Fiskal 2026 Ngegas, Badai Global Mengintai: CoreTax Bikin Deg-degan, Warteg Jadi Andalan!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Di tengah gelombang ketidakpastian global yang kian mengguncang, Indonesia tetap berani menginjak pedal gas kebijakan fiskal ekspansif untuk tahun 2026. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2%, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi domestik, sekaligus perisai menghadapi badai global. Namun, di balik ambisi besar ini, sejumlah tantangan mengintai: mulai dari gejolak geopolitik, penurunan harga komoditas, hingga masalah teknis sistem CoreTax yang membuat deg-degan pelaku usaha. Di tengah semua itu, warteg—warung tegal legendaris—muncul sebagai simbol ketahanan ekonomi rakyat. Bagaimana Indonesia menavigasi badai ini? Mari kita kupas tuntas.

Badai Global di Depan Mata

Ekonomi dunia pada 2025–2026 diprediksi menghadapi tantangan berat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat (AS) di bawah doktrin “America First” akan memangkas pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,4%. Kebijakan ini, yang menargetkan Tiongkok, Eropa, Kanada, dan Meksiko, mengguncang rantai pasok global dan memicu volatilitas pasar finansial. Harga komoditas ekspor andalan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan nikel, terus tertekan, mengancam penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan hanya 2,8% pada 2025, jauh di bawah level pra-pandemi, menambah tekanan pada ekonomi Indonesia yang bergantung pada ekspor. Risiko utang tinggi di negara-negara berkembang juga meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan, yang dapat menaikkan biaya pembiayaan utang Indonesia. Di tengah situasi ini, kebijakan fiskal ekspansif Indonesia untuk 2026 menjadi pertaruhan besar untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Ambisi Fiskal 2026: Ngegas di Tengah Badai

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,2% untuk 2026, didorong oleh belanja negara yang agresif dan program-program prioritas. Defisit APBN direncanakan tetap terjaga di kisaran 2,48–2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sejalan dengan komitmen menjaga keberlanjutan fiskal. Angka ini mencerminkan keseimbangan antara stimulus ekonomi dan disiplin fiskal, meskipun risiko shortfall penerimaan pajak mengintai.

Penerimaan negara di 2026 ditargetkan mencapai rasio pajak terhadap PDB sebesar 10,45%, naik tipis dari 10,24% pada 2025. Untuk mencapai ini, pemerintah mengandalkan sistem CoreTax yang telah diimplementasikan sejak Januari 2025, serta perluasan basis pajak ke sektor-sektor baru seperti ekonomi digital dan cukai. Belanja prioritas difokuskan pada beberapa bidang strategis:

Makan Bergizi Gratis (MBG): Anggaran untuk program ini melonjak menjadi Rp 217,9 triliun, naik dari Rp 171 triliun pada 2025. Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui efek domino pada konsumsi rumah tangga.

Pendidikan dan Kesehatan: Alokasi pendidikan mencapai Rp 727–761 triliun, sementara kesehatan mendapat Rp 181–228 triliun, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sumber daya manusia sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Ketahanan Pangan dan Energi: Fokus pada swasembada pangan dan stabilisasi harga energi diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, terutama di tengah gejolak harga komoditas global.

Dukungan UMKM dan Desa: Program seperti Koperasi Desa Merah Putih dan pembiayaan perumahan diharapkan menggerakkan ekonomi lokal, dengan warteg sebagai salah satu simbol ketahanan UMKM di tengah tekanan ekonomi.

CoreTax: Antara Harapan dan Deg-degan

Sistem CoreTax, yang digadang-gadang sebagai tulang punggung digitalisasi perpajakan, menjadi sorotan utama. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, mengurangi kebocoran, dan mendorong rasio pajak hingga 12% dari PDB. Namun, implementasinya sejak Januari 2025 penuh drama. Gangguan teknis, seperti keterlambatan faktur pajak dan eror sistem, menyebabkan penerimaan pajak pada Januari 2025 anjlok drastis menjadi Rp 88,89 triliun, hanya 4,06% dari target tahunan, turun 41,86% dibandingkan periode yang sama di 2024.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyebut masalah teknis CoreTax sebagai penyebab utama defisit APBN Rp 31,2 triliun pada Februari 2025. “Ketidaksiapan implementasi CoreTax mengganggu data penerimaan pajak dan akses pembayaran pajak,” ujarnya. Ekonom seperti Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta bahkan menyebut situasi ini sebagai “sinyal krisis administrasi perpajakan,” memperingatkan potensi shortfall hingga Rp 300–400 triliun jika tidak segera diatasi.

Pemerintah telah berupaya menangani masalah ini dengan menjalankan dua sistem perpajakan secara paralel: CoreTax untuk SPT Tahun Pajak 2025 dan sistem lama untuk SPT 2024. Namun, pelaku usaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengeluhkan bahwa CoreTax menghambat arus kas mereka. “Sistem ini perlu perbaikan mendesak agar tidak membebani sektor riil,” kata perwakilan Apindo.

Warteg: Simbol Ketahanan Ekonomi Rakyat

Di tengah gejolak fiskal dan global, warteg muncul sebagai simbol ketahanan ekonomi rakyat. Warung tegal, yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, menjadi andalan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Program MBG, yang menargetkan 82,9 juta penerima, diprediksi akan meningkatkan aktivitas ekonomi di warteg, karena banyak warung ini menjadi mitra penyedia makanan bergizi.

“Warteg adalah tulang punggung ekonomi lokal. Ketika harga komoditas naik dan daya beli tertekan, warteg tetap jadi pilihan,” ujar Siti, pemilik warteg di Jakarta Pusat. Dukungan pemerintah melalui pembiayaan UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan memperkuat ekosistem warteg, mulai dari penyediaan bahan baku hingga akses kredit murah. Dengan demikian, warteg tidak hanya menjadi penyelamat perut rakyat, tetapi juga penggerak roda ekonomi di tingkat akar rumput.

Risiko dan Tantangan di Depan

Meski ambisius, kebijakan fiskal 2026 menghadapi sejumlah risiko besar:

Shortfall Penerimaan Pajak: Penurunan harga komoditas, konsumsi rumah tangga yang melemah, dan masalah CoreTax dapat menggagalkan target rasio pajak 10,45%.

Beban Utang: Pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo pada 2026 menuntut manajemen fiskal yang ketat. Kenaikan suku bunga global akibat ketidakpastian pasar dapat memperberat beban ini.

Proteksionisme Global: Kebijakan tarif AS dan perang dagang berisiko mengganggu ekspor Indonesia, terutama ke pasar utama seperti AS dan Eropa.

Strategi dan Rekomendasi

Untuk menavigasi badai global, pemerintah telah merancang sejumlah strategi:

Ketahanan Pangan dan Energi: Meningkatkan produksi dalam negeri untuk mengurangi impor pangan dan energi, sekaligus menstabilkan harga.

Dukungan Sosial: Program MBG, pendidikan, dan kesehatan diharapkan menjaga daya beli masyarakat, dengan warteg sebagai salah satu pilar pendukung.

Akselerasi Investasi: Insentif fiskal dan perbaikan iklim usaha ditujukan untuk menarik investasi, terutama di sektor riil dan infrastruktur.

Namun, sejumlah rekomendasi perlu dipertimbangkan:

Perbaikan CoreTax: Pemerintah harus mempercepat stabilisasi sistem CoreTax dengan melibatkan audit independen dari BPK dan KPK untuk memastikan transparansi dan efektivitas.

Efisiensi Belanja: Prioritaskan belanja produktif, seperti infrastruktur dan energi terbarukan, sambil meminimalkan pemborosan pada program jangka pendek yang kurang berdampak.

Diplomasi Dagang: Perkuat perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral, seperti RCEP, untuk diversifikasi pasar ekspor dan mitigasi dampak proteksionisme.

Diversifikasi Penerimaan: Perluas basis pajak ke sektor digital dan tingkatkan cukai pada produk tertentu, seperti tembakau atau plastik, untuk mengurangi ketergantungan pada pajak komoditas.

Prospek: Indonesia Tahan Banting?

Jika dieksekusi dengan disiplin, kebijakan fiskal 2026 berpotensi menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5–5,5%, menjadikan Indonesia salah satu ekonomi Asia yang relatif tahan banting. Dukungan terhadap UMKM, termasuk warteg, dan program sosial seperti MBG dapat memperkuat konsumsi domestik, yang menyumbang sekitar 60% PDB. Namun, keberhasilan ini bergantung pada realisasi penerimaan pajak yang realistis, efektivitas program prioritas, dan kemampuan mitigasi risiko eksternal.

Di tengah badai global, Indonesia menunjukkan tekad untuk tetap ngegas. Namun, tanpa perbaikan cepat pada CoreTax dan strategi yang adaptif, deg-degan fiskal bisa berubah menjadi krisis. Warteg, dengan ketahanannya, mungkin menjadi metafora tepat: sederhana, tangguh, dan selalu jadi andalan di saat sulit. Dengan pengelolaan yang cermat, Indonesia bisa keluar dari badai ini dengan kepala tegak, siap menuju visi Indonesia Emas 2045. By Mukroni

Foto Kowantaranews