Jeritan Nelayan: Terjebak di Balik Tembok Laut, Rezeki Kian Terkikis

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pagi itu, langit di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, tampak mendung. Rodin (40), seorang nelayan yang telah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari laut, bersiap untuk melaut. Namun, semangatnya tak lagi seperti dulu. Sejak enam bulan terakhir, hidupnya terasa kian sulit. Tanggul laut sepanjang lima kilometer berdiri kokoh, memisahkan dirinya dari lautan yang selama ini menjadi sumber penghidupan.

Tanggul laut yang dibangun dari bambu tersebut merupakan bagian dari proyek kerja sama antara dua perusahaan besar dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejak 2023, proyek ini bertujuan membangun kawasan industri perikanan dan pelabuhan yang direncanakan akan berlangsung hingga 2028. Sayangnya, pembangunan ini membawa dampak besar bagi nelayan seperti Rodin. Ruang gerak mereka untuk melaut semakin terbatas, dan hasil tangkapan pun merosot tajam.

“Dulu, sebelum ada tanggul ini, saya cukup berlayar beberapa mil sudah dapat banyak ikan, seperti bandeng dan belanak,” ujar Rodin, Selasa (14/1/2025). Dulu, ia bisa membawa pulang sekitar 40 kilogram ikan setiap harinya. Kini, hasil tangkapannya anjlok menjadi rata-rata 5 kilogram per hari. Pendapatannya pun ikut merosot dari Rp 400.000 menjadi hanya Rp 100.000 per hari, yang sebagian besar habis untuk membeli bahan bakar.

Tanggul laut memaksa Rodin dan para nelayan lainnya untuk memutar jalur lebih jauh demi menjaring ikan. Ini membuat konsumsi bahan bakar melonjak drastis. Dalam sehari, Rodin harus menghabiskan sekitar 4 liter bensin, biaya yang terasa berat di tengah hasil tangkapan yang menurun. “Kadang hasil melaut tak cukup untuk beli bensin. Kami terpaksa berutang di warung demi bisa berangkat melaut lagi besok,” keluhnya.

Pagar Besi yang Membatasi Ruang Hidup

Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Bekasi. Di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, nelayan juga menghadapi tantangan serupa. Pembangunan tanggul dan pagar laut yang didirikan demi kepentingan industri membuat nelayan terisolasi dari sumber penghidupan mereka. Laut yang dahulu bebas diakses kini menjadi wilayah terlarang.

Imron (52), nelayan asal Desa Dadap, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan keresahannya. “Kami merasa seperti orang asing di laut sendiri. Dulu bebas melaut, sekarang ada pagar besi yang membentang. Kalau nekat menerobos, bisa dianggap melanggar hukum,” katanya.

Pagar-pagar itu dibangun untuk melindungi kawasan industri baru. Namun, kebijakan ini diambil tanpa mempertimbangkan dampak terhadap ribuan nelayan yang menggantungkan hidup dari laut. Hasil tangkapan mereka menyusut drastis, sementara biaya operasional melambung. Nelayan yang sebelumnya bisa pulang membawa hasil melimpah kini pulang dengan tangan hampa.

Kehidupan Nelayan Kian Terjepit

Kondisi ini tak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada psikologis dan sosial para nelayan. Rodin mengaku sering merasa cemas dan putus asa. “Saya takut tidak bisa menyekolahkan anak-anak. Istri saya juga harus berhemat dalam belanja kebutuhan rumah tangga. Semua serba sulit,” ungkapnya.

Sementara itu, di Tangerang, para nelayan mulai beralih profesi. Beberapa mencoba menjadi buruh di kawasan industri yang ironisnya dibangun di atas lahan yang dahulu mereka manfaatkan. Namun, tak semua nelayan bisa beradaptasi. Usia yang tidak muda lagi dan keterampilan yang terbatas membuat mereka sulit bersaing di sektor lain.

Ketua Kelompok Nelayan Segarajaya, Saiful Anwar, menyebutkan bahwa penghasilan nelayan di desanya turun hingga 70 persen sejak tanggul berdiri. “Kami sudah berkali-kali menyuarakan aspirasi, tapi belum ada tanggapan serius. Pemerintah seolah tutup mata dengan penderitaan kami,” katanya.

Ketimpangan dalam Pembangunan

Pembangunan infrastruktur seringkali diidentikkan dengan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam kasus ini, pembangunan justru melahirkan ketimpangan. Nelayan sebagai kelompok rentan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Dr. Luthfi Ramadhan, mengkritisi kebijakan ini. Menurutnya, pembangunan yang mengabaikan partisipasi masyarakat lokal berisiko menciptakan konflik sosial dan memperparah ketimpangan ekonomi. “Pemerintah seharusnya mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat terdampak. Jangan sampai pembangunan hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Luthfi menyarankan agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap proyek pembangunan tanggul tersebut. Salah satunya dengan menyediakan akses yang adil bagi nelayan untuk melaut, atau bahkan memberikan kompensasi dan program pelatihan bagi mereka yang terdampak.

Harapan di Tengah Nestapa

Di tengah kesulitan yang dihadapi, para nelayan masih menyimpan harapan. Mereka berharap ada solusi konkret dari pemerintah dan perusahaan terkait. Rodin dan rekan-rekannya berharap bisa mendapatkan akses kembali ke laut atau setidaknya ada bantuan untuk meringankan beban hidup mereka.

“Kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya ingin hak kami sebagai nelayan dihormati. Beri kami ruang untuk mencari nafkah di laut,” kata Rodin dengan mata berkaca-kaca.

Saiful Anwar juga mendesak pemerintah untuk duduk bersama nelayan mencari solusi terbaik. Ia berharap ada dialog terbuka yang melibatkan semua pihak terkait. “Jangan hanya berpihak pada pengusaha. Kami pun rakyat Indonesia yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak,” ujarnya.

Penderitaan nelayan di pesisir Bekasi dan Tangerang adalah potret nyata bagaimana pembangunan yang tidak inklusif dapat mengorbankan kelompok rentan. Di balik megahnya proyek industri dan pelabuhan, ada jeritan nelayan yang terpinggirkan. Jeritan yang semestinya menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati adalah yang membawa kesejahteraan bagi semua, bukan hanya segelintir orang.

Kini, semua mata tertuju pada langkah pemerintah dan perusahaan. Akankah mereka mendengar jeritan nelayan dan bertindak? Ataukah pagar-pagar besi itu akan terus menjadi simbol ketidakadilan yang membelenggu hak hidup para penjaga laut nusantara? By Kowantara

Jeritan Nelayan: Terjebak di Balik Tembok Laut, Rezeki Kian Terkikis

ByAdmin

Pagar Besi yang Membatasi Ruang Hidup

Kehidupan Nelayan Kian Terjepit

Ketimpangan dalam Pembangunan

Harapan di Tengah Nestapa

By Admin

Related Post

Peringatan Haul ke-15 Syekh Jambu Karang di Desa Wiyorowetan Berlangsung Khidmat dan Lancar

Lokasi Taman Eden dalam Tradisi Yahudi: Antara Geografi, Alegori, dan Mistisisme

Hutan Orang Rimba Jadi Kebun Sawit: Berondolan Dicuri, Pemerintah Sibuk Selfie ?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Impor Longgar, Waralaba Ngacir: Ekonomi RI Siap Gebrak dari Warteg!

Kowantara Bantah Harga Bahan Pangan Turun | NEWS SCREEN 19/08/2022

Gig Economy: Bekerja Bebas, Tapi Jangan Sampai ‘Bebas’ dari Perlindungan Seperti Warteg Tanpa Lauk!

Efek PPKM, Omset Anjlok & Ribuan Warteg Gulung Tikar