menghadang. Pertama, dampak lingkungan menjadi isu krusial. Pembangunan di Kalimantan berisiko mengganggu ekosistem hutan dan sungai, yang merupakan paru-paru dunia. Untuk itu, adopsi prinsip green city—seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah canggih, dan preservasi koridor ekologis—harus menjadi prioritas. Laporan keberlanjutan tahunan juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat.

Kedua, displacement masyarakat lokal menjadi perhatian serius. Kompensasi yang adil dan integrasi warga setempat ke dalam ekosistem ekonomi IKN, misalnya melalui pelatihan kerja atau dukungan UMKM, dapat mencegah konflik sosial. Program kepemilikan saham komunitas (community shares) di proyek swasta juga bisa memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

Ketiga, ketergantungan pada APBN perlu dikurangi melalui diversifikasi pendanaan. Penerbitan green bonds atau sukuk untuk proyek ramah lingkungan dapat menarik investor institusional, sementara proses tender KPBU yang transparan akan meningkatkan kepercayaan swasta. Terakhir, pembangunan ekosistem ekonomi yang kuat—melalui klaster industri teknologi, pusat R&D, atau startup hub—akan menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menarik penduduk untuk menetap di IKN.

Masa Depan IKN: Simbol Kemajuan Inklusif

IKN memiliki potensi besar untuk menjadi lebih dari sekadar pusat pemerintahan. Dengan pengelolaan yang holistik, kota ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, menjadi model smart city global, dan menarik wisatawan melalui pengembangan destinasi seperti lifestyle hub. Namun, keberhasilan IKN bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan ambisi modernitas dengan inklusivitas sosial, keberlanjutan lingkungan, dan keterlibatan swasta yang strategis.

Kontroversi warteg, meskipun tampak sepele, mencerminkan tantangan besar dalam merancang kota yang merangkul semua lapisan masyarakat. Dengan mendengarkan aspirasi publik dan mengintegrasikan elemen budaya lokal, IKN dapat menjadi simbol kemajuan yang tidak hanya megah, tetapi juga manusiawi. Swasta, sebagai mitra kunci, harus “cepu” (cepat dan tepat) dalam memanfaatkan peluang, sementara pemerintah harus memastikan bahwa visi IKN tetap berpijak pada nilai keadilan dan keberlanjutan. Jika semua elemen ini bersinergi, IKN bukan hanya akan menjadi kota baru, tetapi juga cerminan masa depan Indonesia yang lebih baik. By Mukroni

Foto Kowantaranews