Drama Politik Korea Selatan: Darurat Militer yang Mengguncang Tahta Kekuasaan!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Korea Selatan, salah satu negara demokrasi paling stabil di Asia, kini terguncang oleh krisis politik besar yang dipicu oleh deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember 2024. Langkah kontroversial ini tidak hanya mengejutkan warga Korea Selatan tetapi juga mengguncang fondasi pemerintahan negara tersebut. Dengan Presiden Yoon yang telah dimakzulkan, investigasi terhadap aktor-aktor utama dalam insiden ini terus berlangsung, sementara perhatian publik kini tertuju pada langkah selanjutnya dari para pemimpin politik negara tersebut.

Deklarasi Darurat Militer yang Mengguncang

Pada malam 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol mengambil langkah mengejutkan dengan memberlakukan darurat militer di Korea Selatan. Keputusan ini memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak, termasuk oposisi, masyarakat sipil, dan bahkan beberapa anggota partainya sendiri. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat kekuasaannya di tengah tekanan politik yang meningkat, sebuah langkah yang langsung dikritik sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Darurat militer tersebut mencakup pengerahan pasukan ke berbagai lokasi strategis, termasuk gedung Majelis Nasional di Seoul. Kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat, Kwak Jong-keun, dituduh berperan penting dalam pelaksanaan perintah tersebut. Ia diduga telah mengerahkan pasukan ke lokasi-lokasi penting dengan tujuan mendukung langkah Presiden Yoon, sebuah tindakan yang kini diselidiki sebagai insurjensi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Impeachment Presiden Yoon Suk Yeol

Hanya dalam waktu beberapa hari setelah deklarasi tersebut, parlemen Korea Selatan yang didominasi oleh oposisi melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon. Langkah ini merupakan respons cepat terhadap apa yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap konstitusi. Dalam pemungutan suara kedua yang digelar pada 14 Desember, mayoritas anggota parlemen menyetujui pemakzulan tersebut, yang mengakibatkan Presiden Yoon resmi dicopot dari jabatannya.

Pemakzulan ini mencerminkan ketegangan yang telah lama membara antara Presiden Yoon dan oposisi, khususnya Partai Demokrat yang dipimpin oleh Lee Jae-myung. Oposisi menilai tindakan Presiden Yoon sebagai langkah otoriter yang tidak dapat ditoleransi dalam sistem demokrasi modern Korea Selatan.

Peran Perdana Menteri Han Duck-soo sebagai Presiden Sementara

Dengan pemakzulan Presiden Yoon, Perdana Menteri Han Duck-soo kini menjabat sebagai presiden sementara. Namun, posisinya pun tidak luput dari sorotan. Sebelumnya, Partai Demokrat sempat mempertimbangkan untuk memakzulkan Han karena dianggap gagal mencegah deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon. Namun, pada 15 Desember, Lee Jae-myung mengumumkan bahwa partainya tidak akan melanjutkan upaya tersebut. Sebagai gantinya, Lee mendesak Han untuk tetap netral dan tidak berpihak pada kelompok politik tertentu.

Han kini menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik. Dalam konferensi pers terbarunya, Han menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan parlemen guna membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa krisis ini tidak terulang.

Investigasi dan Penangkapan Para Pelaku Utama

Sementara itu, investigasi terhadap insiden ini terus berlanjut. Pada 15 Desember, jaksa Korea Selatan mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Kwak Jong-keun atas tuduhan insurjensi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kwak dituduh mengerahkan pasukan ke gedung Majelis Nasional sebagai bagian dari upaya untuk melindungi deklarasi darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon.

Selain Kwak, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun juga tengah diselidiki atas dugaan keterlibatannya dalam insiden ini. Keduanya dituduh berkolusi dengan Presiden Yoon untuk merencanakan tindakan yang bertujuan untuk melemahkan konstitusi dan demokrasi Korea Selatan.

Baca juga : Drama Politik Korea Selatan: Presiden Yoon Dituding Pemimpin Pemberontak!

Dampak pada Demokrasi Korea Selatan

Krisis politik ini telah memunculkan banyak pertanyaan tentang masa depan demokrasi di Korea Selatan. Sebagai salah satu negara demokrasi paling mapan di Asia, langkah Presiden Yoon ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun selama beberapa dekade. Deklarasi darurat militer, meskipun singkat, telah menyoroti kerentanan sistem demokrasi ketika kekuasaan eksekutif disalahgunakan.

Krisis ini juga memunculkan diskusi tentang peran militer dalam politik Korea Selatan. Sebagai negara dengan sejarah panjang pemerintahan militer di masa lalu, insiden ini mengingatkan kembali pada masa-masa kelam ketika militer memainkan peran dominan dalam politik. Masyarakat sipil dan organisasi HAM telah menyerukan reformasi mendalam untuk memastikan bahwa militer tidak lagi digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah.

Reaksi Publik dan Internasional

Di dalam negeri, publik Korea Selatan bereaksi dengan kemarahan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, dengan ribuan warga turun ke jalan untuk menuntut akuntabilitas dan keadilan. Mereka mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa aktor-aktor utama dalam insiden ini dihukum sesuai hukum.

Di tingkat internasional, negara-negara sekutu Korea Selatan, termasuk Amerika Serikat, telah menyuarakan keprihatinan atas perkembangan ini. Mereka menyerukan penghormatan terhadap konstitusi dan demokrasi, sekaligus menawarkan dukungan untuk membantu Korea Selatan melalui krisis ini.

Langkah Selanjutnya

Krisis politik ini meninggalkan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para pemimpin Korea Selatan. Pemerintahan sementara di bawah Han Duck-soo harus bekerja keras untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan publik. Usulan Lee Jae-myung untuk membentuk badan bipartisan antara parlemen dan pemerintah menjadi salah satu langkah penting yang dapat membantu menciptakan dialog konstruktif.

Di sisi lain, investigasi terhadap Kwak Jong-keun, Kim Yong-hyun, dan aktor-aktor lain dalam insiden ini harus dilaksanakan secara transparan dan adil. Hanya dengan cara ini Korea Selatan dapat memastikan bahwa krisis ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi pemerintah saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang.

Drama politik yang melanda Korea Selatan ini menjadi pengingat penting akan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi dalam pemerintahan. Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol mungkin hanya berlangsung singkat, tetapi dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang. Keteguhan rakyat Korea Selatan dalam membela demokrasi dan akuntabilitas menunjukkan bahwa semangat reformasi masih kuat di negara ini. Kini, dunia menanti bagaimana Korea Selatan akan bangkit dari krisis ini dan memperkuat komitmennya terhadap demokrasi di masa depan. By Mukroni

Foto Kowantaranews