Dana Desa Dikunci! Otonomi Desa Terancam demi Makan Bergizi Gratis?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Kebijakan alokasi dana desa 2025 yang mewajibkan 20 persen untuk program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto menuai pro dan kontra. Di satu sisi, program ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi pemasok bahan pangan. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru semakin mempersempit ruang gerak otonomi desa dalam mengelola anggaran mereka sendiri.

Kebijakan Baru: Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 menegaskan bahwa setiap desa wajib mengalokasikan minimal 20 persen dari dana desa untuk ketahanan pangan. Implementasi kebijakan ini diarahkan pada penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa sekolah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya mendukung program nasional tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi desa.

“Bayangkan jika program ini menjangkau 83 juta orang per hari, dibutuhkan 83 juta butir telur. Ini peluang besar bagi desa untuk menjadi pemasok, bukan sekadar penonton,” ujar Yandri saat diwawancara di kantornya, Selasa (4/2/2025).

Dalam skema yang dirancang pemerintah, desa akan diarahkan untuk berpartisipasi aktif dalam rantai pasok pangan program ini melalui BUMDes. Dengan demikian, diharapkan dana desa tidak hanya digunakan sebagai pengeluaran sosial tetapi juga sebagai investasi yang menghidupkan ekonomi lokal.

Pro dan Kontra: Peluang atau Pembatasan Otonomi Desa?

Sejumlah pihak menyambut baik kebijakan ini, terutama mereka yang melihat potensi besar bagi perekonomian desa. Sekretaris Desa Gembong, Sukrudin, misalnya, mengungkapkan bahwa desanya siap berpartisipasi dan menghidupkan kembali BUMDes yang sebelumnya kurang berkembang.

“Kami melihat ini sebagai kesempatan untuk membangun kembali ekonomi desa. Sebelumnya, kami mencoba beternak lele, tetapi tidak berjalan lancar. Dengan adanya kebijakan ini, kami bisa lebih fokus pada produksi pangan yang dibutuhkan program,” kata Sukrudin.

Namun, di sisi lain, kritik keras datang dari berbagai kalangan yang menilai kebijakan ini justru mempersempit kemandirian desa dalam mengelola anggaran. Peneliti senior The SMERU Research Institute, Muhammad Syukri, menegaskan bahwa sejak awal, desa masih diperlakukan sebagai bagian birokrasi pemerintah daerah, bukan sebagai institusi yang mandiri.

“Aturan pembatasan penggunaan dana desa perlu diubah agar desa lebih berdaya. Setiap tahun, peraturan menteri menetapkan prioritas penggunaan dana desa secara ketat. Seharusnya, aturan ini lebih fleksibel agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing desa,” ujarnya.

Kepala Desa Jatisobo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Triyono, juga mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, desa seharusnya diberikan kebebasan lebih dalam mengelola dana sesuai dengan kebutuhan lokal.

“Sejak pandemi Covid-19, ruang bagi desa untuk mandiri menggunakan dana desa semakin sempit. Kami ingin fokus pada pemberdayaan ekonomi, seperti hibah kambing, tetapi tidak bisa optimal karena dananya harus dialokasikan ke bidang lain,” kata Triyono.

Bagi desa-desa yang memiliki permasalahan spesifik, seperti kondisi pertanian yang tidak produktif atau minimnya sumber daya manusia, alokasi dana desa yang terlalu ketat justru bisa menghambat inovasi lokal. Misalnya, di beberapa wilayah yang bergantung pada curah hujan, lahan pertanian sulit berkembang, menyebabkan banyak warga memilih merantau ke kota besar.

“Jika sektor pertanian dan peternakan berkembang, pemuda tak perlu lagi bekerja di kota. Tapi kalau kebijakan ini terlalu mengikat, sulit bagi kami untuk mengembangkan potensi desa,” tambah Triyono.

Earmark: Membantu atau Membatasi?

Sosiolog perdesaan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Ivanovich Agusta, menyoroti praktik earmark atau pengikatan anggaran sejak pandemi Covid-19 yang kini tetap diberlakukan dalam berbagai bentuk. Setelah dana desa diarahkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) pada 2020-2022, kini alokasi besar diwajibkan untuk ketahanan pangan.

“Earmark justru membatasi desa. Dana desa milik desa, bukan pemerintah pusat yang mengaturnya secara kaku,” ujarnya.

Ivanovich juga mempertanyakan kebijakan pemblokiran pencairan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan hingga adanya petunjuk teknis dari kementerian. Menurutnya, hal ini menghambat desa dalam menjalankan program yang telah mereka rancang sejak awal tahun.

“Seharusnya desa diberikan kewenangan penuh dalam mengelola dananya. Jika pemerintah ingin intervensi, sebaiknya dalam bentuk pendampingan, bukan pembatasan,” tegasnya.

Kendala Implementasi: Ketidakjelasan Pengelolaan

Di tingkat desa, kebijakan ini masih menghadapi kendala dalam hal implementasi. Beberapa kepala desa mengaku bingung dengan mekanisme pengelolaan program Makan Bergizi Gratis. Sekretaris Desa Gembong, Sukrudin, menyebutkan bahwa belum ada kejelasan apakah koperasi, BUMDes, atau instansi lain yang akan bertanggung jawab atas program ini.

“Kemarin ada tim Prabowo-Gibran datang, katanya koperasi yang akan mengelola. TNI juga sempat datang dan mencatat-catat. Terserahlah kalau mau jalan, ya jalan,” ujarnya.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan desa juga masih menjadi tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik, ada potensi penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran dalam distribusi dana dan bahan pangan.

Antara Peluang dan Risiko

Kebijakan alokasi dana desa untuk Makan Bergizi Gratis memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, program ini dapat menjadi peluang besar bagi desa untuk menggerakkan ekonomi lokal, terutama jika BUMDes mampu berperan sebagai pemasok utama bahan pangan. Di sisi lain, intervensi pemerintah pusat yang semakin besar dalam menentukan penggunaan dana desa memunculkan kekhawatiran terkait dengan hilangnya otonomi desa.

Jika kebijakan ini tidak disertai dengan fleksibilitas dalam implementasi di lapangan, bukan tidak mungkin desa-desa justru mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensi lokal mereka. Peran pemerintah sebaiknya lebih mengarah pada pendampingan dan fasilitasi, bukan pembatasan ketat yang bisa menghambat kreativitas desa dalam mengelola anggaran.

Otonomi desa merupakan salah satu prinsip utama dalam Undang-Undang Desa, yang bertujuan memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola sumber daya mereka sendiri. Jika kebijakan seperti ini terus berlanjut, pertanyaannya adalah: Apakah desa masih bisa benar-benar mandiri, atau hanya menjadi perpanjangan birokrasi pemerintah pusat? By Mukroni

Foto Kowantaranews

Anak Muda Berbondong-bondong ke Luar Negeri, Indonesia Krisis Harapan?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Solusi Nutrisi dan Kebersamaan di Sekolah

Mangrove, Benteng Gaib Penahan Tsunami dan Penyelamat Umat Manusia

MANGROVE: POHON SAKTI PENJAGA BUMI DARI AMUKAN LAUTAN!

Mangrove: Pohon Ajaib yang Menyembuhkan Bumi dan Mengenyangkan Perut Manusia

Serai Wangi: Pahlawan Tak Terduga untuk Lingkungan yang Terluka!

Mangrove Indonesia: Lumbung Karbon Terbesar yang Menyelamatkan Planet!

Krisis Sputnik Baru: Deepseek Mengancam Hegemoni Teknologi Amerika

Laut Terkunci: Pagar Bambu yang Mengurung Masa Depan Nelayan

Isra Miraj: Langkah Kosmik Menuju Harmoni Multikultural

Retakan Tanah Mengintai: Perlombaan Melawan Waktu di Tengah Ancaman Longsor Pekalongan