MBG: Makan Bergizi Gratis, Tapi GDP Masih Latihan Lari!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu unggulan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan gizi anak-anak dan mengurangi ketimpangan sosial, tengah menjadi sorotan. Dengan anggaran yang melonjak dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, program ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan sosial. Namun, laporan terbaru dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menunjukkan bahwa MBG belum mampu membuat ekonomi Indonesia berlari kencang. Bahkan, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) masih seperti pelari yang baru mulai latihan—lambat dan terengah-engah. Apa yang terjadi? Mengapa program yang digadang-gadang ini belum bisa mencetak “medali emas” untuk ekonomi nasional? Mari kita telusuri lebih dalam.

Awal Mula MBG: Ambisi Besar, Langkah Kecil

MBG dirancang untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, terutama dari keluarga kurang mampu, sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan anggaran Rp171 triliun untuk tahun 2025, program ini menargetkan jutaan anak sebagai penerima manfaat. Selain itu, MBG juga diharapkan menjadi stimulus ekonomi dengan meningkatkan permintaan di sektor pertanian, logistik, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam penyediaan makanan.

Namun, kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Hingga 12 Maret 2025, laporan DEN mencatat bahwa hanya 0,42% dari anggaran MBG—atau sekitar Rp710,5 miliar—yang terserap. Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan ambisi besar program tersebut. Dari target puluhan juta penerima manfaat, baru 2,05 juta anak yang tersentuh oleh program ini. Penyebabnya? Birokrasi yang berbelit-belit, tantangan logistik, dan kesiapan institusi pelaksana yang masih dipertanyakan.

Badan Gizi Nasional (BGN), yang ditunjuk sebagai pelaksana utama MBG, menjadi sorotan utama. Sebagai lembaga baru, BGN dinilai belum memiliki kapasitas operasional yang memadai untuk mengelola program sebesar ini. “BGN seperti pelari pemula yang langsung disuruh ikut maraton,” kata Arief Anshory Yusuf, anggota DEN, dalam sebuah wawancara. Ia menyoroti bahwa kurangnya koordinasi antarinstansi dan infrastruktur yang belum matang membuat program ini tersendat.

Dampak Ekonomi: Harapan Tinggi, Realitas Rendah

Salah satu tujuan MBG adalah memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berharap bahwa aliran anggaran besar ke sektor pangan akan menciptakan efek domino: petani akan mendapat pasar baru, UMKM kuliner akan kebanjiran pesanan, dan lapangan kerja akan bermunculan. Namun, analisis DEN menggunakan model input-output menunjukkan bahwa dampak MBG terhadap PDB pada 2025 hanya berkisar antara 0,01% hingga 0,26%. Angka ini jauh dari ekspektasi awal yang menggambarkan MBG sebagai “pelari sprinter” yang akan langsung mendongkrak ekonomi.

Mengapa dampaknya begitu kecil? Pertama, penyerapan anggaran yang lambat menjadi hambatan utama. Dengan hanya 0,42% anggaran yang tersalurkan, stimulus ekonomi yang diharapkan belum terasa. “Uang yang tidak beredar sama saja seperti pelari yang masih di garis start,” ujar Ariyo Irhamna dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Ia menambahkan bahwa keterlambatan ini juga memengaruhi kepercayaan pelaku ekonomi, seperti petani dan UMKM, yang sudah bersiap untuk memenuhi permintaan MBG.

Kedua, realokasi anggaran yang besar untuk MBG memengaruhi sektor lain. DEN memperingatkan bahwa sektor jasa, yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, berpotensi menyusut karena dana dialihkan ke MBG. Meski sektor pertanian mungkin mendapat angin segar, efek keseluruhan terhadap ekonomi tetap terbatas. “Ini seperti lari estafet: kalau satu pelari lambat, tim keseluruhan ikut terhambat,” ungkap Arief.

Di sisi lain, DEN juga menyoroti risiko jangka pendek yang lebih luas. Dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sulit bertahan di atas 5% pada 2025, tekanan untuk menjaga stabilitas makroekonomi semakin besar. MBG, yang awalnya diharapkan menjadi “pelari cadangan” untuk menyelamatkan pertumbuhan, justru belum mampu mengambil peran tersebut.

Jangka Panjang: Investasi SDM dan Pemerataan Sosial

Meski dampak jangka pendeknya minim, MBG memiliki potensi besar untuk jangka panjang. DEN memperkirakan bahwa program ini dapat meningkatkan kualitas SDM dengan mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, yang selama ini menjadi penghambat produktivitas tenaga kerja Indonesia. Selain itu, MBG juga diproyeksikan mampu mengurangi kesenjangan pendapatan, terutama di kalangan rumah tangga miskin, dengan potensi peningkatan pendapatan sebesar 8–10%.

Efek lainnya adalah penciptaan lapangan kerja. DEN memperkirakan MBG dapat menghasilkan 900.000 hingga 1,9 juta lapangan kerja baru, terutama di sektor pertanian, logistik, dan UMKM. “Ini seperti menanam benih: hasilnya tidak langsung terlihat, tapi kalau dirawat dengan baik, pohonnya akan tumbuh besar,” kata Suahasil Nazara, Mantan Wakil Menteri Keuangan, dalam sebuah pernyataan resmi. Ia juga menambahkan bahwa 726.000 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) telah beroperasi, dengan rencana ekspansi bertahap hingga akhir 2025.

Namun, potensi jangka panjang ini bergantung pada eksekusi yang lebih baik. Jika tantangan kelembagaan dan logistik tidak segera diatasi, manfaat MBG bisa tergerus. “Program ini bukan sekadar soal memberi makan, tapi juga soal membangun masa depan. Tapi kalau fondasinya rapuh, gedungnya bisa ambruk,” ujar Ariyo.

Tantangan Kelembagaan: BGN di Persimpangan

BGN, sebagai pelaksana MBG, menjadi titik kritis dalam keberhasilan program ini. Sebagai lembaga baru, BGN menghadapi tantangan besar dalam mengoordinasikan distribusi makanan bergizi ke seluruh Indonesia, yang memiliki geografi dan infrastruktur yang sangat beragam. Mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi, setiap langkah dipenuhi hambatan. Misalnya, di daerah terpencil, logistik menjadi masalah utama karena minimnya akses transportasi dan penyimpanan yang memadai.

Para ahli menyarankan agar BGN diintegrasikan dengan Kementerian Kesehatan, yang sudah memiliki jaringan puskesmas di seluruh Indonesia. “Puskesmas bisa menjadi tulang punggung distribusi MBG. Infrastrukturnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan,” kata Ariyo. Integrasi ini juga diharapkan dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat penyaluran anggaran.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga perlu diperkuat. Saat ini, banyak daerah yang masih bingung dengan mekanisme pelaksanaan MBG, mulai dari seleksi penerima manfaat hingga pelaporan. “Tanpa sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, MBG akan terus berjalan pincang,” tambah Arief.

Menyeimbangkan Ambisi dan Realitas

Untuk memaksimalkan manfaat MBG, DEN dan para ahli memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, realokasi anggaran sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk menghindari tekanan pada sektor lain. “Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. MBG penting, tapi stabilitas ekonomi juga harus dijaga,” ujar Arief.

Kedua, pemerintah perlu memprioritaskan MBG sebagai alat pemerataan sosial, bukan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Dengan menurunkan ekspektasi pertumbuhan instan, pemerintah bisa fokus pada perbaikan desain dan eksekusi program. “MBG bukan pelari sprinter, tapi pelari maraton. Kesabaran adalah kuncinya,” kata Ariyo.

Ketiga, reformasi kelembagaan harus segera dilakukan. Selain integrasi dengan Kementerian Kesehatan, BGN perlu diperkuat dengan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Sistem digital untuk pelaporan dan pemantauan juga bisa membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi.

MBG, Pelari yang Masih Pemanasan

Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah ambisius pemerintah untuk memperbaiki gizi anak-anak dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, seperti pelari yang masih dalam tahap pemanasan, MBG belum mampu berlari kencang di lintasan ekonomi. Dengan penyerapan anggaran yang lambat, tantangan kelembagaan, dan dampak makroekonomi yang minim, program ini masih jauh dari garis finis.

Namun, harapan belum pupus. Dengan potensi jangka panjang untuk meningkatkan SDM, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan, MBG tetap menjadi investasi berharga bagi masa depan Indonesia. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret untuk memperbaiki eksekusi, memperkuat kelembagaan, dan menyeimbangkan ekspektasi. Seperti kata pepatah, “Lari maraton bukan soal kecepatan, tapi soal ketahanan.” MBG mungkin belum membuat GDP berlari kencang, tapi dengan perbaikan yang tepat, ia bisa membawa Indonesia menuju garis kemenangan di masa depan. By Mukroni

Foto Kowantaranews