Badai di Washington! Trump Hadirkan Miliarder dan Jenderal untuk Singkirkan Penghambat di Pemerintahan!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pada Rabu, 13 November 2024, dunia politik Amerika Serikat kembali terguncang oleh keputusan terbaru Presiden terpilih Donald Trump dalam menyusun kabinet untuk pemerintahannya yang kedua. Di tengah protes dan sorotan publik, Trump mengumumkan serangkaian penunjukan yang tak hanya mengejutkan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok yang berpotensi mengguncang cara kerja pemerintahan AS. Dalam upayanya untuk menghadapi birokrasi yang kerap dianggap menghambat progres dan efisiensi, Trump mengandalkan berbagai tokoh dengan latar belakang yang jauh dari dunia politik biasa, termasuk miliarder teknologi, pengusaha, serta para jenderal militer yang telah lama berjuang di medan perang internasional.

Langkah Berani Trump Mengubah Washington

Trump yang kembali terpilih sebagai Presiden AS di Pemilu 2024 menunjukkan tekadnya untuk merombak struktur pemerintahan yang selama ini dianggap tidak efisien dan boros. Ia menyoroti bahwa birokrasi pemerintahan yang kaku dan terhambat regulasi berlebihan menjadi salah satu penghambat utama dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat di tingkat nasional. Hal inilah yang memotivasi Trump untuk menunjuk sejumlah sosok dengan latar belakang unik yang dipandang mampu membawa perubahan besar.

Pencalonan para tokoh baru ini tidak hanya memicu perdebatan, tetapi juga menjadi sorotan tajam dari publik, dengan banyak pihak mempertanyakan keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan besar yang ada di depan mata. Namun, bagi Trump, keputusan ini dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mengembalikan Amerika pada jalur efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi.

Miliarder dan Pengusaha: Membangun Struktur Pemerintahan Baru

Salah satu penunjukan yang paling mencuri perhatian adalah Elon Musk, miliarder teknologi yang terkenal sebagai CEO Tesla, SpaceX, dan X (sebelumnya Twitter). Musk, yang selama ini lebih dikenal dengan inovasi di bidang mobil listrik dan penerbangan luar angkasa, kini dipercaya untuk memimpin sebuah lembaga baru bernama DOGE, yang merupakan singkatan dari “Departemen Efisiensi Pemerintah.”

DOGE bertujuan untuk membongkar birokrasi pemerintah yang selama ini dianggap terlalu rumit dan lamban, memangkas regulasi yang berlebihan, serta merestrukturisasi badan-badan federal. Dengan pendekatan kewirausahaan dan efisiensi yang telah terbukti di perusahaan-perusahaannya, Musk diharapkan dapat membawa ide-ide segar untuk mengurangi pengeluaran pemerintah yang sering dianggap boros.

Musk sendiri menanggapi tugas barunya dengan penuh semangat. Dalam kampanye pemilu yang digelar di Madison Square Garden pada Oktober 2024, Musk menyatakan bahwa anggaran federal AS bisa dikurangi setidaknya hingga dua triliun dollar AS, sebuah angka yang sangat besar mengingat anggaran federal untuk tahun fiskal 2024 diperkirakan mencapai 6,75 triliun dollar AS. Musk berjanji akan memotong pengeluaran yang tidak perlu, termasuk belanja pertahanan, dan mengarahkan pemerintah untuk berfokus pada penghematan yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat.

Bersama Musk, Trump juga menunjuk Vivek Ramaswamy, seorang pengusaha dan politikus yang sebelumnya bersaing dalam Pemilu Presiden AS 2024. Ramaswamy yang memiliki latar belakang di dunia manajemen investasi akan turut memimpin DOGE dan membantu menyusun strategi untuk merombak birokrasi pemerintahan. Keberadaan Ramaswamy di kabinet Trump ini memberikan tambahan bobot bagi para pendukung Trump yang percaya bahwa pendekatan pasar bebas dan efisiensi harus diutamakan dalam pengelolaan negara.

Para Jenderal: Kekuatan Militer untuk Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri

Selain miliarder dan pengusaha, Trump juga menunjuk sejumlah mantan pejabat militer untuk posisi-posisi penting dalam kabinetnya. Hal ini sejalan dengan visinya untuk menghadirkan kebijakan luar negeri dan pertahanan yang lebih tegas, terutama dalam menghadapi tantangan besar yang datang dari China, serta ancaman dari negara-negara seperti Rusia dan Iran.

Peter Hegseth, seorang veteran perang yang juga dikenal sebagai penyiar di Fox News, dipilih Trump untuk mengisi posisi Menteri Pertahanan. Hegseth yang pernah bertugas di Irak dan Afghanistan bersama Garda Nasional AS memiliki pengalaman militer yang luas dan diharapkan dapat membawa kebijakan pertahanan yang lebih agresif dan efektif. Dalam beberapa kesempatan, Hegseth telah mengkritik kebijakan luar negeri yang terlalu lembek dan memperjuangkan perlunya kebijakan yang lebih tegas terhadap negara-negara seperti China.

Bersama Hegseth, Trump menunjuk Michael Waltz, mantan anggota militer yang juga merupakan pendukung setia Trump, sebagai Penasihat Keamanan Nasional. Waltz, yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS dan dikenal dengan pandangan keras terhadap kebijakan luar negeri China, akan menjadi bagian penting dari tim yang merumuskan strategi keamanan nasional AS. Salah satu aspek yang sangat ditekankan oleh Waltz adalah ancaman yang ditimbulkan oleh kebangkitan militer China, serta pentingnya mempertahankan stabilitas global melalui pendekatan yang lebih agresif dan protektif.

Kebijakan Luar Negeri yang Keras terhadap China dan Dukungan untuk Israel

Dalam hal kebijakan luar negeri, Trump tidak mengubah pendekatannya yang keras terhadap China. Salah satu calon utama untuk menjadi Menteri Luar Negeri adalah Senator Marco Rubio, yang dikenal dengan pandangan keras terhadap Beijing. Rubio telah lama menjadi salah satu suara terdepan di Senat AS yang mengkritik kebijakan China terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, terutama di Xinjiang. Selain itu, Rubio juga sangat vokal dalam mendukung Taiwan dan menentang segala upaya China untuk menguasai pulau tersebut.

Rubio bukan satu-satunya figur yang dipertimbangkan untuk posisi Menteri Luar Negeri, meskipun ia dianggap sebagai calon yang paling kuat. Beberapa nama lain yang juga dipertimbangkan adalah Richard Grenell, mantan Duta Besar AS untuk Jerman, dan Bill Hagerty, anggota Komite Hubungan Internasional Senat AS. Namun, Rubio diperkirakan akan mendapat dukungan penuh dari Trump karena rekam jejaknya yang tegas dalam masalah China.

Selain kebijakan terhadap China, Trump juga menunjuk Elise Stefanik, seorang anggota DPR AS, untuk posisi Wakil Tetap AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Stefanik yang dikenal sebagai pendukung kuat Israel ini diharapkan akan membawa kebijakan luar negeri AS yang lebih pro-Israel, serta memperkuat hubungan antara AS dan sekutu-sekutu di Timur Tengah.

Menghadapi Kritik dan Harapan untuk Perubahan

Penunjukan ini tidak luput dari kritik, terutama dari pihak-pihak yang menilai bahwa langkah Trump terlalu mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan tertentu, serta meremehkan pentingnya konsultasi dan kesepakatan dengan pihak-pihak yang lebih beragam. Banyak yang merasa bahwa penunjukan para pengusaha seperti Musk dan Ramaswamy lebih mengutamakan efisiensi bisnis ketimbang kepentingan publik yang lebih luas.

Namun, di sisi lain, para pendukung Trump melihat langkah ini sebagai upaya untuk menggoyahkan sistem yang sudah usang dan tidak efektif. Mereka percaya bahwa perubahan besar diperlukan untuk mengembalikan Amerika ke jalur yang lebih baik, mengurangi pemborosan anggaran, dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dengan kebijakan yang lebih berfokus pada efisiensi dan pengurangan birokrasi, serta pendekatan luar negeri yang lebih tegas, kabinet Trump yang baru ini bisa jadi akan menjadi angin segar bagi mereka yang mendambakan perubahan besar dalam cara negara ini dikelola. Namun, tantangan besar menanti, dan banyak yang masih meragukan apakah semua ini bisa terwujud dengan sukses dalam masa pemerintahan kedua Trump.

Kabinet Trump yang baru ini mengindikasikan perubahan besar dalam arah kebijakan pemerintah AS. Dengan menempatkan miliarder, pengusaha, dan mantan pejabat militer di posisi-posisi penting, Trump berusaha menciptakan struktur pemerintahan yang lebih efisien dan tegas, khususnya dalam menghadapi ancaman dari luar negeri. Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan tim Trump untuk mengatasi berbagai tantangan dan mengimplementasikan reformasi besar di dalam tubuh pemerintahan yang kompleks. *Mukroni

Foto Kowantaranews