Ojol Demo, Tarif Ngegas, BPJS Masih Cuma Impian: Jakarta Macet, Warteg Jadi Penyelamat!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Jalanan ibu kota kembali macet parah kemarin, bukan hanya karena padatnya lalu lintas, tetapi juga aksi demo besar-besaran sekitar 25.000 pengemudi ojek dan taksi online (ojol) di wilayah Jabodetabek, Jawa, dan Sumatera. Ribuan pengemudi ini turun ke jalan pada 20 Mei 2025, mematikan aplikasi mereka secara serentak sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan. Tuntutan mereka jelas: keadilan tarif, pengurangan potongan aplikasi, perubahan status dari mitra menjadi pekerja tetap, dan yang terpenting, jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Sementara jalanan macet, warteg-warteg di pinggir jalan menjadi penyelamat para pengemudi yang lelah berorasi, menawarkan nasi rames dan teh manis sebagai pengganjal perut di tengah panasnya aksi.

Latar Belakang: Ekonomi Gig dan Ketidakpastian

Ekonomi gig, yang ditopang oleh platform digital seperti Gojek, Grab, dan Maxim, telah menjadi tulang punggung bagi jutaan pekerja informal di Indonesia, termasuk pengemudi ojol. Dengan fleksibilitas waktu kerja sebagai daya tarik utama, profesi ini menarik banyak pekerja dari berbagai latar belakang. Namun, di balik fleksibilitas itu, ada harga mahal yang harus dibayar: ketidakpastian pendapatan, minimnya perlindungan sosial, dan status hukum yang masih abu-abu. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, mengungkapkan bahwa dari sekitar 2 juta pengemudi ojol yang terdata, hanya 250.000 yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Artinya, 1,7 juta pengemudi lainnya masih bekerja tanpa jaring pengaman seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan Kematian (JKM).

Isu ini bukan hal baru. Sejak beberapa tahun lalu, pengemudi ojol telah berulang kali menyuarakan keluh kesah mereka. Pada Februari 2025, misalnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar demo di depan Kementerian Ketenagakerjaan, menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) yang layak. Sayangnya, hasilnya jauh dari harapan. Seorang pengemudi Gojek dengan pendapatan tahunan Rp93 juta hanya menerima THR Rp50.000, jauh dari janji pemerintah yang menyebutkan angka Rp1 juta. Ketua SPAI, Lily Pujiati, menyebut ketentuan pemberian THR tidak adil, terutama karena algoritma aplikasi yang menciptakan persaingan tidak sehat melalui skema prioritas, slot, dan argo rendah.

Aksi Demo 20 Mei: Suara Pengemudi Menggema

Puncak ketegangan terjadi pada 20 Mei 2025, ketika ribuan pengemudi ojol memadati jalanan Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Medan. Mereka mematikan aplikasi sebagai bentuk protes massal, menyebabkan layanan transportasi online lumpuh di beberapa wilayah. Sebuah posting di X dari

@kompascom mencatat bahwa aksi ini melibatkan pengemudi dari berbagai platform yang menuntut lima hal utama: sanksi bagi aplikator yang melanggar regulasi, revisi tarif layanan, pengurangan potongan aplikasi dari 20% menjadi 10%, kejelasan status hukum pengemudi, dan jaminan sosial wajib.

Di Jakarta, demonstrasi berpusat di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR RI. Pengemudi membawa spanduk bertuliskan “Ojol Ngegas, Dompet Ngerem” dan “BPJS Bukan Impian, Tapi Hak!”—menggambarkan kekecewaan mereka terhadap potongan tarif yang tinggi dan minimnya perlindungan sosial. Edi Purwanto, seorang pengemudi, mengeluhkan bahwa potongan 20% dari aplikator membuat pendapatan mereka semakin menipis, apalagi dengan adanya algoritma yang memprioritaskan akun tertentu. “Kerja rodi emang masih ada sampai sekarang?” ujarnya dengan nada sinis, sebagaimana dikutip gesuri.id.

Aksi ini tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga menarik perhatian warga. Di tengah kemacetan, warteg-warteg di sekitar lokasi demo menjadi tempat singgah para pengemudi. “Macet begini, untung ada warteg. Nasi, telur, tempe, sama teh manis cuma Rp15.000, cukup buat nahan lapar,” kata Budi, pengemudi ojol asal Bekasi, sambil menyantap makan siangnya. Warteg, yang selama ini menjadi penyelamat pekerja informal, kembali membuktikan perannya sebagai oase di tengah hiruk-pikuk kota.

Respons Pemerintah dan Perusahaan

Pemerintah memberikan tanggapan beragam terhadap aksi ini. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), melalui Menteri Yassierli, menegaskan bahwa pengemudi ojol berhak atas jaminan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Namun, Yassierli menyerahkan isu potongan tarif kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang dianggap berwenang mengatur operasional transportasi online. Sayangnya, Kemenhub menolak bertemu massa demo, meski menyatakan terbuka untuk diskusi dengan perwakilan pengemudi dan aplikator.

DPR, khususnya Komisi V, bergerak lebih proaktif. Mereka berencana menyusun regulasi khusus untuk transportasi online, terpisah dari UU LLAJ No. 22/2009, guna mengatasi masalah status hukum dan perlindungan pengemudi. Rapat dengar pendapat dijadwalkan pada 21 Mei 2025 untuk mendengar aspirasi pengemudi, pemerintah, dan perusahaan aplikasi. Langkah ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian konflik yang telah berlarut-larut.

Sementara itu, pihak aplikator seperti Grab bersikukuh bahwa potongan tarif 20% sesuai dengan Kepmenhub KP No. 1001/2022. Mereka juga mengklaim telah menyediakan kanal komunikasi untuk menampung aspirasi pengemudi, tetapi belum ada komitmen konkret untuk mengurangi potongan atau mengubah status pengemudi menjadi pekerja tetap.

Tantangan dan Kompleksitas

Konflik ini mencerminkan kompleksitas ekonomi gig di Indonesia. Status pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja, menjadi akar masalah. Sebagai mitra, mereka tidak mendapatkan hak seperti upah minimum, cuti, atau jaminan sosial. Namun, mengubah status menjadi pekerja tetap berpotensi mengurangi fleksibilitas yang menjadi daya tarik utama profesi ini. Perusahaan aplikasi juga khawatir biaya operasional akan melonjak jika harus menanggung iuran BPJS, yang kemungkinan akan dibebankan kembali ke pengemudi atau konsumen melalui tarif lebih tinggi.

Selain itu, oversupply pengemudi memperburuk situasi. Algoritma aplikasi yang tidak transparan sering kali memprioritaskan pengemudi tertentu, menciptakan kesenjangan pendapatan. “Ada akun prioritas, slot, sama argo goceng. Kami yang biasa susah dapat order,” keluh seorang pengemudi di X. Tumpang tindih regulasi antara Kemenaker, Kemenhub, dan Kominfo juga menyulitkan penyusunan kebijakan yang terpadu.

Solusi dan Harapan ke Depan

Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan pendekatan holistik. Pertama, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus yang mengatur hubungan kerja di ekonomi gig, menyeimbangkan fleksibilitas dan perlindungan pekerja. Model seperti California’s Proposition 22 di Amerika Serikat bisa menjadi referensi, di mana pengemudi tetap sebagai pekerja independen tetapi mendapat hak terbatas seperti asuransi kesehatan dan upah minimum tertentu.

Kedua, transparansi algoritma aplikasi harus diwajibkan untuk mencegah eksploitasi. Ketiga, pemerintah bisa mempertimbangkan subsidi iuran BPJS untuk pengemudi ojol, mengurangi beban finansial bagi mereka dan perusahaan. Terakhir, satgas lintas kementerian perlu dibentuk untuk menyinkronkan kebijakan antara Kemenaker, Kemenhub, dan Kominfo.

Rapat DPR pada 21 Mei 2025 menjadi harapan baru bagi pengemudi. Namun, tanpa komitmen nyata dari semua pihak, aksi demo serupa berpotensi berulang. Sementara itu, di tengah ketidakpastian, warteg tetap setia menjadi penyelamat, menyediakan makanan murah dan suasana hangat bagi para pengemudi yang berjuang untuk hak mereka. Jakarta mungkin macet, tetapi semangat pengemudi ojol untuk memperjuangkan keadilan tetap ngegas. By Mukroni

Foto Kowantaranews