Trump Tarik Tarif, Indonesia Tarik Napas: Siapa Menang?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Dunia kembali diguncang oleh kebijakan ekonomi Donald Trump yang tak pernah kehabisan kejutan. Setelah kembali menduduki Gedung Putih, sang maestro “America First” menggebrak dengan kebijakan tarif impor resiprokal sebesar 32% untuk negara-negara yang dianggapnya “memanfaatkan” Amerika Serikat. Indonesia, dengan defisit perdagangan US$17,9 miliar pada 2024 di mata AS, masuk dalam radar. Tarif ini bak petir di siang bolong bagi eksportir tekstil, otomotif, dan elektronik Tanah Air yang selama ini menggantungkan harapan pada pasar Paman Sam. Namun, di balik ancaman gelombang PHK dan pelemahan rupiah, pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Dengan napas tertahan, mereka menyusun strategi—mulai dari diplomasi cerdas hingga reformasi ekonomi domestik. Pertanyaannya: siapa yang akhirnya menang dalam tarik-menarik ini?

Kartu Tawar di Meja Negosiasi: Impor Kedelai dan Elpiji

Bayangkan ini: di satu sisi, Trump dengan rambut khasnya yang tertiup angin, menatap neraca perdagangan sambil menggenggam pena untuk menandatangani tarif baru. Di sisi lain, delegasi Indonesia datang dengan senyum diplomatik, membawa “kado” berupa janji impor besar-besaran dari AS. “Kami akan beli lebih banyak kedelai, gandum, elpiji, dan LNG,” kata Menteri Perdagangan Indonesia dalam sebuah konferensi pers di Washington. Angkanya? Tak main-main. Indonesia berencana merealokasi impor agrikultur dan energi senilai miliaran dolar untuk mengurangi defisit perdagangan yang jadi duri di mata Trump.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Pada 2024, ekspor Indonesia ke AS mencapai US$22 miliar, sementara impor dari AS hanya US$4,1 miliar. “Kami tahu Trump suka angka yang seimbang. Jadi, kami beri dia keseimbangan,” ujar seorang pejabat senior Kementerian Perdagangan, sembari tertawa kecil. Pemerintah juga mengarahkan belanja alat kesehatan dan teknologi ke perusahaan AS, bahkan rela meninjau aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini jadi kebanggaan industri lokal. “Kami tak mau kehilangan pasar AS. Kalau harus buka dompet lebih lebar untuk produk mereka, ya kami lakukan—tapi dengan syarat, tarifnya dilonggarkan,” tambahnya.

Namun, di balik senyum diplomasi, ada kekhawatiran. Ketergantungan pada impor AS bisa jadi bumerang. Bayangkan jika harga kedelai melonjak atau pasokan LNG terganggu karena kebijakan ekspor AS yang tak terduga. “Ini seperti main catur dengan lawan yang suka ubah aturan di tengah permainan,” kata Dr. Faisal Basri, ekonom senior, dalam sebuah wawancara televisi. Tapi, untuk saat ini, Indonesia berhasil membuat Trump tersenyum—setidaknya sementara.

Reformasi Pajak: Dompet Rakyat dan Orang Kaya di Ujung Timbangan

Sementara para diplomat sibuk bernegosiasi, di dalam negeri, pemerintah mengencangkan ikat pinggang fiskal. Reformasi perpajakan yang dimulai sejak UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) 2021 kini jadi senjata utama. “Kami ingin ekonomi yang kuat dari dalam, bukan cuma bergantung pada ekspor,” ujar Menteri Keuangan dalam pidato di DPR awal tahun ini. Targetnya ambisius: tax ratio 10% dari PDB. Dan hasilnya? Pada 2022, penerimaan pajak sudah mencapai Rp2.034,6 triliun—10,39% PDB—berkat administrasi modern seperti penggunaan NIK sebagai NPWP dan integrasi data untuk memburu para penghindar pajak.

Reformasi ini punya dua wajah. Di satu sisi, UMKM tersenyum lebar karena tarif PPh mereka dipangkas jadi 0,5%. “Saya bisa napas lega. Pajak turun, untung naik,” kata Budi, pedagang kecil di Pasar Tanah Abang. Di sisi lain, orang-orang kaya dengan penghasilan di atas Rp5 miliar mulai gelisah. Tarif PPh tertinggi kini 35%. “Ini seperti hukuman karena sukses,” keluh seorang pengusaha properti di Jakarta, meski ia tetap tersenyum kecut sambil memesan kopi di kafe mewah.

Tapi, ada sisi lucu dalam reformasi ini. Ketika Ditjen Pajak mengumumkan integrasi NIK-NPWP, media sosial diramaikan meme: “Sekarang lari dari pajak sama susahnya dengan lari dari mantan yang tahu semua rahasia kita.” Di balik candaan, ada kebenaran: teknologi membuat penghindaran pajak makin sulit. Namun, tantangan tetap ada. Sektor informal, yang jadi tulang punggung ekonomi rakyat, masih sulit disentuh. “Kami butuh lebih dari sekadar teknologi. Butuh kepercayaan rakyat,” kata seorang analis pajak.

Bayang-Bayang PHK dan Rupiah yang Goyang

Tarif Trump bukan cuma ancaman kosong. Ekonom memperkirakan ekspor Indonesia ke AS—terutama tekstil, otomotif, dan elektronik—bisa anjlok hingga 20% pada 2025. Dampaknya? Gelombang PHK hingga 40.000 pekerja di sektor padat karya. “Saya takut banget. Pabrik tempat saya kerja bilang pesanan dari AS turun drastis,” cerita Sari, karyawan tekstil di Bandung, dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, rupiah terpuruk di atas Rp17.000 per dolar, menambah beban utang luar negeri yang kini mencapai US$427,5 miliar.

Bank Indonesia (BI) tak tinggal diam. Dengan cadangan devisa US$140 miliar, mereka melakukan intervensi besar-besaran di pasar valas. “Kami siap jaga stabilitas,” tegas Gubernur BI dalam konferensi pers. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Jika tekanan berlanjut, suku bunga bisa naik, dan itu berarti kredit macet, investasi mandek, dan pertumbuhan ekonomi yang tersendat. “Ini seperti memilih antara makan obat pahit atau sakit lebih lama,” kata seorang pedagang valas di Jakarta.

Kemandirian: Dari Beras sampai Baterai

Di tengah badai ekonomi, Presiden Prabowo Subianto muncul dengan visi besar: swasembada pangan dan energi. “Kita tak boleh jadi penutup pintu impor selamanya. Kita harus mandiri,” tegasnya dalam pidato di Istana. Program ini bukan cuma jargon. Pemerintah mendorong produksi beras lokal dan menggenjot hilirisasi sumber daya alam—dari CPO jadi bahan bakar nabati hingga nikel jadi baterai kendaraan listrik. “Bayangkan, kita tak cuma jual bijih, tapi jual Tesla-nya Indonesia,” canda seorang pejabat Kementerian ESDM.

Tapi, jalan menuju kemandirian tak mulus. Produktivitas lahan terhambat cuaca buruk, dan hilirisasi butuh investasi triliunan rupiah. “Kami butuh waktu. Tapi setidaknya kami mulai,” kata seorang petani di Jawa Tengah, sambil menyiram padi dengan harapan.

Diplomasi Regional: ASEAN Bersatu (Atau Berantakan?)

Indonesia tak sendirian. Bersama ASEAN, mereka mencoba menyamakan sikap menghadapi Trump. “Kami tak mau jadi sasaran empuk,” kata Menlu Retno Marsudi usai bertemu mitranya dari Malaysia dan Singapura. Tapi, ada drama kecil: Vietnam, yang selama ini jadi “anak emas” perdagangan AS, tampak ogah-ogahan ikut solidaritas. “Mereka lebih sibuk jualan ke AS daripada bantu kami,” keluh seorang diplomat.

Di sisi lain, revisi Perjanjian TIFA dengan AS jadi harapan baru. “Kami ingin perjanjian yang adil, bukan cuma jadi penutup defisit mereka,” tegas seorang negosiator. Diplomasi ini ibarat dansa: satu langkah maju, dua langkah hati-hati.

Siapa yang Menang?

Kembali ke pertanyaan awal: siapa yang menang? Trump mungkin tersenyum dengan impor tambahan dari Indonesia, tapi Indonesia juga tak kalah cerdas. Dengan diplomasi, reformasi pajak, dan visi kemandirian, mereka berhasil menarik napas lega—setidaknya untuk saat ini. “Kami tak menang besar, tapi kami juga tak kalah telak,” kata seorang analis ekonomi sambil tersenyum.

Di pasar, pedagang kecil seperti Budi masih optimis. “Selama ada beras di piring dan rupiah tak jatuh lebih dalam, saya bilang kita menang,” ujarnya. Sementara itu, di Washington, Trump mungkin sedang menulis cuitan baru: “Indonesia great again? We’ll see!” Tarik-menarik ini belum selesai, tapi Indonesia sudah membuktikan satu hal: mereka bukan pemain yang mudah menyerah. By Mukroni

Foto Kowantaranews