Harga Tinggi Dapur Program Gizi: UMKM Dipaksa Mundur?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Program pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi gratis kepada masyarakat prasejahtera telah menjadi sorotan utama belakangan ini. Inisiatif ini bertujuan mulia: mengurangi angka malnutrisi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak, dan mendorong kesejahteraan keluarga. Namun, di balik keberhasilan awal yang terlihat, terselip cerita pilu dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merasa dipinggirkan oleh kebijakan ini. Program yang awalnya dianggap sebagai peluang besar bagi UMKM justru menghadirkan tantangan berat yang sulit untuk diatasi.

Tujuan Mulia yang Berujung Dilema

Program gizi gratis ini didesain untuk memberdayakan masyarakat melalui makanan bergizi yang diproduksi dan didistribusikan secara lokal. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai penyedia makanan, termasuk UMKM, untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda. Banyak pelaku UMKM melaporkan bahwa persyaratan ketat dan biaya tinggi untuk memenuhi standar program ini membuat mereka terpaksa mundur.

“Kami sempat antusias saat mendengar program ini. Kami pikir ini peluang bagus untuk meningkatkan pendapatan sekaligus berkontribusi pada masyarakat,” ujar Siti Nurhayati, pemilik usaha katering kecil di Surabaya. “Tapi begitu kami melihat daftar persyaratan, rasanya seperti mendaki gunung yang terlalu curam.”

Standar Tinggi, Biaya Tinggi

Persyaratan yang dimaksud mencakup penggunaan bahan baku berkualitas tinggi, proses produksi yang higienis sesuai standar kesehatan, serta pengemasan yang ramah lingkungan. Meskipun tujuan dari persyaratan ini jelas, implementasinya tidak mudah bagi UMKM dengan modal terbatas. Harga bahan baku yang melonjak tajam di pasar lokal, ditambah dengan biaya tambahan untuk memenuhi standar pengemasan, menjadi hambatan utama.

“Kami diminta menggunakan bahan organik untuk semua menu,” kata Andi Pratama, seorang pelaku UMKM di bidang kuliner. “Tapi harga bahan organik dua kali lipat lebih mahal dibanding bahan biasa. Ditambah lagi, kami harus mengubah dapur produksi agar memenuhi standar kesehatan yang diminta, yang biayanya tidak sedikit.”

Selain itu, UMKM juga menghadapi tantangan dalam sistem pembayaran. Banyak yang melaporkan bahwa pembayaran dari pemerintah sering terlambat, membuat mereka kesulitan mengatur arus kas untuk membeli bahan baku berikutnya.

Keuntungan Bagi Pemain Besar

Di sisi lain, program ini tampaknya menjadi peluang emas bagi perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih besar untuk memenuhi semua persyaratan. Pemain besar di industri makanan dengan mudah mendominasi tender pengadaan, meninggalkan UMKM di posisi yang sulit.

“Kami melihat banyak kontrak besar diberikan kepada perusahaan yang sudah mapan,” ungkap Siti. “Mereka punya modal, punya fasilitas, dan punya jaringan. Sedangkan kami? Kami hanya bisa berharap ada kebijakan yang lebih berpihak kepada usaha kecil seperti kami.”

Situasi ini memunculkan pertanyaan: apakah program gizi gratis ini benar-benar memberdayakan UMKM seperti yang diharapkan? Ataukah justru menjadi ajang kompetisi yang tidak adil di mana hanya yang besar yang bertahan?

Dampak Ekonomi bagi UMKM

Bagi banyak UMKM, kegagalan untuk berpartisipasi dalam program ini bukan hanya soal kehilangan peluang pendapatan, tetapi juga dampak psikologis dan motivasi bisnis. Banyak pelaku usaha kecil yang merasa kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang diklaim mendukung mereka.

“Kami merasa seperti hanya dipakai untuk angka saja,” ujar Andi. “Dalam pidato, UMKM disebut-sebut sebagai tulang punggung ekonomi. Tapi kenyataannya, kebijakan seperti ini malah membuat kami semakin terpuruk.”

Tidak sedikit UMKM yang akhirnya harus mengurangi produksi atau bahkan menutup usaha karena tidak mampu bersaing. Situasi ini diperparah dengan tantangan ekonomi lain seperti inflasi dan daya beli masyarakat yang menurun.

Apa Solusinya?

Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memastikan program ini lebih inklusif dan tidak meninggalkan UMKM:

Subsidi Bahan Baku: Pemerintah bisa memberikan subsidi untuk bahan baku tertentu, terutama yang digunakan dalam program gizi gratis. Ini akan membantu UMKM menekan biaya produksi.

Fasilitas Kredit Mikro: Memberikan akses kredit mikro dengan bunga rendah kepada UMKM untuk membantu mereka meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi standar yang diminta.

Pelatihan dan Pendampingan: Banyak UMKM yang sebenarnya ingin berpartisipasi tetapi tidak tahu cara memenuhi standar. Program pelatihan dan pendampingan bisa menjadi solusi.

Prioritas Lokal: Pemerintah bisa menetapkan kuota tertentu untuk UMKM lokal dalam pengadaan program gizi gratis. Ini akan memastikan mereka tetap mendapatkan bagian dari program ini.

Sistem Pembayaran yang Efisien: Pemerintah harus memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu agar UMKM tidak kesulitan mengelola arus kas.

Harapan ke Depan

Program gizi gratis adalah langkah positif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat prasejahtera. Namun, keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap pelaku usaha lokal, terutama UMKM.

“Kami hanya ingin kesempatan yang adil,” kata Siti. “Kami ingin merasa bahwa program ini memang untuk semua, bukan hanya untuk yang punya modal besar.”

Masa depan UMKM di tengah program-program besar seperti ini sangat tergantung pada bagaimana kebijakan dirancang dan diimplementasikan. Dengan perhatian dan tindakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang benar-benar inklusif, di mana semua pihak, besar maupun kecil, bisa merasakan manfaatnya. By Mukroni

Foto Kowantaranews