Pakar Hukum Internasional AS: Serangan ke Iran Langgar Piagam PBB dan Berpotensi Kejahatan Perang

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Dunia internasional saat ini tengah menyaksikan salah satu krisis hukum paling signifikan dalam sejarah modern. Gelombang kritik tajam datang dari dalam Amerika Serikat sendiri, di mana lebih dari 100 pakar hukum internasional terkemuka secara resmi menyatakan bahwa rangkaian serangan udara AS dan Israel ke Iran telah melanggar prinsip dasar tatanan dunia. Dalam surat terbuka yang dipublikasikan melalui jurnal kebijakan Just Security pada tanggal 2 April 2026, para pakar yang terdiri dari profesor senior universitas elit seperti Harvard, Yale, Stanford, dan Columbia, serta mantan penasihat hukum pemerintah, memperingatkan bahwa operasi militer ini telah mengabaikan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berpotensi besar dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Pelanggaran Terhadap Piagam PBB

Inti dari kegelisahan para ahli hukum ini terletak pada legalitas dimulainya perang, atau yang dikenal dengan istilah jus ad bellum. Berdasarkan Piagam PBB, penggunaan kekuatan militer terhadap negara berdaulat hanya diizinkan dalam dua kondisi: adanya otorisasi dari Dewan Keamanan PBB atau sebagai tindakan pembelaan diri (self-defense) terhadap serangan bersenjata yang sedang atau segera terjadi. Namun, Operasi Epic Fury yang diluncurkan pada 28 Februari 2026 tidak memiliki izin dari Dewan Keamanan PBB. Lebih lanjut, para pakar menekankan bahwa tidak ada bukti kredibel yang menunjukkan Iran menimbulkan ancaman langsung yang dapat membenarkan klaim pembelaan diri oleh pemerintahan Donald Trump. Pengabaian terhadap prosedur multilateral ini dipandang sebagai tindakan agresi yang merusak norma-norma yang telah menjaga stabilitas global selama puluhan tahun.

Tragedi Kemanusiaan di Minab

Salah satu bukti paling kuat yang disorot oleh para ahli sebagai potensi kejahatan perang adalah serangan terhadap Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Minab pada hari pertama perang. Investigasi independen menunjukkan bahwa sekolah tersebut dihantam oleh rudal Tomahawk dalam skema serangan “triple tap”—tiga hantaman berturut-turut pada target yang sama—saat jam pelajaran berlangsung. Insiden ini menewaskan sedikitnya 175 orang, dengan mayoritas korban adalah anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun. Meskipun militer AS menyatakan serangan tersebut didasarkan pada data intelijen yang menganggap bangunan itu sebagai fasilitas militer Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), bukti satelit menunjukkan bahwa bangunan tersebut telah dipisahkan dari kompleks militer dan dioperasikan sebagai sekolah sipil selama lebih dari sepuluh tahun. Kegagalan untuk mengambil tindakan pencegahan guna menghindari kerugian sipil merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Gugur Demi Perdamaian Dunia, Tiga Prajurit TNI Terima Penghormatan Tertinggi di Bandara Beirut

Retorika “No Quarter” dan Pengabaian Hukum

Selain tindakan fisik di lapangan, pernyataan pejabat senior AS juga menjadi sorotan tajam. Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dalam sebuah pengarahan pada 13 Maret, menyatakan bahwa militer akan terus menyerang “tanpa ampun, tanpa belas kasihan bagi musuh kami”. Dalam terminologi hukum perang, pernyataan “no quarter” atau perintah untuk tidak memberikan pengampunan adalah ilegal karena melarang penerimaan tawanan perang dan memerintahkan pembunuhan terhadap musuh yang telah menyerah. Tindakan menyatakan no quarter merupakan kejahatan perang tersendiri berdasarkan Undang-Undang Kejahatan Perang AS (18 U.S.C. 2441) dan Konvensi Den Haag.

Dampak Teknologi AI dalam Penargetan

Para pakar juga menyoroti penggunaan sistem kecerdasan buatan (AI) seperti Maven Smart System yang mampu memproses ribuan target dalam hitungan jam. Ketergantungan pada algoritma yang menggunakan data usang diduga kuat menjadi penyebab pemboman objek sipil secara masif. Tom Dannenbaum, profesor dari Stanford Law School, mengingatkan bahwa meskipun kondisi politik saat ini membuat penuntutan sulit dilakukan, kejahatan perang memiliki yurisdiksi universal tanpa batasan waktu. Hal ini berarti setiap negara di masa depan dapat menuntut individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran ini, memastikan bahwa akuntabilitas tetap membayangi para pengambil kebijakan yang mengabaikan hukum internasional demi ambisi militer. By Mukroni

Pakar Hukum Internasional AS: Serangan ke Iran Langgar Piagam PBB dan Berpotensi Kejahatan Perang

ByAdmin

By Admin

Related Post

Kebuntuan di Islamabad: Trump Batalkan Utusan ke Pakistan, Klaim Terima Proposal Baru dari Iran dalam 10 Menit

Diplomasi Islamabad: Menakar Peluang Perdamaian Permanen AS-Iran

Islamabad Accord: AS-Iran Sepakati Gencatan Senjata 2 Minggu dan Pembukaan Selat Hormuz

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Perang Narasi Banjir Palembang: Pejabat Pemkot Digugat Akibat Komentar Agresif di Media Sosial

Pemerintah Pangkas Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0 Persen untuk Jaga Daya Saing Industri

Paradoks Beras Indonesia: Cadangan Tembus Rekor 5 Juta Ton, Harga di 109 Daerah Justru Merangkak Naik

Panas Ekstrem: Pengganda Risiko Utama yang Mengancam Ketahanan Pangan Dunia